NERACA

Jakarta - Globalisasi dan pasar bebas memang tak dapat dicegah. Namun akibatnya, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia. Coba saja berkunjung ke berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta, mulai dari trade center untuk masyarakat umum sampai mal-mal untuk kelas menengah dan atas. Semuanya dipenuhi produk asing. Bahkan kini, sampai ke pasar-pasar tradisional pun, produk impor, banyak memenuhi rak-rak para pedagang.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkap untuk mengatasi masalah seperti ini Kementerian Perdagangan harus lebih intensif untuk melalukan safe guard. Selain itu, program anti dumping juga harus sering dilakukan dan produk -produk yang tidak dibubuhi SNI dan yang tidak sah untuk beredar. Itu mesti dicabut dan dimusnahkan dari peredaran akan tetapi harus dibantu instansi lain seperti kepolisian dan bea cukai.

\'Untuk itu semangat penguatan daya saing industri mutlak harus dilakukan agar produk dalam negeri bisa bertahan dari gempuran produk impor,\" jelas Hidayat di Jakarta, Rabu (14/8).

Mantan ketua Kadin ini mengungkap berbagai upaya telah dilakukan dengan harapan meningkatnya penggunaan produk-produk industri dalam negeri melalui penerapan regulasi dan program stimulan seperti kampanye program cinta produk dalam negeri.Penggunaan produk dalam negeri,, terus disosialisasikan kepada instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.\"Penggunaan produk salam negeri dalam pengadaan barang maupun jasa pemerintah telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/2011. Peningkatan pemakaian produk nasional akan menambah daya saing dan berkontribusi bagi pertumbuhan industri nasional,\" tandasnya.

Sebelumnya Pemerhati Kebijakan Industri dan Perdagangan ,Fauzi Azis mengungkap P3DN harus menjadi landasan pengembangan basis produksi untuk tujuan ekspor.“Krisis ekonomi telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Salah satunya tentang kemandirian ekonomi. Krisis bisa ditangkal jika pasar dalam negeri kuat. Krisis bisa dicegah jika produk-produk lokal menjadi raja di negeri sendiri,” kata Fauzi.

Menurut dia, untuk menangkal atau mereduksi krisis ekonomi global, pemerintah dan masyarakat harus memperkuat pasar dalam negeri. “Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat pasar domestik. Pemerintah bisa mempercepat realisasi APBN dan memprioritaskannya untuk membeli produk dalam negeri. Pemerintah harus mengupayakan agar produk-produk dalam negeri diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian/ lembaga (K/L),” tegas Fauzi.

IKM Lemah

Sementara itu,Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Euis Saedah ia memaparkan, Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai penggerak ekonomi kerakyatan juga ikut serta dalam program P3DN. Namun, ungkap Euis, secara umum industri kecil menengah di Indonesia saat ini memiliki kelemahan–kelemahan yang cukup banyak, sehingga menimbulkan permasalahan dalam mengembangkan usahanya.

Sudah merupakan hal yang wajar jika dalam menjalankan usaha, kita sering dihadapkan pada berbagai permasalahan–permasalahan. “Namun kita harus melihat inti dari permasalahan tersebut, apakah masalah tersebut terdapat di faktor internal (sistem dan strategi) ataukah di faktor eksternal (Pasar),” papar Euis.

Menurut dia, secara teori, keseimbangan antara faktor internal dan faktor eksternal haruslah terjaga agar perusahaan dapat lebih berkembang. Walaupun sistem dan strategi perusahaan itu sangat baik, namun jika tidak didukung dengan pembacaan peluang pasar dan prilaku konsumen maka perusahaan tidak akan dapat menjaga pasarnya.

Begitu pula sebaliknya, jika hanya mengetahui peluang pasar saja namun tidak didukung dengan sistem dan strategi perusahaan yang baik, maka perusahaan akan semakin ditinggalkan oleh pasar. Apalagi, jika kedua–duanya tidak mendukung. Kemungkinan bangkrut sudah pasti akan menghampiri.

Impor Elektronik

Tidak hanya IKM yang kini tengah diserbu produk impor, banjir impor produk gadget (perangkat elektronik praktis) mulai dari handphone (HP), netbook, hingga komputer tablet sepertinya tak akan kunjung surut. Pada kuartal I-2013 (Januari-Maret) ini saja, seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengimpor HP sebanyak Rp 6,1 triliun. Sedangkan impor laptop (komputer jinjing) pada periode yang sama tercatat senilai Rp 2,7 triliun. Jika diperkirakan angka totalnya, nilai impor HP bisa tembus Rp 25 triliun, dan Rp 12 triliun untuk impor laptop sepanjang tahun ini.

Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengungkapkan banjirnya impor produk gadget selama kuartal I tersebut bisa mengancam pertumbuhan industri gadget lokal di Indonesia. “Pemerintah harus memperkuat industri gadget lokal sehingga bisa bersaing dengan produk impor. Hal yang terpenting adalah pemerintah harus membangun suatu rancang bangun industri Indonesia sehingga bisa mengurangi produk impor datang ke Indonesia,” ujarnya.

Menurut Erani, pemerintah semestinya melakukan kebijakan yang mendukung kepentingan industri lokal seperti melakukan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun nonfiskal. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mempunyai strategi perdagangan yang mementingkan perkembangan industri lokal.