Izin SIUP Cukup Diurus di Kecamatan

NERACA

Bogor - Pemerintah Daerah (Pemda) dtminta untuk segera mengeluarkan kebijakan baru terkait pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP), yang saat ini masih diproses di Badan Perizinan Terpadu (BPT), agar dilimpahkan kepemerintahan kecamatan. Hal tersebut, untuk membantu para pemohon yang cenderung dilakukan para pedagang skala kecil atau UKM didalam masalah biaya transportasi.

"Kalau saya sih lebih senang bila pengurusan SIUP itu dilim­pahkan kekecamatan masing-masing. Karena, jika diproses di sana (kecamatan,red) warga yang akan mengurus izin usahanya tidak harus repot ke Pemda," terang salah seorang warga Kecamatan Caringin saat berada di BPTBogor

Kepala Bidang (Kabid) Pelaya­nan Perizinan pada BPT, Didi Supriadi mengungkapkan, masukan dari warga itu harus disikapi pemerintah. Alasannya, karena keinginan pelimpahan penguru­san SIUP dari BPT kepada pemerintahan kecamatan sangat wajar. "Mungkin warga merasa terlalu berat dalam hal biaya ongkos transportasi, jika untuk mengurus SIUP saja harus dilakukan di BPT. Apalagi, SIUP yang diurusnya untuk Jenis UKM bukan industri," ujarnya.

Ditanya kenapa pedagang jenis UKM maupun klontongan harus mengurus SIUP, Didi menjelaskan, memiliki SIUP memang sangat diperlukan pedagang. Kenapa, sebab untuk mendapatkan pinjaman modal usaha, SIUP menjadi salah satu persyaratan. "Untuk itu, keinginan warga menjadi bahan masukan kami saat pembahasan atau rapat nanti. Tapi dalam pelimpahan kebijakan ini, nantinya harus ada aturan atau batasan jenis usaha yang diajukan pemo­hon, misalkan bila pengurusan SIUP itu untuk pedagang kecil bisa dilakukan di kecamatan, namun kalau besar harus diproses di BPT," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

KIOS Bilang Refleksi Minat Cukup Tinggi - Sahamnya Disuspensi BEI

NERACA Jakarta – Lantaran mengalami kenaikan harga saham dan waran di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya melakukan…

TII: Izin Usaha Pertambangan Jadi Celah Korupsi

  NERACA Jakarta - Lembaga Transparency International Indonesia (TII) menyatakan izin usaha pertambangan memiliki sejumlah risiko yang dapat memicu adanya…

Bank BUMN Tunggu Izin BI Soal QR Code

      NERACA   Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menunggu izin dari Bank Indonesia (BI)…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan…