“Surplus Berkualitas” Mestinya Tanpa Utang - PENERIMAAN PAJAK DIPERKIRAKAN Rp 386,7 TRILIUN

Jakarta - Klaim pemerintah yang menyebutkan terjadinya surplus Rp36,8 triliun pada Semester I-2011 tampaknya perlu dipertanyakan. Meski ada kelebihan pembiayaan Rp 104,1 triliun dan realisasi APBN 2011 hingga Mei 2011 masih surplus Rp 56,9 triliun, serta membukukan kelebihan pembiayaan Rp 120,3 triliun.

NERACA

Namun banyak pihak meragukan dan mempertanyakan surplus tersebut. Karena kenyataannya pemerintah dalam semester I-2011 juga masih membayaran bunga utang sekitar Rp48,7 triliun. “Tidak benar istilah surplus kalau komponen utang masih dimasukkan. Ini (surplus) adalah istilah yang salah kaprah. Tapi orang-orang di Kementerian Keuangan tidak ada yang mau meluruskan ini,” kata CEO EC-Think Indonesia Dr. Iman Sugema kepada Neraca, Senin (4/7).

Menurut dia, perlu ada paradigma baru dalam pengertian surplus anggaran dan memisahkan utang dari penerimaan negara. “Lho, Kan biasa kalau pemerintah ya seperti itu. Untuk hal-hal sepele seperti ini masih tidak bisa diurusi. Surplus itu kalau penerimaan lebih besar dari pengeluaran dan penerimaan tidak termasuk utang,” tambahnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengakui surplus yang berkualitas itu harusnya berbasis kinerja dan bukan karena indikator penyerapan anggaran. “Yang ada di pemerintahan ini bukan surplus yang berbasis kinerja yang baik. Seharusnya ada pemrograman khusus dan efisiensi tentang penggunaan dana tersebut,” ujarnya kemarin.

Menurut Guru Besar FE Unibraw itu, guna mendorong surplus anggaran yang berkualitas. Maka perlu ada evaluasi kinerja kementrian dan lembaga setiap bulan terkait penggunaan anggaran. “Pemerintah seharusnya secara regular memeriksa laporan penyerapan anggaran di kementerian atau lembaga lembaga pemerintah agar bisa surplus ini bisa berkualitas. Intinya, lebih bagus lagi kalau pemerintah mengevaluasi kinerja kementerian atau lembaga setiap bulannya,” tambahnya.

Lebih jauh kata Erani, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu dilibatkan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan meminimalkan penyimpangan. “Iya sangat perlu. Memang ini tugas BPK mengaudit dan ini sudah berjalan,seperti di Mendiknas yang penyerapan dananya melebihi kapasitas dan kalau memang ada penyelewengan dana harus segera diseret ke penjara,”paparnya.

Terkait suplus tersebut, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, pemerintah belum mampu mengelola dana APBN secara baik. RAPBN yang sudah terealisai pada semester pertama, menurut Arif adalah bentuk perencanaan kurang baik. “ Ini perencanaan yang buruk,” katanya.

Menurut Arif, ketidakseimbangan alokasi dana cukup menjadi faktor terjadinya surplus yang negative ini. Ketidakseimbangan yang dimaksud Arif, adanya alokasi dana anggaran yang tidak merata. Sehingga memunculkan dana “nganggur”. “ di satu pihak anggaran kepentingan publik alokasinya sangat terbatas, sementara dipihak lain dana nganggur cukup signifikan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, terkait hal ini, pemerintah sudah seyogyanya mencari solusi terbaik. Supaya tidak terus menerus terjadi kasus seperti ini setiap tahunnya. Arif menambahkan, beberapa langkah sepertinya perlu dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Yang paling penting adalah melakukan efisiensi anggaran belanja negara pada semester II 2011 dan APBN tahun mendatang. “ Itu keharusan via performance budget. Ini yang abai dalam RAPBN selama ini,” katanya.

Disamping itu, solusi akuntabilitas juga diutarakan oleh Arif sebagai salah satu langkah yang penting. Hal ini, dikatakan Arif, dilakukan dengan tujuan supaya dapat mencegah potential loss.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan surplus anggarannya bakal mencapai Rp 36,8 triliun pada semester I-2011. Pencapaian nilai pendapatan negara masih lebih tinggi dibandingkan nilai belanja negara. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan perpajakan yang diperkirakan mencapai Rp 386,7 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp 111,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp 400 miliar. Sementara itu realisasi belanja negara sampai semester I-2011 diperkirakan mencapai 461,5 triliun dari target 2011 yang sebesar Rp 1.229, triliun.

Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 263,3 triliun, belanja Kementerian/Lembaga Rp 112,5 triliun, belanja Non Kementerian/Lembaga Rp 150,9 triliun, dan subsidi 62 triliun. "Realisasi belanja pusat di semester I diperkirakan 31,5% dari APBN 2011. Ini lebih tinggi dari kinerja tahun sebelumnya,” paparnya.

Meski diperkirakan terjadi surplus, namun mantan Dirut Bank Mandiri ini, mengakui pemerintah masih membayar bunga semester I-2011 sekitar Rp 48,7 triliun. "Rencananya pembayaran bunga utang dalam APBN 2011 mencapai Rp 115,2 triliun. Realisasi sampai Mei 2011 mencapai Rp 37,5 triliun. Sampai semester I-2011 ini pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp 48,7 triliun," tuturnya.

Pembayaran bunga utang tersebut, lanjut Agus, merupakan pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri. Untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dalam APBN targetnya mencapai Rp 79,4 triliun, realisasi sampai Mei Rp 26,7 triliun dan di semester I-2011 diperkirakan mencapai Rp 34,5 triliun.

Sementara untuk pembayaran bunga utang luar negeri targetnya mencapai Rp 35,8 triliun, dengan realisasi sampai Mei mencapai Rp 10,8 triliun dan di semester I-2011 diperkirakan mencapai Rp 14,3 triliun. "Belanja bunga utang itu sebagai akibat lemahnya nilai mata uang terhadap yen," imbuh Agus.

Memang utang luar negeri Indonesia saat ini dikuasai oleh mata uang yen. Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Mei 2011 mencapai Rp 1.716,56 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 19,12 triliun dibandingkan April 2011 yang mencapai Rp 1.697,44 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Mei 2011 bertambah Rp 39,71 triliun. munib/faozan/iwan/cahyo

BERITA TERKAIT

Penerimaan Pajak Ditaksir Hanya 90%

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memperkirakan pencapaian target pajak hingga akhir tahun 2017…

Komitmen Mansek Ciptakan Investor Berkualitas - Lewat Trading Challenge

NERACA Jakarta – Pentingnya peranan investor lokal dalam menjaga pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan juga kapitalisasi di pasar…

Pemerintah Pastikan Pajak E-Commerce Tak Rugikan WP

  NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan Wajib Pajak (WP)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

  NERACA Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan…

GLOBAL BOND JAGA ARUS KAS PEMERINTAH - Kemenkeu Kejar Utang 22 Obligor BLBI

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu terus mengejar 22 obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum…

TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF - Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…