“Kenaikan Harga BBM Sumbang Inflasi 0,84%” - Kajian Kemenkop dan UKM

NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM mengkaji dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui simulasi perhitungan yang menghasilkan estimasi kontribusi terhadap inflasi nasional sebesar 0,84%.

\\\"Simulasi perhitungan dampak kenaikan harga BBM menghasilkan angka sementara, yaitu kenaikan harga BBM diestimasi menyumbang kepada inflasi nasional sebesar 0,84 persen,\\\" kata Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta di Jakarta, Selasa (13/8).

Dia mengatakan bahwa pihaknya melakukan kajian dampak kenaikan harga BBM, terutama terhadap koperasi dan UMKM, karena kebijakan itu diperkirakan akan berdampak pada penurunan output, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja. Perhitungan menggunakan model Input-Output (IO) dan model Computable General Equilibrium (CGE) untuk mengalkulasi dampak langsung maupun tidak langsung kenaikan harga BBM terhadap KUMKM.

\\\"Kenaikan harga BBM juga menaikkan biaya transportasi sehingga menyebabkan kenaikan harga bahan pangan dan hampir semua komoditas,\\\" ungkapnya. Hal itu kemudian berimplikasi pada daya beli masyarakat sehingga harus diantisipasi agar tidak menambah populasi penduduk miskin dan jumlah pengangguran.

Kebijakan tersebut juga berkontribusi pada penurunan pendapatan riil dan konsumsi rumah tangga. \\\"Kesimpulannya kenaikan harga BBM akan berdampak jangka pendek dan jangka panjang, baik secara makro maupun mikro, ditinjau dari kinerja ekonomi nasional,\\\" kata Wayan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi riil yang dapat diimplementasikan secara nyata sehingga dampak negatifnya dapat diperkecil. Produsen UMKM juga dinilai perlu meningkatkan efisiensi untuk menekan biaya produksi agar harga output yang dihasilkan bisa bersaing di pasar domestik maupun luar negeri.

\\\"Kami menyarankan agar ada subsidi BBM bagi angkutan kecil, nelayan, dan UMKM, khususnya yang bergabung dalam koperasi,\\\" tambah dia. Pemerintah perlu menerbitkan kebijakan dan regulasi yang menurunkan PPn bagi KUMKM agar mampu berproduksi dengan harga output sesuai dengan daya beli masyarakat. Di sisi lain produsen KUMKM juga harus bisa meningkatkan efisiensi untuk menekan biaya produksi agar harga output yang dihasilkan bisa bersaing di pasar domestik maupun luar negeri. [rin]

BERITA TERKAIT

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas NERACA Yogyakarta - Kementerian Koperasi dan UKM komitmen untuk terus mendorong koperasi dan UKM…

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Pariwisata Bangka Belitung Meredup

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Pariwisata Bangka Belitung Meredup NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengunjungi…

Pacu Pertumbuhan Investor di Sumbar - BEI dan OJK Edukasi Pasar Modal Ke Media

NERACA Padang - Dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Padang bekerja sama dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…