KAJS Ingin Buruh Hanya Membayar 0,1% - BPJS Kesehatan

NERACA

Jakarta - Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menuntut pemerintah agar mematok iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya 0,1% dari gaji buruh. Sementara sisanya sebesar 4,9% ditanggung oleh pemberi kerja alias perusahaan. “Mereka (pengusaha) keukeh membayar iuran BPJS Kesehatan untuk karyawannya di angka 3%. Arahnya memang ke sana tapi bertahap. Sekarang (iuran) 4,9% dahulu ketika BPJS Kesehatan berlaku tanggal 1 Januari 2014,” kata Sekretaris Jenderal KAJS, sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal kepadaNeraca, Selasa (13/8).

Dia mengungkapkan adalah wajar bila buruh menanggung porsi iuran yang kecil, lantaran pemberi kerja atau pengusaha yang lebih berkewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja. Porsi 0,1% ini, lanjut dia, akan meningkat seiring waktu. “Misalnya, porsi (iuran) 0,1% itu dibayarkan buruh dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Selanjutnya, meningkat sedikit demi sedikit,” ujar Iqbal.

Meskipun KAJS menuntut buruh baru bisa membayar iuran mulai 2015 dengan porsi kecil, tetapi sisi lain, KAJS juga menuntutpemerintah untuk menanggung 156 juta jiwa masyarakat Indonesia untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan mulai 1 Januari2014 mendatang.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 156 juta orang, yang terdiri dari 96,7 juta orang miskin plus Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang terintegrasi ke BPJS Kesehatan. Selain itu guru honorer, buruh upah minimum, pembantu rumah tangga, petani, dan nelayan.

Pernyataan KAJS ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, namun ditanggapi dengan mengambang. Agung Laksono hanya berkata bahwa buruh ikut membayar iuran tetapi diformulasikan dengan kapan, berapa, dan bagaimanaroad mapiurannya. Dia juga mengaku jika pemerintah tengah mendiskusikan revisi Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait tuntutan menanggung 156 juta jiwa masyarakat, dia mengatakan akan mencari formulasi untuk mengintegrasikan peserta BPJS Kesehatan dengan Jamkesda, sehingga PBI akan mencapai 100 juta orang. Penjabaran dari 156 juta penerima PBI yang dimaksud Iqbal adalah 96,7 juta masyarakat yang masuk dalam golongan 40% penduduk termiskin yang datanya sudah dipegang oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“TNP2K sudah punya datanyaby name by address,” tambah Iqbal. Selain itu, juga dari peserta Jamkesda sebanyak 45,5 juta orang. Tetapi menurut Iqbal jumlah tersebut belum tersaring. Masih ada masyarakat mampu yang masuk dalam anggota Jamkesda. “Ditambah Jamkesda 45,5 juta orang, nanti ada orang mampu juga itu kita sisir, mana yang kategori miskin dan mendekati miskin. Sehingga nantinya jumlah PBI dari 40% penduduk termiskin ditambah peserta Jamkesda menjadi sekitar 130 juta orang,” katanya, mempertegas.

Dia kembali menjelaskan, guru honor dan pembantu rumah tangga, ditambah buruh yang menerima upah minimum, petani, dan nelayan, menggenapkan penerima PBI menjadi 156 juta jiwa seperti yang disarankan KAJS. Selain itu, KAJS juga menuntut agar negara, dalam hal ini BPJS Kesehatan, ketika mulai berjalan 1 Januari 2014 mulai menanggung kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

“Mulai 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia wajib dapat jaminan kesehatan dan tidak boleh satu orang pun rakyat ditolak berobat di rumah sakit dikarenakan tidak punya biaya,” tegas Iqbal. Tuntutan tak sampai disitu. KAJS pun meminta supaya BPJS Kesehatan menanggung segala jenis penyakit dengan biaya tak terbatas dan dalam jangka waktu seumur hidup. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Perlonggar Likuiditas, Jika Ingin Memacu Pertumbuhan

Oleh: Piter Abdullah R, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Untuk pembenahan sektor manufaktur, kuncinya adalah bagaimana…

FMM Bangsa Indonesia Ingin Pemilu 2019 Bebas dari Kecurangan

FMM Bangsa Indonesia Ingin Pemilu 2019 Bebas dari Kecurangan NERACA Jakarta - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Musyawarah Majelis…

KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Usaha Jasa Keuangan-Kesehatan

KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Usaha Jasa Keuangan-Kesehatan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensosialisasikan panduan pencegahan korupsi untuk dunia…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…