Pemerintah Diminta Segera Antisipasi Ancaman Kekeringan

Sektor Pertanian

Jumat, 16/08/2013

NERACA

Jakarta - Ancaman kekeringan selalu terjadi pasca selesainya musim hujan. Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin meminta kepada Pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan pangan yang integratif dalam mengantisipasi ancaman kekeringan, terlebih diprediksinya bahwa kekeringan akan terjadi pada 2014.

Ma'mur mengatakan untuk mengantisipasi kekeringan, Pemerintah harus dari jauh-jauh hari mempersiapkan kebijakan seperti infrastruktur pertanian vital, khususnya irigasi dapat dilakukan normalisasi agar mampu berperan optimal di musim kemarau. "Infrastruktur yang siap sedia, pola tanam dan teknologi pertanian yang intensif diharapkan dapat menekan dampak buruk dari kekeringan bagi tanaman pangan," ujar Ma'mur, Kamis (15/8).

Ma'mur menambahkan, beragam informasi yang mempengaruhi produktivitas pangan nasional harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah termasuk perubahan iklim dan cuaca. Langkah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur sehingga dapat menekan kegagalan panen. Kemudian di sisi lain pemerintah harus memberikan insentif bagi petani baik dari segi modal maupun pengetahuan agar hasil panennya dapat optimal, karenanya kerjasama dari semua pihak harus ditingkatkan.

"Seluruh pihak harus berkerjasama baik dari pemerintah pusat, lintas kementerian, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lain. Karena ancaman pangan kini menjadi permasalahan global, jika tidak ada kebijakan yang serius maka ini akan menjadi ancaman yang nyata disaat negara lain akan berkonsentrasi pada pemenuhan pangan dalam negeri," ucap Ma’mur.

Legislator asal Jawa Barat ini mengeluhkan dengan masih banyaknya impor pangan yang selama ini dilakukan, bukan karena produksi yang menurun semata namun karena kelemahan tata niaga pangan yang kompleks. Impor tidak dapat diandalkan oleh Indonesia, saat kekeringan global melanda karena setiap negara akan mengamankan stok pangannya masing-masing. Karenanya penguatan sistem, kelembagaan dan anggaran perlu di inisiasi sejak awal untuk mencegah dampak buruk dari kekeringan tersebut.

"Normalisasi irigasi dan membangun peringatan dini kekeringan yang andal disiapkan sejaka saat ini, sebab pengelolaan kekeringan berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya air dalam kondisi kekeringan yang terintegratif," kata Ma'mur.

Tercatat sepanjang tahun 2012 di beberapa daerah akibat kekeringan menyebabkan kerugian yang besar. Di Sukabumi, misalnya, kerugian sektor pertanian akibat kemarau sekitar Rp127 miliar. Di Bojonegoro sekitar Rp7 miliar. Kekeringan yang melanda 36 kecamatan di Kabupaten Ciamis, menimbulkan kerugian sekitar Rp149 miliar.

Tetap Waspada

Sementara itu, Menteri Pertanian tengah mewaspadai ancaman kekeringan yang akan melanda beberapa daerah sehingga menyebabkan turunnya target produksi pangan nasional, setidaknya ada sekitar 120 ribu hektare (ha) lahan terancam kekeringan. Organisasi pangan dunia (FAO) mengingatkan krisis pangan global akan terjadi pada tahun 2013 menyusul ancaman kekeringan yang melanda sebagian besar negara dunia sepanjang tahun ini.

Risiko ini akibat anomali cuaca sehingga mengganggu ketersediaan air. Namun, Menteri Pertanian Suswono optimis Indonesia akan terhindar dari ancaman krisis pangan global yang diprediksi terjadi pada 2013 menyusul peringatan FAO. "Tidak berarti kekeringan itu menjadi gagal panen, hanya saja masih bisa dioptimalkan untuk memproduksi padinya," kata Suswono.

Dia mengungkapkan, soal kekeringan, pihaknya sudah mengingatkan para petani yang menanam padi. Ini saatnya musim kemarau dan puncaknya sekarang. "Jadi memang sudah kita ingatkan untuk menanam palawija bukan padi, tapi banyak petani yang waktu itu tergiur karena masih ada hujan, tapi pada bulan kedua dan ketiga sudah tidak ada hujan. Ini yang sebetulnya terjadi, sehingga banyak yang mengalami kekeringan dan produksinya tidak maksimal," lanjutnya.

Lahan yang mengalami kekeringan diperkirakan hingga 75%, Pemerintah akan mengoptimalkan lahan di daerah-daerah yang masih bisa diselamatkan karena ada potensi air sungai maupun air tanah. "Ke depan, kita ingin bantuan apakah dalam bentuk pompa maupun dalam bentuk traktor nanti modelnya brigade. Dengan model mobil brigade ini misalnya satu tempat akan ditanam serentak," jelasnya.

FAO juga memperkirakan, harga pangan akan tetap tinggi dan fluktuatif selama sepuluh tahun kedepan, dan meminta negara-negara di dunia untuk menghentikan penggunaan tanaman pangan sebagai bahan bakar sampai masalah ini diselesaikan. Oleh karena itu, Pemerintah merevisi target produksi pangan periode 2010-2014. "Sesuai dengan tuntutan upaya percepatan swasembada pangan dan kondisi faktual di lapangan, maka Kementan telah melakukan revisi atas berbagai target produksi pangan dari target sebelumnya," ujar Suswono.