Tolak Bangun Smelter, Menperin: Silahkan Angkat Kaki dari Indonesia

Hilirisasi Industri Tambang

Kamis, 15/08/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat kembali menyindir perusahaan tambang, khususnya asing yang berkukuh menolak aturan membangun smelter. Dua perusahaan yang selama ini ngotot keberatan dengan implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 soal larangan ekspor bahan mentah adalah PT Freeport Indonesia dan PT Newmont.

Hidayat mengaku sempat mendengar ada ancaman aneh-aneh dari perusahaan asing itu. Semisal, jika hilirisasi diwajibkan tahun depan, akan banyak operator tambang memilih hengkang dari Indonesia."Saya sempat dengar pernyataan, aturan (hilirisasi) akan membuat banyak perusahaan keluar, saya persilakan Anda meninggalkan Indonesia, jika itu memang harga yang harus Anda bayar untuk melawan hukum," ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (14/8).

Kemarin, PT Freeport ngotot meminta pemerintah memberi dispensasi khusus bagi mereka agar tidak 100 % melaksanakan hilirisasi pada 2014. Alasannya, sampai tahun depan mereka baru bisa mengolah 40 % tembaga dan emas di dalam negeri. Sisanya masih mengandalkan smelter luar negeri. Adapun, kerja sama Freeport dengan mitra lokal untuk mengolah 60 % sisanya, baru bisa dilaksanakan 3 tahun lagi.

Menperin menegaskan, tidak ada hak khusus bakal diberikan pada Freeport, maupun Newmont yang juga sudah mengisyaratkan ogah mengikuti aturan. "Tidak ada perusahaan di Indonesia yang dapat privilege untuk menentang UU, termasuk Freeport dan Newmont," tegasnya.

Kalaupun nanti, produksi tambang turun karena hilirisasi, pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan alternatif. Namun Hidayat mengingatkan Freeport dan Newmont agar menunjukkan itikad baik menaati aturan pemerintah untuk mengolah konsentrat tambang di dalam negeri.

"Pokoknya harus ada goodwill untuk menaati UU, dan memulai upaya (hilirisasi), kalaupun pada 2014 masih ada stok tersisa belum bisa diproses, tapi itu dibicarakan nanti. Yang jelas kami ingin melihat semua perusahaan commited tidak mengekspor bahan mentah," tegasnya.

Bangun Smelter

Terkait hal ini, sehari sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia untuk membangun smelter baru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dengan MoU tersebut nantinya seluruh hasil tambang tembaga di Indonesia kegiatan pengolahan dan pemurnian konsentratnya akan dilakukan di dalam negeri.

“Secara prinsip PTFI bersedia untuk memasok konsentrat tembaga yang didasarkan pada basis harga yang kompetetif atau berdasarkan harga pasar internasional yang berlaku. Namun PTFI juga mengharapkan dukungan pemanghku kepentingan yang terkait untuk mensukseskan program hilirisasi. PTFI juga bersedia untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam membangun fasilitas peleburan yang memiliki kelayakan ekonomi,” jelas Presiden Direktur Freeport Rozik B Soetjipto, di Jakarta, Selasa.

Rozik melanjutkan dalam hal ini kendala utamanya target yang diminta pemerintah dalam dinilai berat. Pasalnya untuk membangun smelter yang baru diperlukan biaya yang tidak murah. “Padahal kita sudah punya Smelter yang produktif di Gresik. Itu kita bangun sejak tahun 1996 dengan produktifitas 300.000 ton /tahun (tembaga). Itu sudah menampung permurnian konsentrat tembaga di dalam negeri hingga 35% - 40%. Nah, sekarang kan mintanya 100%. Itu berat kalau kita harus menggenjot 60% nya,” ungkap Rozik.

Pada kesempatan yang sama Presiden Direktur PT Indovasi Mineral Indonesia Taufik Sastrawinata pihaknya sangat serius saat menanggapi tawaran kerjasama dengan PT Freeport untuk membangun Smelter. Namun sementara ini mengenai investasi yang akan ditanamkan pihaknya masih membuat perhitungan.

“Kita belum bisa ungkapkan berapa besaran investasi yang akan diatanam. Karena kita masih behitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun Smelter. Lagipula jika sudah ketahuan angkanya kita juga masih butuh suntikan pembiayaan. Mungkin kita cari partner nanti dari luar negeri jika pemodal dalam negeri tidak berani menyumbang,” tutur Taufik.

Hal senada juga diungkapkan Presiden Direktur PT Indosmelt Natsir Mansyur. Sejauh ini pihaknya juga masih dalam koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan lokal dan internasional untuk memberi suntikan dana dalam perusahaannya mengenai pembangunan Smelter. “Tapi kami sudah mantap untuk berani melibatkan diri. Hal ini akan menjadi kesempatan kami untuk membangun industri pertambangan dalam negeri,” tukas Natsir.

Di lain pihak Dirjen Pengelolaan Mineral Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Suhendra menegaskan sudah tidak ada waktu lagi bagi perusahaan mengeluh mengenai pembangunan smelter baru. Sebab UU sudah berlaku sejak tahun 2009 artinya semestinya waktu lima tahun sudah bisa dibilang cukup untuk mulai membangun smelter baru agar pemurnian tembaga bisa dilakukan di dalam negeri secara 100%.

“Pembangunan smelter sudah mudah dilakukan karena sudah ada kesepakatan dari dua perusahaan yang akan turut terlibat. Jadi jangan dipersulit wacana pembangunan ini,” tegas Dede.