Karakter Pejabat vs Korupsi Akut

Masih sepekan dalam suasana lebaran Idul Fitri 1434 H, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali sukses melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Adalah Ketua SKK Migas Prof Dr Rudi Rubiandini tertangkap di rumah dinasnya di Jakarta Selatan, Selasa malam (13/8), dengan barang bukti cukup besar yaitu US$690 ribu dan sebuah motor gede (Moge) BMW. Dia bersama dua orang lainnya diduga sebagai penyuap kini mendekam rumah tahanan KPK.

Banyak pihak terkejut atas tertangkapnya Rudi. Pasalnya, dia termasuk salah satu pejabat tinggi negara yang dikenal merakyat, profesional, terbuka dan pernah meraih predikat dosen terbaik dan guru besar di kampus ternama ITB Bandung. Bahkan ketika pulang kampung lebaran ke Tasikmalaya, Rudi menggunakan KA Ekonomi. Namun secara tiba-tiba dan tak terduga, kredibilitas Rudi menjadi sirna akibat virus korupsi hinggap di tubuhnya tak lama setelah merayakan lebaran.

Padahal di bulan Ramadan yang belum lama berakhir, masyarakat cukup marak dengan ritual ibadah. Selain puasa dan shalat wajib lima waktu, juga ada shalat sunah tarawih berjamaah, tadarus Alquran, zakat, dan iktikaf di masjid maupun mushala. Kegiatan positif tersebut tidak lain untuk mengingatkan hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan Allah SWT, terutama untuk menghindarkan diri dari godaan nafsu setan termasuk godaan suap di tengah maraknya sikap hedonis di negeri ini.

Di sisi lain, Indonesia belum dapat melepas predikat sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi. Korupsi bahkan cenderung meluas dan melibatkan pejabat dari berbagai tingkatan dan pada semua pemerintah pusat dan daerah. Menurut data Transparency International, Indonesia menempati urutan ke-118 dari 182 negara dalam Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi tahun 2012. Skor Indonesia adalah 32, sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Lalu data dari Kementerian Dalam Negeri, selama 2004-2013 tercatat 291 kepala daerah, baik gubernur, bupati, ataupun wali kota terjerat korupsi.

Untuk aparatur negara tercatat 1.221 orang terjerat korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga merilis data, sepanjang 2012 terdapat 44 kader partai politik terjerat korupsi, terdiri atas 21 anggota/mantan anggota DPR/ DPRD, 21 kepala daerah/mantan kepala daerah, dan dua pengurus parpol. Kini bertambah satu orang lagi yang terjerat yaitu Ketua SKK Migas, yang juga mantan Wamen ESDM.

Tidak hanya itu. Sebelum lebaran, banyak kantor termasuk SKK Migas mengumumkan larangan menerima gratifikasi dalam bentuk parsel dengan tujuan mewujudkan profesionalisme sekaligus mengeliminasi penyimpangan dan keterjebakan si penerima dalam tindak pidana gratifikasi. Pengumuman itu bahkan sangat positif, bahkan sebaiknya dipertegas di lingkungan lembaga negara, sesuai edaran KPK.

Bagaimanapun, dampak korupsi tidak saja merugikan negara secara ekonomi karena menyebabkan defisit pada APBN, tetapi juga kejahatan yang pada level lebih tinggi memicu rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi publik. Karena awal munculnya virus korupsi maupun suap bermula dari kiriman parsel dan sejenisnya. Karena pengiriman parsel umumnya terkait dengan jabatan si penerimanya.

Ironisnya lagi, banyak kasus korupsi justru dilakukan oleh orang-orang yang maju, pejabat tinggi, atau orang-orang yang berpendidikan tinggi. Sebaliknya, orang-orang desa yang berpendidikan seadanya, dengan taraf hidup rendah justru sangat jujur dan tidak berani mengambil hak yang bukan miliknya. Sebagai solusinya, perlu keteladanan dari para petinggi negara dari cara berpikir, berbicara dan bertindak yang merupakan satu kesatuan dalam membentuk perilaku antikorupsi di Indonesia.

BERITA TERKAIT

ICW Minta MA Tolak PK 24 Terpidana Korupsi

ICW Minta MA Tolak PK 24 Terpidana Korupsi NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Agung (MA) untuk…

Wakil Presiden - Dua Menag dari Parpol Terlibat Korupsi Timbulkan Kecurigaan

Jusuf Kalla Wakil Presiden Dua Menag dari Parpol Terlibat Korupsi Timbulkan Kecurigaan Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterlibatan…

Ketua KPK: Pencegahan Korupsi Belum Terintegrasi

Ketua KPK: Pencegahan Korupsi Belum Terintegrasi NERACA Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo sekaligus Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Konsistensi Kebijakan Ekonomi

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…

Menata Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Pajak Bidik Orang Kaya

Setiap warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi nasabah bank di luar negeri  sekarang tidak bebas lagi seperti beberapa tahun lalu.…