Depok – Secara Nilai Keuangan Daerah yang berhasil dikelola Pemerintah Kota Depok, terlihat ada kenaikan yang sangat luar biasa, yakni dari Rp16 miliar saat kota diberikan Hak Otonomi tahun 1999, ternyata saat ini pada APBD Tahun Anggran 2013 total belanjanya sudah mencapai sekitar Rp2 triliun. Demikian hasil survei data yang diperoleh NERACA dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok.

Menurut data yang diperoleh, saat Tahun 1999, APBD Kota Depok perencanaannya masih menumpang di DPRD Kabupaten Bogor, karena Depok belum terbentuk lembaga legislatifnya. Sehingga, Kota Depok yang lahir 27 April 1999, APBD-nya direncanakan oleh DPRD Kabuoaten Bogor untuk masa 9 bulan dan pengelolaannya dilakukan melalui Keputusan Peraturan Walikota yang modal dasar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat hibah dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp2 miliar di bawah kepemimpinan Walikota H Badrul Kamal hingga akhir masa jabatannya Desember 2005.

Kemudian, barulah secara difinitif Kota Depok memiliki lembaga legislatif (DPRD) yang menetapkan APBD pertamanya dengan besaran Rp36 miliar dan PAD nya Rp16 miliar. Kondisi ini terus berjalan dan terlihat ada kenaikan anggaran yang juga luar biasa. Sehingga sampai tahun 2005 APBD Kota Depok telah mencapai sekitar Rp600 miliar dengan PAD sekitar Rp150 miliar.

Pembangunan juga tampak  meningkat tajam di berbagai sektor ekonomi maupun sektor pembangunan lainnya; baik secara infrastruktur jalan baru, jembatan dan sarana prasarana lainnya seperti Jalan Tol Cijago dan  Cipayung-Antasari, Jalan Juanda, Gedung Balaikota, Mesjid Agung Kota, RSUD, gedung sekolah baru, dan sarana pelayanan masyarakat lainnya.

Selanjutnya, saat kepemimpinan berganti dari H.Badrul Kamal ke H.Nur Mahmudi Isma’il, mulai tahun 2006, juga kenaikan APBD terus meningkat tajam. Selama satu periode sampai 2011 APBD Kota Depok telah meningkat pada angka Rp1 trilunan dan PAD juga meningkat hingga sekitar Rp300 miliar lebih. Secara Keuangan, peningkatan sangat luar biasa. Bahkan untuk meningkatkan PAD juga dilakukan perubahan Peraturan Daerah (PERDA) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Perunahan manajemen dan sistem keuangan daerah pun dilakukan. Ada yang sudah melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi dengan sistem Online mulai tahun 2012 yakni untuk pengelolalan PBB dan BPHTB yang dikelola sendiri dimana  sebelumnya dikelola oleh Kantor Pratama Pajak Kota Depok dibawah Kementerian Keuangan. Hasilnya, PAD Kota Depok semakin melejit hingga mencapai Rp 500 Miliar lebih. Kenaikan PAD ini juga membuat APBD Kota Depok setiap tahunnya meningkat.

“APBD Murni Kota Depok pada Tahun Anggaran 2013 ini sudah mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Bahkan pada APBD perubahan nya nanti yang saat ini sedang dirancang dan di susun oleh Bappeda, dimungkinkan akan mencapai sekitar Rp2 triliun,” ujar Hj Dewi salah seorang Kepala Bidang di DPPKAD Kota Depok.

Hal itu pernah juga disampaikan oleh Kepala Dinas PPKAD Kota Depok, Doddy Setiadi, bahwa APBD Kpta Depok pada perubahan Tahun Anggaran 2013 ini akan mencapai sekitar Rp2 triliun. “Hal ini karena adanya bantuan keuangan dari Tingkat Provinsi melalui dana di APBD Tingkat I dan dan dari Pusat melalui dana APBN,” tutur Doddy menjelaskan kepada NERACA beberapa waktu lalu.

Sementara itu Kepala Bappeda Kpta Depok, Hardiono, menjelaskan bahwa saat ini sedang intensif dirancang dan disusun berbagai program kegiatan pembangunan bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Kpta Depok baik di Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Sekretariat Darrah, Sekretariat DPRD dan Sekretariat KORPRI.

“Kita akan upayakan perubahan APBD tahun 2013 ini dapat berjalan yang lebih efektif sesuai jadwal dan tidak membuat OPD kewalahan dalam merealisakannya, karena waktu yang sempit. Insya Allah sampai akhir September 2013 sudah bisa dicairkan berbagai kegiatan yang akan ditetapkan nanati dalam APBD Perubahan 2013 pada awal Oktober,” katanya meyakinkan pada NERACA.