Inflasi Tertinggi Usai, BI Rate Diprediksi Bertahan

NERACA

Jakarta - Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, memprediksikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak akan mengalami kenaikan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) bulanan yang digelar hari ini (Kamis, 15/8). “Menurut saya BI Rate akan tetap di level 6,5%, karena inflasi tertinggi sebesar 3,29% di bulan Juli sudah terlewati,” ujar dia kepada Neraca, Rabu (14/8).

Lebih lanjut Lana mengatakan, inflasi bisa dibenahi apabila pasokan bahan makanan dan distribusinya diperbaiki. Akan tetapi, hal itu bukanlah ranah atau kewenangan dari bank sentral. Tugas BI, kata dia, hanya mengendalikan inflasi dari uang beredar. Namun begitu, Lana juga tidak menampik kalau BI Rate naik, dengan syarat, neraca pembayaran Indonesia memburuk.

Kebijakan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran, menurut Lana, adalah memperbaiki neraca modal. “Seandainya BI Rate mentoknya 7%. jika tujuannya untuk memperbaiki neraca pembayaran, ini memang kondisi yang sangat sulit tapi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus tutup mata dengan neraca pembayaran,” ungkap Lana.

Senada, Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Aviliani, meyakini kalau BI Rate takkan menaikkan kembali tingkat suku bunga acuannya. Dia menilai tugas penting yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga likuiditas sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi indonesia. Hal terpenting yang harus dijaga adalah laju inflasi yang sempat mencapai level tertinggi pada Juli 2013.

\"Jangan sampai laju inflasi terus melambung tinggi dan BI Rate dipastikan tidak akan naik lagi,\" ujarnya, kemarin. Aviliani menjelaskan, jika BI Rate dan inflasi bisa terjaga baik, tingkat likuiditas dipastikan mengalami perbaikan kembali. Pasalnya, masyarakat tidak akan segan lagi menempatkan dananya di perbankan nasional. Sementara laju inflasi yang terjaga akan membuat daya beli masyarakat meningkat lebih tinggi lagi.

Hal inilah yang nantinya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi. \"Saya memperkirakan, kalau laju inflasi di bulan Agustus ini akan menurun, sehingga terjadi perbaikan. Masa puncak inflasi itu ada di bulan Juni dan Juli kemarin,\" katanya.

Pada Juli lalu, bank sentral mengumumkan telah menaikkan suku bunga acuan BI sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 6,5% dari 6%. Selain itu, hasil RDG juga menaikkan deposit facility sebesar 50 bps menjadi 4,75%. Sementara untuk suku bunga lending facility masih tetap pada level 6,75%. Keputusan ini diambil untuk memastikan agar inflasi pasca kenaikkan harga BBM bersubsidi akhir Juni kembali normal.

Gubernur BI, Agus DW Martowardojo menjelaskan, untuk menekan inflasi secara efektif pihaknya memperkuat dengan beberapa bauran kebijakan, salah satunya, melanjutkan stabilitas nilai tukar rupiah. “Agar mata uang sesuai kondisi fundamentalnya serta menjaga kecukupan likuiditas dipasar valas,” imbuh dia.

Selain itu, BI juga akan memperkuat langkah koordinasi dengan pemerintah dengan fokus memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dan bergerak kearah yang lebih sehat. “Kami yakin bauran kebijakan ini cukup memadai untuk mengendalikan tekanan inflasi,” tandas Agus Marto. [sylke]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…