NERACA

Jakarta - PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia untuk membangun smelter baru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dengan MoU tersebut nantinya seluruh hasil tambang tembaga di Indonesia kegiatan pengolahan dan pemurnian konsentratnya akan dilakukan di dalam negeri.

“Secara prinsip PTFI bersedia untuk memasok konsentrat tembaga yang didasarkan pada basis harga yang kompetetif atau berdasarkan harga pasar internasional yang berlaku. Namun PTFI juga mengharapkan dukungan pemanghku kepentingan yang terkait untuk mensukseskan program hilirisasi. PTFI juga bersedia untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam membangun fasilitas peleburan yang memiliki kelayakan ekonomi,” jelas Presiden Direktur Freeport Rozik B Soetjipto, di Jakarta, Selasa (13/8).

Rozik melanjutkan dalam hal ini kendala utamanya target yang diminta pemerintah dalam dinilai berat. Pasalnya untuk membangun smelter yang baru diperlukan biaya yang tidak murah. “Padahal kita sudah punya Smelter yang produktif di Gresik. Itu kita bangun sejak tahun 1996 dengan produktifitas 300.000 ton /tahun (tembaga). Itu sudah menampung permurnian konsentrat tembaga di dalam negeri hingga 35% - 40%. Nah, sekarang kan mintanya 100%. Itu berat kalau kita harus menggenjot 60% nya,” ungkap Rozik.

Pada kesempatan yang sama Presiden Direktur PT Indovasi Mineral Indonesia Taufik Sastrawinata pihaknya sangat serius saat menanggapi tawaran kerjasama dengan PT Freeport untuk membangun Smelter. Namun sementara ini mengenai investasi yang akan ditanamkan pihaknya masih membuat perhitungan.

“Kita belum bisa ungkapkan berapa besaran investasi yang akan diatanam. Karena kita masih behitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun Smelter. Lagipula jika sudah ketahuan angkanya kita juga masih butuh suntikan pembiayaan. Mungkin kita cari partner nanti dari luar negeri jika pemodal dalam negeri tidak berani menyumbang,” tutur Taufik.

Hal senada juga diungkapkan Presiden Direktur PT Indosmelt Natsir Mansyur. Sejauh ini pihaknya juga masih dalam koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan lokal dan internasional untuk memberi suntikan dana dalam perusahaannya mengenai pembangunan Smelter. “Tapi kami sudah mantap untuk berani melibatkan diri. Hal ini akan menjadi kesempatan kami untuk membangun industri pertambangan dalam negeri,” tukas Natsir.

Di lain pihak Dirjen Pengelolaan Mineral Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Suhendra menegaskan sudah tidak ada waktu lagi bagi perusahaan mengeluh mengenai pembangunan smelter baru. Sebab UU sudah berlaku sejak tahun 2009 artinya semestinya waktu lima tahun sudah bisa dibilang cukup untuk mulai membangun smelter baru agar pemurnian tembaga bisa dilakukan di dalam negeri secara 100%.

“Pembangunan smelter sudah mudah dilakukan karena sudah ada kesepakatan dari dua perusahaan yang akan turut terlibat. Jadi jangan dipersulit wacana pembangunan ini,” tegas Dede.