Pradjoto: KPK Harus Bertindak Tegas - Nasib Rudi Rubiandini di Mandiri

NERACA

Jakarta - Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk, Pradjoto, mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, yang juga Komisaris Bank Mandiri, merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Namun dirinya mendukung pihak otoritas, dalam hal ini KPK, untuk bertindak tegas jika terbukti melakukan korupsi.

“Menurut hemat saya (penangkapan Rudi Rubiandini) sudah merupakan titah suci. Jadi tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Saya tidak mau berkomentar banyak, namun dalam pandangan saya, pihak yang memiliki otoritas (KPK) sudah seharusnya mengambil tindakan tegas. Saya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ungkap Pradjoto kepada Neraca, Rabu (14/8).

Dia juga mengatakan, hukum harus menjadi panglima untuk menjaga peradaban manusia. Khusus penanganan korupsi, Pradjoto menilai KPK adalah ujung tombak terpenting. Namun dirinya mengungkapkan, tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan yang biadab, karena mempermainkan amanah serta membuat rakyat menderita.

Rudi Rubiandini terpilih sebagai Komisaris Bank Mandiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada April 2013 lalu. Berdasarkan hasil RUPS tersebut, Rudi akan mengisi posisi komisaris untuk jangka waktu lima tahun, dari 2013-2018. Namun sesuai keterangan di laman Bank Mandiri, mantan wakil menteri energi dan sumber daya mineral ini akan efektif menjabat sebagai komisaris setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI).

Seperti yang diketahui, Rudi Rubiandini ditangkap tangan KPK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan lantaran menerima suap dua kali dengan nilai sebesar US$700 ribu atau Rp7 miliar dari perusahaan migas asing, Kernel Oil Pte Ltd.

Bahkan, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan jika jumlah suap tersebut merupakan terbesar yang pernah disita KPK dalam operasi tangkap tangan. Selain Rudi Rubiandini, KPK juga menjerat salah satu pemilik Kernel Oil Pte Ltd, Simon G Tanjaya, dan kurir bernama Ardi alias Deviardi.

Bambang tidak menampik kalau ada kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. \"Ini masih dalam pengembangan. Pasal 55 sesuatu yang umum. Kalau nanti dalam penyidikan, ada pihak lain, nah, bisa kena,\" terangnya. Saat ditanya apakah ada dana yang mengalir ke Menteri ESDM Jero Wacik, Bambang enggan menjawab.\"Saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Sekarang fokus di tiga orang dahulu. Ke depan, tergantung dari proses pemeriksaan itu,\" tandasnya. [sylke]

BERITA TERKAIT

KPK Dorong Keluarnya Perma Soal Barang Rampasan

KPK Dorong Keluarnya Perma Soal Barang Rampasan NERACA Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong keluarnya peraturan Mahkamah Agung (perma)…

KPK-KAI Ajak Masyarakat Banyumas Budayakan Antikorupsi

KPK-KAI Ajak Masyarakat Banyumas Budayakan Antikorupsi NERACA Purwokerto - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajak…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Permintaan Kredit di 13 Sektor Meningkat

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia melalui surveinya mencatat permintaan kredit pada 13 sektor ekonomi meningkat sepanjang triwulan III…

Bangun Infrastruktur SID Butuh Rp650 miliar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan biaya untuk investasi pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Debitur atau…

BNI Dukung Peremajaan Kelapa Sawit

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung program pemerintah dalam percepatan peremajaan…