MENDAG DAN MENTAN ABAIKAN PERINTAH PRESIDEN - Stabilisasi Harga Daging Hanya Sekedar Janji

Jakarta – Janji pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi rupanya hanya pepesan kosong belaka. Alasannya, sampai dengan Lebaran usai pun, harga daging masih bertengger di atas Rp 100.000 per kilogram. Ironisnya, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik tampak saling menyalahkan atas kegagalan mereka menekan harga daging. Namun, yang paling parah, perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para pembantunya untuk menstabilkan harga daging hingga kini tidak pernah dipatuhi.

NERACA

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tidak sepantasnya saling menyalahkan di tengah tak terkendalinya harga daging. Seharusnya, sambung Andrinof, kedua kementerian itu saling bersinergi untuk memecahkan masalah liarnya harga daging sapi kendati keran impor telah dibuka selebar-lebarnya.

Lebih jauh lagi Andrinof memaparkan, pembenahan tata niaga daging sapi harus dilakukan oleh pemerintah. “Kalau pemerintah membuka keran impor daging sapi sama saja pemerintah membiarkan harga daging sapi tersebut ditentukan oleh pasar, sehingga sampai kapan pun tidak akan turun,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (13/8).

Sebenarnya, lanjut Andrinof, kemarahan Presiden SBY kepada Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan beberapa waktu lalu harus ditindaklanjuti dengan baik oleh para pembantunya tersebut. \"Kemarahan Presiden ini, seharusnya menjadi pelajaran yang berarti buat ke dua menterinya tersebut, sehingga kedua menteri tersebut bisa memperbaiki kinerja mereka,\" tegas Andrinof.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan bahwa tata kelola sapi di Indonesia masih buruk akibat tata niaga yang buruk. “Masalah utama harga-harga di kita, termasuk harga daging sapi, adalah terkait tata kelola yang buruk karena masih dikuasai kartel-kartel yang mendominasi permasalahan pangan di Indonesia,” kata Telisa.

Harusnya, menurut dia, dengan keran impor yang dibuka, maka harga akan turun. “Biasanya, para spekulan paling takut dengan impor, tapi sepertinya mereka mempunyai taktik juga sehingga bisa tetap bermain meskipun sudah impor, Mereka mau pertahankan status quo di pasar,” ungkap Telisa.

Menurut dia, permasalahan semakin runyam akibat bentuk barang impor yang tidak tepat. Pemerintah seharusnya mengimpor daging sapi, bukannya sapi hidup, karena sapi hidup masih butuh proses lanjutan agar bisa dilempar ke pasar dan menekan harga. “Yang diimpor kurang tepat, belum sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang diimpor induk, kan butuh waktu untuk menghasilkan daging sapi. Pasar butuh cepat, kalau tidak cepat, percuma juga impor,” tandas Telisa.

Spekulan Pengendali?

Anggota Komisi IV DPR Ian Siagian mengatakan imporasi daging sapi yang dilakukan pemerintah sebelum lebaran terbukti tidak dapat menekan gejolak harga di pasaran. Hal ini membuktikan bahwa tata niaga daging sapi telah dikendalikan oleh spekulan.

\"Sejak bulan Ramadhan, harga daging sapi konsisten di atas Rp 100 ribu. Padahal di saat yang bersamaan, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan melakukan total imporasi hampir 3000 ton daging sapi impor dari Australia dan Selandia Baru,\" katanya.

Dikatakan Ian, pemerintah melakukan stabilitasi harga hanya pada sektor hilir, serta tidak memprioritaskan pada pengembangan di produksi. “Pemerintah melalui Bulog dan Kemendag cepat bereaksi untuk melakukan imporasi setelah harga melambung di pasaran, ironisnya di sisi produksi miskin insentif bagi peternak lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Thomas Sembiring, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Imporir Daging Seluruh Indonesia, mengatakan, harga daging memang saat ini belum turun, dikarenakan memang suplai daging di pasar saat ini tidak ada, tentu saja harga tidak bisa ditekan. “Bagaimana harga mau turun kalau suplai di pasar saja tidak ada,” katanya.

Di mata Thomas, janji pemerintah untuk impor daging hanya ungkapan semata, karena memang sampai dengan saat ini realisasnya belum nampak. “Pemerintah hanya janji saja, kalau memang benar-benar impor daging harusnya sudah ada dipasaran,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, untuk tahun 2013, pemerintah berencana  ingin mengimpor 32 ribu ton itu masih belum mencukupi kuota yang dibutuhkan oleh dalam negeri. Karena pada 2012 saja, dengan alokasi kuota itu 34 ribu ton masih belum mencukupi kebutuhan pasokan daging dalam negeri. “Tahun kemarin saja kita masih kekurangan, apalagi sekarang jika kuotanya dikurangin pemerintah hanya garamin air laut saja,” tandasnya.

Intinya, tutur Thomas, memang harus ada manajemen stok daging, dengan melihat pertumbuhan jumlah penduduk, dari situ dapat dilihat tingkat kebutuhan daging perkapitanya lalu ada pendataan berapa stok yang ada dari dalam negeri, dan berapa harus impor. “Memang harus ada manajement stok daging, untuk melihat kebutuhan dan pasokan,” tuturnya.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai bahwa imporasi daging beku yang dilakukan oleh Bulog berjalan lambat. \"Sejak 1 bulan yang lalu, Bulog telah mendapatkan izin imporasi daging sapi beku sebesar 3.000 ton. Akan tetapi sampai saat ini, Bulog baru bisa mendatangkan 900 ton. Untuk itu, kami berharap agar Bulog bisa mendatangkan lebih banyak lagi daging sapi agar bisa membuat harga daging menjadi normal,\" kata Gita di kantornya.

Dia menyebutkan untuk mempercepat hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso, dan para pemangku kepentingan lain. \"Nah kita akan duduk bersama Pak Meneg BUMN dan juga Dirut Bulog, kenapa baru terealisasi 900 ton. Dimana mereka sangat bersemangat merealisasikan untuk bisa membantu stabilisasi harga dengan diberikan izin oleh kita. Nanti kita akan klarifikasi,\" katanya.

Di pihak lain, Menteri Pertanian Suswono menyayangkan harga daging sapi dari Bulog yang lebih tinggi. \"Kita sayangkan (harga daging dari Bulog), tapi itu karena menjual ke pedagang lagi. Harusnya, dijualnya langsung ke konsumen tidak ke pedagang,\" ungkap Mentan. agus/bari/iqbal/mohar/iwan/munib

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…