“Kenaikan Harga BBM Sumbang Inflasi 0,84%” - Kajian Kemenkop dan UKM

NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM mengkaji dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui simulasi perhitungan yang menghasilkan estimasi kontribusi terhadap inflasi nasional sebesar 0,84%.

\\\"Simulasi perhitungan dampak kenaikan harga BBM menghasilkan angka sementara, yaitu kenaikan harga BBM diestimasi menyumbang kepada inflasi nasional sebesar 0,84 persen,\\\" kata Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta di Jakarta, Selasa (13/8).

Dia mengatakan bahwa pihaknya melakukan kajian dampak kenaikan harga BBM, terutama terhadap koperasi dan UMKM, karena kebijakan itu diperkirakan akan berdampak pada penurunan output, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja. Perhitungan menggunakan model Input-Output (IO) dan model Computable General Equilibrium (CGE) untuk mengalkulasi dampak langsung maupun tidak langsung kenaikan harga BBM terhadap KUMKM.

\\\"Kenaikan harga BBM juga menaikkan biaya transportasi sehingga menyebabkan kenaikan harga bahan pangan dan hampir semua komoditas,\\\" ungkapnya. Hal itu kemudian berimplikasi pada daya beli masyarakat sehingga harus diantisipasi agar tidak menambah populasi penduduk miskin dan jumlah pengangguran.

Kebijakan tersebut juga berkontribusi pada penurunan pendapatan riil dan konsumsi rumah tangga. \\\"Kesimpulannya kenaikan harga BBM akan berdampak jangka pendek dan jangka panjang, baik secara makro maupun mikro, ditinjau dari kinerja ekonomi nasional,\\\" kata Wayan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi riil yang dapat diimplementasikan secara nyata sehingga dampak negatifnya dapat diperkecil. Produsen UMKM juga dinilai perlu meningkatkan efisiensi untuk menekan biaya produksi agar harga output yang dihasilkan bisa bersaing di pasar domestik maupun luar negeri.

\\\"Kami menyarankan agar ada subsidi BBM bagi angkutan kecil, nelayan, dan UMKM, khususnya yang bergabung dalam koperasi,\\\" tambah dia. Pemerintah perlu menerbitkan kebijakan dan regulasi yang menurunkan PPn bagi KUMKM agar mampu berproduksi dengan harga output sesuai dengan daya beli masyarakat. Di sisi lain produsen KUMKM juga harus bisa meningkatkan efisiensi untuk menekan biaya produksi agar harga output yang dihasilkan bisa bersaing di pasar domestik maupun luar negeri. [rin]

BERITA TERKAIT

IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan - Sentimen Kenaikan Suku Bunga

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jum’at (16/11) akhir pekan kemarin, indeks harga saham gabungan…

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan…

Permen KP 56/2016 Demi Lindungi Stok Kepiting dan Rajungan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluruskan anggapan keliru terkait pemberlakuan Permen KP No. 56 tahun 2016. Direktur…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya informasi geospasial bagi perencanaan pembangunan…

ADB Setujui Pinjaman US$500 juta untuk Pemulihan Bencana

      NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai 500 juta dolar AS…

Kawal Pengembangan Inovasi Obat dan Makanan Indonesia - Kolaborasi BPOM-RI &Kemenristek Dikti

    NERACA   Jakarta – Menurut Industry Facts and Figures 2017 yang dipublikasikan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016 industri…