Kementerian PU Anggarkan Rp9,4 Triliun Bangun Perbatasan

Tahun 2014

Kamis, 15/08/2013

NERACA

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengestimasikan alokasi dana sebesar Rp9,4 triliun untuk program Kementerian PU di kawasan perbatasan. Anggaran tersebut jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp5,22 triliun pada 2012 dan Rp5,66 triliun pada 2013.

Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) IV Bidang Hubungan Antar Lembaga Ruchyat Deni Djakapermana menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan telah dan akan terus dilakukan di 12 provinsi sesuai lokasi prioritas.

“PU memandang penting pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Hal ini terlihat dari peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun untuk pembangunan tersebut,” kata Deni di Jakarta, Rabu (14/8).

Anggaran yang diajukan sebesar Rp9,4 triliun tersebut terdiri dari pagu baseline 2014 sebesar Rp5,84 triliun dan pagu inisiatif baru 2014 sebesar Rp3,56 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yaitu sebesar Rp7 triliun. Lalu disusul olehh Ditjen Cipta Karya Rp1,9 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp567 miliar, dan yang terkecil adalah Ditjen Penataan Ruang, yaitu Rp30 miliar.

Prioritas program bidang Bina Marga, kata Deni, di antaranya adalah penanganan jaringan jalan untuk mendukung kawasan perbatasan, daerah rawan bencana dan daerah terisolasi, serta pulau kecil terpencil berupa pembangunan jalan kawasan perbatasan di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dan pembangunan jalan di pulau-pulau terpencil dan terdepan di Maluku Utara, NTT, Sulut, Sulteng, dan Papua.

Penanganan jalan mendukung pusat-pusat produksi dengan mempertahankan tingkat pelayanan ruas-ruas jalan yang ada melalui program rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta meningkatkan struktur maupun kapasitas jalan-jalan lintas menuju ke standar yang ada, seperti lintas-lintas Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua.

“Penanganan jalan tersebut membentuk sistem terpadu jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan perdesaan yang menghubungkan berbagai simpul moda transportasi ke pusat produksi, distribusi, dan logistik wilayah,” kata Deni.

Sementara prioritas program di Ditjen Cipta Karya adalah penyediaan sarana dan prasarana air minum pada kawasan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur permukiman di pulau kecil dan terluar dalam mendukung sektor pertanian dan agribisnis.

Prioritas program di Ditjen Sumber Daya Air adalah pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dengan membangun reservoir di daerah perbatasan dan wilayah strategis dengan membangun reservoir di daerah perbatasan, termasuk membangun prasarana air tanah untuk air minum di daerah perbatasan, antara lain di Jambi dan Sultra.

Selain itu juga pengamanan pantai-pantai pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dari ancaman abrasi. “Hal ini untuk melindungi garis pangkal kedaulatan Negara kita yang terancam tergerus oleh karena ancaman abrasi,” kata Deni.

Dukungan infrastruktur PU di kawasan perbatasan tersebar di 111 Kecamatan, 38 Kabupaten, 12 provinsi. Kedua belas provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. [Iqbal]