NERACA

Jakarta-Realisasi atas rencana pihak otoritas meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat yang menginvestasikan dananya di pasar modal melalui lembaga perlindungan dana investor (Investor Protection Fund/IPF) tampaknya tidak akan lama lagi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan menerbitkan surat edaran (SE) yang berisi detil operasional pendirian PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Indonesia (P3II).

Kepala Eksekutif OJK untuk pasar modal, Nurhaida mengatakan, dalam surat edaran tersebut juga akan mencantumkan besaran pungutan yang akan dibebankan kepada pelaku industri pasar modal untuk operasional P3II. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon direksi P3II. “Direksi dan komisaris masing-masing hanya dijabat dua orang, agar efektif dan efisien. Kami berharap tahun ini pemilihan direksi dan komisaris akan selesai.” katanya di Jakarta, kemarin.

Dirinya menyebutkan, modal awal pendirian P3II senilai Rp46 miliar yang disumbang dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Seperti diketahui, dalam rencana pembentukan Investor protection fund (IPF) ini nantinya akan berfungsi selayaknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di perbankan.

Lembaga tersebut akan melindungi transaksi saham yang menggunakan jasa broker atau perusahaan sekuritas. “Dana IPF digunakan untuk mengganti kerugian investor yang dananya digelapkan oleh karyawan atau manajemen perusahaan sekuritas.” kata Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Friederica Widyasari.

Pembentukan IPF ini sebelumnya mengemuka terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di pasar modal dalam negeri seperti penggelapan dana nasabah yang dilakukan Sarijaya Sekuritas serta Optima Securities. Rencananya, simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah sekitar Rp50 juta, di mana jumlah tersebut mengacu kepada lembaga serupa di perbankan (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) yang jumlah dana jaminannya Rp100 juta untuk setiap bank.

Sementara iuran keanggotaan yang dikenakan kepada anggota bursa akan ditentukan berdasarkan persentase aset yang dikelolanya, dan akan diberlakukan pada tahun 2016. “Untuk tahap awal biaya awal keanggotaan (joining fee) dari setiap anggota bursa dikenakan sebesar Rp100 juta per broker dan ditanggung oleh ketiga lembaga penyelenggara pasar modal,” jelasnya.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor di pasar modal, Nurhaida pernah mengatakan, OJK juga akan menerapkan identitas tunggal investor (single investor identification/SID) bagi investor reksa dana yang ditargetkan dapat berjalan pada awal 2014. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pengawasan sekaligus mendukung pengembangan basis investor yang tengah diupayakan pihak regulator. Saat ini pihaknya tengah menyusun struktur kode SID dan melakukan sinkronisasi data investor reksa dana dari bank kustodian, agen penjual reksadana (APERD), dan manajer investasi (MI). (lia)