Konsumsi Masyarakat Perlu Dijaga

Terkoreksinya pertumbuhan ekonomi semester I-2013 disebabkan mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, menurun cukup besar akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Data BPS mengungkapkan, pada kuartal II-2012, bertumbuh 5,24%, tetapi kuartal II/2013 menurun menjadi 5,06%.

Selain itu, penurunan pertumbuhan ekonomi juga akibat penurunan pertumbuhan investasi, yang terlihat dari menurunnya pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) kuartal II-2013, menjadi 4,67% dari semula 12,47% pada kuartal II-2012.

Penyebab lainnya, adalah rendahnya penyerapan anggaran pemerintah hingga saat ini. Dalam periode yang sama pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya 2,13%, lebih rendah dibandingkan dibandingkan kuartal II-2012 yang mencapai 8,64%. Sementara kontribusi ekspor meningkat menjadi 4,78% dari 2,63%. Namun, target pertumbuhan ekspor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2013 adalah 6,6%. Cukup berat memang pertumbuhan ekspor selama kuartal II-2013 itu.

Di sisi lain, pertumbuhan impor kuartal II-2013 cukup menggembirakan sebesar 0,62%, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu 11,33%. Penurunan drastis pertumbuhan impor ini akibat penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Meski demikian, tingkat konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran mencapai Rp 110 triliun. Jumlah ini mencapai hampir 10% dari total APBN 2013 yang bernilai Rp 1.683 triliun. Melihat kondisi ini, Menkeu Chatib optimistis deflasi akan terjadi sekitar bulan September dan Oktober.

Kendati adanya prediksi terjadi deflasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3% tahun ini sulit tercapai. Karena tingginya tekanan eksternal dan tekanan inflasi memupus target pertumbuhan ekonomi itu.

Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2013 terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2013 yang hanya 6,03%, kemudian pada kuartal II-2013 hanya tumbuh sebesar 5,81% sehingga pertumbuhan ekonomi semester I-2013 hanya mencapai 5,92%.

Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3% mustahil bisa terjangkau karena membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal sebesar 6,6% pada semester II tahun ini. Padahal, kondisi daya beli masyarakat sudah menurun cukup besar, investasi juga menurun, pertumbuhan ekspor masih melambat akibat perekonomian global masih dalam tahap pemulihan.

Target pertumbuhan ekonomi 2014 yang diumumkan pemerintah 6,4% - 6,9% sangatlah sulit dapat tercapai, mengingat perekonomian global pada 2014 belum pulih secara signifikan. Jadi, kapasitas pertumbuhan ekonomi kita sekarang memang serba terbatas. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir ini yang rata-rata tumbuh 5,5% dan pada 2012 hanya sebesar 6,2%.

Dari gambaran tersebut, jika menggenjot pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan asumsi di atas, 6,4% itu mengandung risiko besar, karena industri membutuhkan impor barang modal dan bahan baku yang sangat besar ketika kapasitasnya ditingkatkan, tetapi porsi produksi yang diekspor kecil. Maka, semakin besar pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula kebutuhan US$ untuk mengimpor barang modal dan bahan baku, dampaknya neraca perdagangan Indonesia makin defisit. Waspadalah!

BERITA TERKAIT

Masyarakat Antusias Ramaikan Pawai Obor Asian Games 2018

  Oleh : Rizki Aditya, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Pertandingan Asian Games menjadi acara yang dinantikan pada 18 Agustus…

Pemkab Karangasem Terus Gencar Adakan Pelayanan Terpadu Goes To Banjar - Beri Kemudahan Terhadap Masyarakat

Pemkab Karangasem Terus Gencar Adakan Pelayanan Terpadu Goes To Banjar Beri Kemudahan Terhadap Masyarakat NERACA Jakarta - Dalam rangka memberikan…

KOTA SUKABUMI - Jajaran Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Melayani Masyarakat

KOTA SUKABUMI Jajaran Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Melayani Masyarakat NERACA Sukabumi - Deputi Direksi Bidang SDS dan Umum BPJS…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Utang Negara vs Defisit APBN

Belakangan ini banyak pihak “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke…

Menanti APBN Sehat

Di luar kebiasaan sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memastikan postur APBN 2018 fixed, atau…

Bongkar Suap DPR!

Tertangkapnya Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Eni Maulani Saragih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap kontrak pembangunan Pembangkit…