NERACA

Jakarta - Perekonomian Indonesia sudah lampu kuning, lantaran dihajar kwarto deficit atau empat defisit, yakni defisit neraca transaksi berjalan (current account), defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, serta defisit primer APBN. Pertanyaannya, dari keempat defisit tersebut, manakah yang paling parah menimpa perekonomian nasional?

Menurut Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan, defisit neraca perdagangan merupakan defisit yang terparah menimpa Indonesia. Karena yang terjadi adalah ekspor Indonesia lebih rendah daripada impor. “Lebih besarnya impor menyebabkan Indonesia terkena defisit neraca perdagangan, padahal sebelum tahun 2011 kita tidak pernah defisit dengan ekspor yang bagus. Baru pada 2012 Indonesia alami defisit. Pada semester pertama tahun ini saja, hanya pada bulan Maret tidak terjadi defisit, selebihnya terjadi defisit”, jelasnya kepada Neraca, Selasa (13/8).

Dia juga menjelaskan bahwa defisit yang terparah setelah defisit perdagangan adalah defisit pada neraca pembayaran yang dapat dilihat dari defisit neraca modal. Menurut dia, defisit neraca modal terjadi dimana uang yang masuk untuk investasi lebih sedikit dibandingkan uang yang keluar.

“Sehingga dari hasil penjumlahan kedua arus uang yang masuk dan keluar, akan didapat hasil defisit neraca modal”, ujarnya. Dia pun mengakui kalau saat ini kondisi ekonomi Indonesia memang menurun dengan indikator ekspor yang lebih sedikit. “Namun, kondisi ini masih belum dapat menjadikan ekonomi Indonesia berada ditepi jurang. Karena memang belum sampai sejauh itu, pertumbuhan di dunia investasi dan konsumsi masyarakat masih tumbuh meskipun belum tinggi,” papar Anthony.

Mengenai pernyataan Menkeu Chatib Basri yang meminta ruang fiskal diperlebar, dia menganggap bahwa pernyataan tersebut hanya pernyataan umum saja untuk menambah pendapatan dalam menstimulus perekonomian. “Harus dilihat apa maunya, karena itu hanya statement umum saja. Ini hanya istilah dalam penggunaan bahasa saja untuk meminta dana lebih besar lagi dari pendapatan negara seperti pajak dan dari pengurangan subsidi BBM,” tukasnya.

Dia mengartikan bahwa dengan ruang fiskal yang diperlebar, Kemenkeu memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menstimulus perekonomian. Menurut dia, saat ini dana yang dimiliki Kemenkeu untuk melakukan stimulus terhadap ekonomi masih sedikit karena habis untuk bayar hutang dan gaji pegawai. “Harusnya mereka (Kemenkeu) melakukan efisiensi pengeluaran. Ruang fiskal diperbesar dengan defisit. Namun Menkeu lebih memilih menambah pendapatan tetapi menekan defisit, ini sama saja dengan membebani rakyat”, ujar Anthony.

Sementara pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J Rachbini mendorong segera dilakukan pembenahan agar kwarto deficit dapat ditanggulangi. “Pertama strategi dagang harus direncanakan ulang. Hal ini tidak pernah berubah sejak zamannya (Mendag) Maria Elka Pangestu,” katanya. Dia melanjutkan bahwa keberadaan CAFTA juga memberi kontribusi besar terhadap defisit ganda kali ini. Khususnya dengan China dan Jepang.

Menurut dia, neraca perdagangan Indonesia terus digerus oleh kedua negara itu. Sehingga dalam neraca dagang terhadap kedua negara tersebut juga perlu direncanakan dan dinegosiasikan ulang. “Defisit ganda kali ini parah sekali. Kalau digabung dengan transaksi jasa, angkanya jauh lebih buruk dibanding waktu zaman Presiden Soeharto,” ungkap Didik. Sementara itu dia juga menekankan agar pemerintah mengatur skema APBN dengan lebih serius. Pasalnya pemerintah kerap menurunkan target pendapatan khususnya untuk  pendapatan pajak. “Semestinya menkeu dan dirjen pajak justru terus menggenjot targetnya, bukan malah menurunkan,” tegasnya.

Benar saja.  Defisit ganda tersebut berpotensi memukul industri dan memicu deindustrialisasi, mendongkrak inflasi, mengancam nilai tukar rupiah, serta menggerogoti cadangan devisa. Untuk mengatasi empat defisit tersebut, pemerintah harus memetakan industri unggulan yang berdaya saing tinggi, melindungi industri yang tertekan oleh perdagangan bebas, meningkatkan daya saing ekonomi, membenahi iklim investasi, membenahi struktur industri, menyelesaikan masalah perburuhan, serta mengatasi berbagai persoalan klasik penyebab ekonomi berbiaya tinggi.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Peter Jacobs, menilai untuk mengatasi defisit neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan dan neraca modal BI memperkuat kebijakan moneternya, seperti kebijakan suku bunga, kebijakan makroprudensial dan kebijakan LTV. “Serta kebijakan yang mempengaruhi pasar keuangan, kita mengambil langkah ini dan diharapkan modal bisa kembali, selain itu BI juga turut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ini yang disebut dengan Bauran kebijakan di BI,” ujarnya, kemarin. 

Selain itu dia mengatakan, defisit yang terjadi karena ekspor dan impor yang tidak seimbang. “Biasanya terjadi karena impor lebih banyak, sementara barang yang di produksi di dalam negeri belum bisa dijual keluar karena di luar juga sedang defisit, yang harus dilakukan adalah mengurangi impor,” kata dia. Namun dia mengatakan, BI tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi impor, namun hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara pengurangan pajak dan penentuan harga. nurul/sylke/lulus/ardi