DPR Minta Pemerintah Atasi Pelemahan Rupiah

Rabu, 14/08/2013

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi, Muhammad Sohibul Iman, mengaku khawatir kondisi rupiah yang masih melemah hingga tiga hari setelah Lebaran, yang tetap berada di atas level Rp10.000 per dolar AS."Artinya, itu telah melampaui asumsi nilai tukar rupiah pada dolar Amerika yang ditetapkan dalam APBN-P 2013 sebesar Rp9.600 per dolar AS," katanya di Jakarta, Selasa (13/8).

Sohibul mengharapkan pemerintah segera mencari cara untuk mengatasinya agar hal itu tidak mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi dan defisit pada APBN-P 2013. "Perlu kita tunggu pekan depan ya? Pekan ini aktifitas ekonomi masih belum normal, karena masih banyak pelaku ekonomi yang belum beraktifitas. Setidaknya, sepekan setelah Lebaran bisa kita jadikan ukuran," tandas dia.

Ekonom Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang melambat ini ditengarai karena perusahaan masih belum meyakini prospek ekonomi jangka menengah dan relatif sangat hati-hati sehingga anggaran belanja perusahaan justru turun.

Sementara itu, konsumsi swasta justru mencatat kenaikan terutama untuk belanja makanan, perjalanan dan berbagai produk mewah.Dia memperkirakan pasar keuangan Asia kemungkinan akan positif pada perdagangan hari ini terlihat dari indeks futures-nya. "Sedangkan untuk rupiah kemungkinan melemah menuju kisaran antara Rp10.300-Rp10.330 per dolar AS," kata Lana.

Sedangkan pelemahan rupiah ini juga berdampak kepada subsidi untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang melonjak, hal ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Semester pertama tahun ini, realisasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) PLN telah mencapai 60% lebih dan diperkirakan subsidi untuk PLN akan melonjak.

Kelebihan anggaran subsidi tersebut, bukan hanya karena penggunaan BBM yang meningkat, namun juga dipengaruhi oleh nilai tukar US$ terhadap rupiah."BBM itu bisa naik bukan oleh volume tapi oleh kurs, subsidi listrik juga begitu, kalau Indonesian Crude Product (ICP) kan sudah turun," jelasnya.

Kemudian dia melanjutkan, tiap bulan dan tahun bisa nilai tukar rupiah bisa memberikan dampak yang berbeda-beda pada besaran subsidi. "Memang kesimpulannya pelemahan dolar AS itu efeknya negatif ke anggaran."Jika dihitung per bulannya Juli, pembayaran BBM cuma Rp15 triliun sementara yang lain, Juni mencapai Rp25 triliun, kalau Juli berarti pembayaran untuk Juni," tambah Askolani.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan, setiap triwulan selalu ada penyesuaian terhadap besaran subsidi yang harus diberikan berdasarkan nilai tukar. "Jadi hitungan bulanan, biasanya ada kurang nah yang di triwulan di adjustment, pas di satu trwiulan itu ada adsjustment," pungkasnya. [mohar]