“Ada Sisi Positif dan Negatif” - Kebijakan Cuti Bersama

NERACA

Jakarta - Cuti bersama menimbulkan polemik. Kebijakan cuti bersama diberlakukan pemerintah dengan tujuan supaya pegawai negeri sipil (PNS) tidak membolos pasca merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun faktanya, kebijakan cuti bersama ini tidak meningkatkan etos kerja para abdi negara tersebut. Alhasil, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, akan mengkaji ulang kembali, apakah pada 2014 akan diberlakukan cuti bersama atau tidak.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, cuti bersama mempunyai sisi positif dan negatif. Positifnya, cuti bersama akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. “itu karena dilakukan secara serempak, maka bisa memobilisasi ekonomi dan mendorong konsumsi masyarakat, meskipun belum diketahui seberapa besar dorongan tersebut,” kata Eko kepadaNeraca, Selasa (13/8).

Paling tidak, lanjut Eko, liburan panjang yang terjadi karena cuti bersama memunculkan dorongan masyarakat untuk berwisata, sehingga konsumsi masyarakat di sektor hiburan meningkat. Sebagian besar tempat-tempat wisata dipenuhi masyarakat ketika lebaran.

Namun sisi negatifnya, pelayanan masyarakat menjadi terganggu akibat ketiadaan petugas. “Kalau swasta sudah jalan, sementara pemerintah masih belum aktif, maka menjadi tidakmatch. Pelayanan akan terganggu. Padahal di kita, pelayanan birokrasi kalau itu masuk dalam tiga besar masalah investasi di Indonesia,” jelas Eko. Perputaran ekonomi, lanjut dia, menjadi terhambat. Sudah birokrasinya lambat, ditambah lagi dengan ketiadaan pelayanan. Dengan demikian, produktivitas akan terganggu.

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengaku sangat prihatin dengan kinerja PNS di tengah alokasi belanja pegawai yang terbilang naik terus,yang lebih parah lagi seakan-akan pemerintah tidak peduli dan tutup mata dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Lebih jauh lagi Adrinof mengutarakan, kalau banyak pegawai negeri yang membolos setelah libur lebaran.

\"Sulit menghapus budaya tidak disiplin di kalangan pegawai negeri. Salah satu solusi yang efektif adalah menggelar upacara pagi,” tandas Andrinof.

Agung Laksono menuturkan pada minggu depan akan dilaksanakan pertemuan untuk membahas mengenai penetapan hari libur selama tahun depan. “Tanggal 20 Agustus kita akan rapat, termasuk mengkaji ulang kebijakan cuti bersama, apakah tetap diberlakukan atau dihapus,” terangnya, kemarin.

Kebijakan cuti bersama dalam satu tahun sebetulnya tidak terlalu lama, di mana dari 13 hari raya atau hari libur nasional, hanya 5 hari cuti bersama. Pada 2014 nanti, hari libur nasional bertambah satu lagi, yakni 1 Mei sebagai Hari Buruh, sehingga totalnya menjadi 14 hari, belum termasuk cuti bersama jika akan tetap diberlakukan.

“Cuti bersama sebetulnya ditujukan bagi PNS, dari 13 hari selama ini, separuhnya kita jalankan secara bersama-sama, dan separuhnya tergantung masing-masing instansi. Khusus lebaran kemarin ini karena digabung-gabungkan menjadi lebih banyak, padahal kebijakan pemerintah hanya 3 hari,” kata Agung Laksono. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…