NERACA

Jakarta – Akibat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akhir Juni 2013 lalu, pemerintah mengklaim Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2014 menjadi relatif lebih baik karena memiliki fiscal space sebesar Rp18 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp13 triliun digunakan untuk menaikkan belanja infrastruktur.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Ina Primiana, anggaran untuk infrastruktur tersebut yang penting tepat sasaran. “Untuk yang Rp13 triliun itu, yang penting action-nya dan tepat sasaran. Jadi Rp13 triliun itu nanti harus jelas lokasi dan dampak jangka panjangnya,” kata Ina lewat pesan singkatnya kepada Neraca, Selasa (13/8).

Setelah dilaksanakan, lanjut Ina, harus jelas dampaknya, apakah untuk masyarakat atau dunia usaha dan diestimasi mengurangi berapa pengangguran atau kemiskinan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan hal yang senada dengan Ina. “Kalau dialokasikan dengan efektif, maka bisa meningkatkan perekonomian, tetapi kalau hanya untuk perbaiki gedung atau mengecat gedung, maka itu akan menjadi tidak efektif,” jelas Eko.

Hal krusial yang perlu diperhatikan, lanjut Eko, adalah pembebasan lahan. Pemerintah harus berpikir persoalan utama di sektor infrastruktur, yaitu pembebasan lahan. Ketika persoalan lahan tidak bisa diatasi, maka konstruksi tidak bisa dijalankan.

“Tahun-tahun kemarin, anggaran infrastruktur sulit terserap karena persoalan lahan semacam itu. Akhirnya anggaran infrastruktur yang sudah dianggarkan digunakan untuk hal-hal tidak produktif semacam perbaiki gedung, mengecat gedung. Harusnya, arah pembangunan infrastruktur itu ke arah seperti misalnya membangun jalan dan membangun konektivitas antar daerah,” jelas Eko.

Tambahan anggaran sebesar Rp13 triliun, menurut Eko, masih jauh dari kebutuhan. Pada APBN 2013, anggaran infrastruktur hanya dialokasikan sebesar Rp188,4 triliun atau 2,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal idealnya, anggaran untuk infrastruktur adalah sebesar 5% dari PDB.

“Memang Rp13 triliun belum cukup. Masih jauh untuk mencapai target 5% dari PDB. Ada peningkatan bagus, tapi tetap kurang. Karena Indonesia harus mengejar ketertinggalan,” ujar Eko.

Kalau mau kejar ketertinggalan, lanjut Eko, tidak bisa dilakukan dengan business as usual, tetapi harus melakukan akselerasi. Penambahan dananya harus signifikan. Meski begitu, Eko mengakui bahwa jika anggaran yang ada dimanfaatkan dengan maksimal maka bisa juga menjadi efektif dalam meningkatkan perekonomian. [iqbal]