NERACA

Jakarta - Dalam pidato kenegaraan besok, Jumat (16/08), diharapkan Presiden menyinggung soal infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Persoalan infrastruktur terasa krusial bagi masyarakat Indonesia di kawasan bagian timur. \"Saya berharap bidang infrastruktur mendapat perhatian khusus, terutama daerah tertinggal dan kawasan Indonesia Timur,\" kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Djoko Udjianto di Jakarta, Kamis (15/8).

Djoko mengatakan Pembangunan perekonomian di kawasan timur terhambat karena minimnya infrastruktur. Itu pula yang menyebabkan sejumlah daerah di Indonesi masih tertinggal. Kondisi ini kalau dibiarkan bisa memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Selain itu, dirinya juga berharap Presiden menyinggung soal bantuan sosial, terutama bagi petani dan nelayan. Setiap tahun anggaran bantuan sosial membengkak. Hampir tiap kementerian juga punya anggaran bantuan sosial. Namun, dampaknya belum dirasakan betul oleh masyarakat.

“Belakangan, muncul seruan dari sejumlah kalangan agar anggaran bantuan sosial dimoratorium. Pasalnya, realisasinya banyak yang tidak tepat sasaran dan rentan diselewengkan untuk alat politik,” jelas Djoko.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Farry Francis menuturkan pada tahun ini, wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Kabupaten Malaka, mendapat kucuran dana sebesar Rp 15 miliar. Dana tersebut merupakan hasil perjuangan DPR RI dan rencananya dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan pembangunan saluran irigasi Benenain.

Selain itu juga ada dana sebesar Rp 1 miliar, untuk penutupan tanggul jebol di Dusun Umamota, Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat serta pengerjaan kembali ruas jalan Wemer yang telah putus, dengan menggunakan dana APBN. “Kedepan, DPR RI di Komisi V akan tetap memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan yang rusak di Malaka dan mendorong percepatan pembangunan di desa-desa melalui program PNPM Mandiri,” ungkapnya.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal perbaikan berbagai infrastruktur, terutama mengenai tanggul sungai Benenain yang jebol. Seperti di lokasi daerah aliran sungai (DAS) Beneneain di Kecamatan Malaka Barat-Weliman.

Pihaknya memastikan tanggul yang akan dibangun nanti harus dipastikan, setelah itu tahun mendatang bisa diintervensi dengan anggran lain untuk pembangunan rumah panggung. “Akan tetap kita koordinasi dengan Pemprov NTT dan kementrian terkait di pusat, biar bisa intervensi dananya secara terpadu untuk penanggulangan bencana banjir Benenain,” kata Francis.

Francis juga mengungkapkan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Malaka harus diperhatikan, mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. “Wilayah NTT sangat berbeda jauh dengan wilayah atau pulau lainnya, karena itu akan kita perjuangkan melalui berbagai kinerja anggaran biar sarana dan prasarana dapat perhatian pemerintah pusat,” imbuhnya.

Kemudian Francis juga berharap, agar pembangunan ruas jalan Besikama- Boking dan Besikama-Webua serta Webua-Halilulik melalui jalur Wemer dapat diselesaikan tahun ini, sesuai anggran yang diplotkan. Selain itu juga terkait dengan pembangunan jalan Wemer melalui jalur baru/jalur alternatif melalui Nindatan- Bei Ina- Kada- Webua, dapat terselesaikan tahun ini karena anggarannya sudah ada dan tinggal dikerjakan. “Semoga sisa ruas jalan yang belum dikerjakan dapat terselesaikan dalam tahun ini dengan dana APBN 2014,” pintanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan pihkanya sudah menyiapkan draf nota keuangan yang akan disampaikan Presiden kepada DPR RI pada 16 Agustus. Dalam nota keuangan itu, Presiden akan menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia secara umum serta upaya apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk menyikapinya.

\"Misalnya, RAPBN 2014 itu relatif baik. Karena setelah menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah punya ruang gerak fiskal sebesar Rp18 triliun dan Rp13 triliun buat infrastruktur. Berarti 60% untuk infrastruktur. Itu menunjukkan komitmen yang besar,\" tuturnya. Meskipun demikian, Chatib enggan membeberkannya lebih detail. Menurutnya, semua nanti akan dijelaskan secara gamblang di DPR. “Kementerian Keuangan, lanjut dia, terus bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” tukas dia. [mohar]