Pendatang Baru, Beban atau Jawaban - Oleh: Umar Natuna, Pemerhati Masalah Sosial Keagamaan dan Pendidikan

Sudah menjadi siklus tahunan, dimana setiap kembali dari mudik di kampung halamannya, maka para pemudik akan membawa atau diikuti oleh sanak saudara atau pamilinya untuk ikut serta bersamanya kembali ke tempat perantauan.

Salah satu daerah yang terkena imbas dari arus urbanisasi tersebut adalah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam. Dinas tenaga Kerja Kota Batam memperkirakan ada tambahan 1000 orang pencari kerja baru pascalibur lebaran ini. Dengan bertambahnya pendatang baru, maka angka penganguran di Batam akan mencapai 7000 orang. ( Batam Pos, 12/8/2013)

Kehadiran para pendatang baru tersebut tentu saja menjadi persoalan tersendiri bagi daerah yang dituju. Karena tidak jarang mereka yang datang adalah mereka yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup. Mereka adalah para penganggur di kampung halamannya untuk mengadu nasib di perantauan. Mereka tergiur oleh para pemudik yang dianggap sukses diperantauan. Merekapun kemudian ikut serta mengubah nasib diperantauan.

Bagi daerah yang dituju persoalan yang dihadapi semakin kompleks. Selain persoalan semakin meningkatnya angkatan pencari kerja yang terus menumpuk - yang akhirnya melahirkan penganguran baru, juga menghadapi berbagai persoalan lain.

Pertama, semakin tingginya kebutuhan akan fasilitas umum. Kehadiran para pendatang baru akan menyebabkan kebutuhan akan fasilitas umum seperti air bersih, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sarana olah raga serta lain semakin tinggi. Sementara kesanggupan untuk menyediakan fasilitas umum terus mengalami keterbatasan, karena persoalan lahan yang semakin menipis dan anggaran yang terus berkurang.

Kedua, beban sosial akan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena para pendatang baru akan membawa berbagai tradisi, budaya dan prilaku dari kampungnya-yang kemudian berbenturan dengan tradisi, norma dan nilai-nilai yang ada di kota tujuan. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi bom waktu yang mengakibat timbulnya berbagi konflik sosial dan budaya, terutama di tingkat horizontal. Maka proses adaptasi para pendatang baru dengan penduduk tempatan mestinya dilakukan secara alami bukan berdasarkan pengelompokan suku, ras, agama atau strata sosial.

Ketiga, kemiskinan baru akan terus menggurita. Untuk Provinsi Kepulauan Riau upaya memerangi kemiskinan terus saja dilakukan. Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk menanganinya. Namun angka kemiskinan tetap juga belum berubah. Dari 1.895.590 jumlah penduduk Kepri, maka terdapat 131.215 penduduk berada di bawah garis kemiskinan atau sekitar 18 , 25 dari total jumlah penduduk Kepri berada pada garis miskin.( Haluan Kepri,12/8/2013).

Itu artinya, belum usai mengurangi angka kemiskinan yang ada sudah akan ditambah dengan angka kemiskinan yang baru- yang di batam diperkirakan akan ada tambahan 1000 orang. Angka angkatan kemiskinan baru itu juga akan diikuti oleh Karimun, Tanjungpinang, Natuna, Lingga dan dan Anambas.

Keempat, daerah yang dituju akan mengalami keterjajahan kultural. Apa yang terjadi di Batam, Karimun dan Natuna misalnya, terlihat dengan jelas kehadiran pendatang baru yang terus menerus dengan segala variannya telah melahirkan perubahan budaya.

Akibatnya, penduduk tempatan kemudian mengasingkan diri di daerah-daerah pedalaman atau pesisir, karena mereka tidak selalu setuju atau cocok dengan budaya baru yang dibawa pendatang. Selain itu, penduduk tempatan memang belum siap menerima perubahan-karena mereka memang tertinggal dalam penguasaan tekonologi dan pendidikan.

Antisipasi

Hadirnya pendatang baru setiap usai lebaran akan terus mengalir. Inilah adalah siklus kehidupan yang tak bisa dibendung. Karenanya, langkah antisipasi tidak ada lain kecuali mengubah orientasi pembangunan kita. Orientasi pembangunan yang hanya tertumpu di perkotaan mestinya segara dirubah dan dialihkan ke pedesaan. Peredaran uang yang hanya berputar di perkotaan mestinya diantisipasi dengan menyediakan fasilitas umum yang baik di pedesaan. Selama pembangunan tidak berubah dan fasilitas umum di pedesaan tidak diperbaiki, maka kit terus akan menghadapi pendatang baru di kota-kota besar.

Maka penguatan ekonomi pedesaan dengan memberikan modal, keterampilan dan pemasaran terhadap berbagai produk yang dihasilkan perekonomian pedesaan adalah jalan keluar yang mesti dilakukan. Para Gubnur, Bupati/ Walikota mestinya, tidak menyediakan bangunan-bangunan super mewah di perkotaan, karena hal itu akan membuat mereka silau akan kemajuan, akan tetapi melahirkan penderitaan jangka panjang. Sektor agrobisnis dan perikanan dan home industri mestinya menjadi andalan pengembangan ekonomi pedesaaan. Bukan mengubah lahan pedesaan menjadi maal atau bangunan hotel serta industri monopilis.

Pembangunan masyarakat desa haruslah tertintegrasi. Jika di suatu desa dibangun sentra pertanian, perikanan dan home industri maka disitu juga dibangun pusat pasar rakyat, fasilitas umum dan lembaga ekonomi seperti lembaga keuangan mikro.

Sehingga uang tidak beredar keluar, tapi tetap beredar di desa atau daerah tersebut.Jika hal ini dilakukan, maka akan muncul kota-kota baru diberbagai tempat dan daerah yang mampu menopang dan menyerap tenaga kerja tempatan. Sehinga mereka tidak tergiur untuk keluar- yang seringkali melahirkan kesengsaraan.

Jika hal ini sudah dilakukan, maka langkah berikutnya mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Pola pikir yang menganggab hidup di desa tidak modern haruslah diubah. Sebab yang dicari dalam kehidupan bukanlah materi dan gemerlap kepalsuan seperti yang tergambar dalam kehidupan kota, melainkan kedamaian, ketenangan dan kebahagian yang ditandai dimana kita semakin bermakna bagi orang lain.

Anggapan hidup di desa adala cermin masyarakat tradisional adalah sebuah kekeliuran, sebab dengan mudiknya orang kota ke desa hal itu menandakan bahwa orang kota butuh suasana yang asli, alami dan penuh kasih sayang.

Persoalannya, bagaimana kita mengubah pola pikir dan menyiapkan perekonomian masyarakat di setiap desa atau daerah yang berbasis kemampuan masyarakat tempatan, bukan mengubahnya seperti dengan membangun mall, hotel, atau pusat industri-yang terlepas dari kehidupan mereka. Semoga. (haluankepri.com)

BERITA TERKAIT

Campina Bayar Utang Rp 269,63 Miliar - Pangkas Beban Utang

NERACA Jakarta – Guna memudahkan langkah ekspansi bisnisnya, PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) terus memangkas beban utang dengan…

Bikin Program Pendidikan, Bank Mandiri Gaet UGM

      NERACA   Jakarta - Bank Mandiri menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam peningkatan kemampuan perbankan…

Kepercayaan Investor Bawa IHSG Capai Rekor Baru

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin awal pekan (19/2) kemarin, indeks harga saham gabungan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kebijakan Impor Belum Signifikan Turunkan Harga Beras

Oleh: Budi Santoso Pasokan beras impor secara bertahap mulai memasuki gudang Perum Bulog dan sampai saat ini tercatat 57.000 ton…

Putusan Mahkamah yang Dinilai Aneh

Oleh: Maria Rosari Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tiga perkara permohonan uji materi atas pasal 79 ayat (3)…

Kembalinya Debitur Sontoloyo

Oleh: Eko B. Supriyanto, Pengamat Perbankan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan berulang-ulang mempersoalkan masalah wait and see dunia usaha.…