“Ada Sisi Positif dan Negatif” - Kebijakan Cuti Bersama

NERACA

Jakarta - Cuti bersama menimbulkan polemik. Kebijakan cuti bersama diberlakukan pemerintah dengan tujuan supaya pegawai negeri sipil (PNS) tidak membolos pasca merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun faktanya, kebijakan cuti bersama ini tidak meningkatkan etos kerja para abdi negara tersebut. Alhasil, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, akan mengkaji ulang kembali, apakah pada 2014 akan diberlakukan cuti bersama atau tidak.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, cuti bersama mempunyai sisi positif dan negatif. Positifnya, cuti bersama akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. “itu karena dilakukan secara serempak, maka bisa memobilisasi ekonomi dan mendorong konsumsi masyarakat, meskipun belum diketahui seberapa besar dorongan tersebut,” kata Eko kepadaNeraca, Selasa (13/8).

Paling tidak, lanjut Eko, liburan panjang yang terjadi karena cuti bersama memunculkan dorongan masyarakat untuk berwisata, sehingga konsumsi masyarakat di sektor hiburan meningkat. Sebagian besar tempat-tempat wisata dipenuhi masyarakat ketika lebaran.

Namun sisi negatifnya, pelayanan masyarakat menjadi terganggu akibat ketiadaan petugas. “Kalau swasta sudah jalan, sementara pemerintah masih belum aktif, maka menjadi tidakmatch. Pelayanan akan terganggu. Padahal di kita, pelayanan birokrasi kalau itu masuk dalam tiga besar masalah investasi di Indonesia,” jelas Eko. Perputaran ekonomi, lanjut dia, menjadi terhambat. Sudah birokrasinya lambat, ditambah lagi dengan ketiadaan pelayanan. Dengan demikian, produktivitas akan terganggu.

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengaku sangat prihatin dengan kinerja PNS di tengah alokasi belanja pegawai yang terbilang naik terus,yang lebih parah lagi seakan-akan pemerintah tidak peduli dan tutup mata dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Lebih jauh lagi Adrinof mengutarakan, kalau banyak pegawai negeri yang membolos setelah libur lebaran.

\"Sulit menghapus budaya tidak disiplin di kalangan pegawai negeri. Salah satu solusi yang efektif adalah menggelar upacara pagi,” tandas Andrinof.

Agung Laksono menuturkan pada minggu depan akan dilaksanakan pertemuan untuk membahas mengenai penetapan hari libur selama tahun depan. “Tanggal 20 Agustus kita akan rapat, termasuk mengkaji ulang kebijakan cuti bersama, apakah tetap diberlakukan atau dihapus,” terangnya, kemarin.

Kebijakan cuti bersama dalam satu tahun sebetulnya tidak terlalu lama, di mana dari 13 hari raya atau hari libur nasional, hanya 5 hari cuti bersama. Pada 2014 nanti, hari libur nasional bertambah satu lagi, yakni 1 Mei sebagai Hari Buruh, sehingga totalnya menjadi 14 hari, belum termasuk cuti bersama jika akan tetap diberlakukan.

“Cuti bersama sebetulnya ditujukan bagi PNS, dari 13 hari selama ini, separuhnya kita jalankan secara bersama-sama, dan separuhnya tergantung masing-masing instansi. Khusus lebaran kemarin ini karena digabung-gabungkan menjadi lebih banyak, padahal kebijakan pemerintah hanya 3 hari,” kata Agung Laksono. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Kemenpar Incar Lima Negara Penghasil Turis dan Devisa

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan China, Eropa, Australia, Singapura, dan India sebagai Top Five Pasar Utama Wisatawan Mancanegara (wisman) 2018. Penetapan…

Tower Bersama Bangun 1000 Menara di Luar Jawa - Siapkan Capex Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta –Kejar pertumbuhan bisnis lebih agresif lagi, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) tahun ini menargetkan dapat membangun sekitar…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…