KPPU Diminta Terus Bongkar Kasus Kartel

Rabu, 14/08/2013

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tidak luntur terhadap temuan hasil persekongkolan atas kartel seperti bawang putih dan berharap agar dapat dikembangkan untuk komoditas lainnya, gula komsumsi dan rafinasi, holtikultura, daging sapi dan ayam.

“Kami menaruh harapan kepada KPPU karena lembaga ini satu-satunya di republik Indonesia yang dapat membongkar praktik kecurangan bisnis, dan dunia usaha mendukung KPPU, saya lihat kinerja KPPU 5 tahun terakhir sangat baik,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur, Selasa (13/08).

Pihaknya juga meminta kepada Mendag, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan Kepala Badan Karantina Kementan agar memberikan ruang yang lebih besar kepada KPPU supaya pelaku persekongkolan kartel bawang putih dapat segera terbukti. Menurut Natsir, tata niaga komoditas perlu ditinjau ulang karena tidak seimbangnya antara supplay dan demand, sehingga rentang dengan spekulasi dan kartel. “Perlu ditata ulang manajemen pangan nasional mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya," papar Natsir.

Logistik pangan, lanjut dia, juga perlu ada di setiap daerah dan pemerintah pusat jangan hanya memberikan tugas monitoring saja, akan tetapi memberikan kekuasaan untuk pengadaan pangannya diatur oleh pemerintah daerah. “Sudah saatnya kebijakan semacam ini dibagi ke daerah, toh pemda juga kan pemerintah,” tandas Natsir.

Sedangkan terkait salah satu indikasi kartel komoditas daging sapi, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki kelangkaan suplai bahan komoditas yang menyebabkan tingginya harga, antara lain bawang merah dan daging sapi di beberapa daerah. "KPPU akan menyelidiki apakah ada permainan, silahkan, karena itu adalah tugasnya KPPU," katanya.

Hatta mengaku heran harga komoditas, seperti daging sapi, masih tinggi, Diduganya hal itu akibat permainan kartel, padahal pemerintah telah memberikan perizinan impor untuk menambah suplai pasokan.

"Kalau mendengar ucapan-ucapan atau spekulasi berkembang, ada yang suplainya sedikit, atau ditahan. Tapi itu kan rumor, KPPU lah yang punya tugas menyelidiki itu," ujarnya.

Kemenko Perekonomian telah melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk menjaga suplai bahan pangan dan menurunkan harga yang saat ini masih tergolong tinggi. "Saya minta harga segera diturunkan. Saya telah meminta kepada Menteri Perdagangan untuk mengambil aksi dan barusan berbicara dengan Menteri Pertanian terkait suplai," ungkap Hatta.

Selain itu, Hatta menduga ada permainan harga yang dilakukan oleh Rumah Potong Hewan (RPH) atau para pemotong sapi tersebut. Oleh Karenanya, Hatta meminta KPPU untuk menyelidiki masalah tersebut.

"KPPU akan menyelidiki, apakah ada permainan di situ. Silakan, karena itu tugas KPPU untuk mengecek, karena daging harusnya tersedia, sapi harusnya tersedia," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPPU, Munrokhim Misanam mengatakan tingginya harga daging sapi dipasaran dalam beberapa bulan terakhir dirasa tidak wajar. Dugaan kartel semakin kuat karena harga daging tidak kunjung turun. Penyelidikan dugaan kartel ini sudah dilakukan KPPU sejak beberapa bulan lalu. Kini, KPPU punya waktu 1,5 bulan untuk mendalami dugaan ketidakberesan harga daging sapi ini.

"Kita lakukan penyelidikan sejak beberapa bulan lalu, karena kartel ini dilakukan dengan canggih dan tersistem. Untuk itu, kami butuh waktu yang panjang untuk menyelidikinya," ungkapnya.

Saat ini, kata Munrokhim, KPPU sudah menemukan bukti untuk dibawa ke gelar perkara seperti halnya yang telah terjadi pada produk bawang putih beberapa waktu lalu. Dia menyatakan bukti yang dikantongi KPPU ini sudah cukup kuat sehingga waktu 45 hari kedepan terhitung sejak Senin kemarin (12/08) akan dimanfaatkan untuk mengembangkan penyelidikan.

KPPU, lanjutnya, sudah memanggil perusahaan importir, pemilik RPH, dan pelaksana pemeliharaan sapi potong (Feedlotter) dalam rangka penyelidikan ini. "Tidak berbeda seperti kasus kartel bawang putih, kami juga tak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak pemerintah selaku regulator dari kebijakan terkait daging sapi ini," tandas Munrokhim.