Pembatasan BBM Masih Terkendala Teknologi

Rabu, 14/08/2013

NERACA

Jakarta - Pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) masih terkendala masalah teknologi. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, teknologi yang akan digunakan untuk pembatasan BBM bersubsidi tersebut akan disediakan oleh Pertamina. "Itu nanti, teknologinya sedang disiapkan oleh Pertamina," tutur Jero di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8).

Dari sisi payung hukum, lanjut Jero, Kementerian telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM yang menjadi dasar hukum bagi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi menggunakan RFID."Payung hukum sudah ada, sudah ada SK saya untuk menggunakan teknologi, untuk menghemat dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan," jelas Jero.

Jero menambahkan pemerintah juga tetap mengawasi penggunaan BBM selama aktivitas mudik Lebaran kali ini. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan penggunaan BBM."Jadi premiumnya oke, solar oke, LPG oke, kemudian avtur tadinya kan avtur saya khawatir karena penerbangan tambah banyak sekali. Avtur juga oke, listrik oke," tutur Jero.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Pertamina Hanung Budya menyatakan pihaknya sebetulnya ingin agar pemasangan RFID di DKI bisa dimulai tepat waktu, yaitu pada awal Juli. Namun, sepertinya uji coba baru bisa dilakukan di beberapa SPBU saja, dan selebihnya pada pertengahan bulan."Kita akan lakukan uji coba, Juli tetap, jadi kita harapkan 276 SPBU di DKI akan seluruhnya bulan Juli, memang rada mundur, sekitar 2-3 minggu. Karena peralatan ini diimpor, impornya agak sedikit terlambat," ujar Hanung.

Namun sejumlah kalangan menilai rencana penerbitan smart card pengendali BBM dan pemasangan alat RFID di SPBU akan gagal di tengah jalan."Kok banyak banget proyek mercusuar bidang teknologi informasi seperti RFID, smart card, dan e-KTP, namun implementasinya masih jauh dari harapan, padahal kasus ringan seperti foto kopi e-KTP saja sudah gak jelas," ujar Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Rudi Rusdiah.

Menurut dia, Indonesia paling mudah dibohongi vendor asing padahal belum benar-benar mendatangkan manfaat dan hanya buang-buang duit. "Semestinya uang subsidi BBM untuk membuat renewable energi saja, dan tidak tergantung sama gadget/alat," katanya.

Sebagaimana diketahui, memang pengendalian subsidi BBM penting dilakukan, selain untuk mengendalikan jumlah subsidi yang umumnya akan meningkat bila harga minyak naik, juga dapat mengarahkan subsidi agar tepat sasaran.

Salah satu pembatasan subsidi BBM menurut Direktur Pusat Tek. Informasi dan Komunikasi (PTIK-BPPT), Hammam Riza, bisa dilakukan dengan penggunaan smart card untuk pengaturan penggunaan BBM bersubsidi."Smart card tersebut layak menjadi solusi pembatasan subsidi BBM. Sebab kartu kendali berbasis smart card memiliki keunggulan, yakni dapat menyimpan dan menyajikan data transaksi secara dinamis," tuturnya.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan, kebijakan pemerintah soal pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mengundang kesalahpahaman di daerah, khususnya petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Disisi lain,aturan implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 1 Tahun 2013 tersebut mengatur pengendalian BBM jenis premium serta solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan atau perkebunan, serta transportasi laut."Implementasi Permen ESDM Nomor 1/2013 tersebut di lapangan ada kesalahpahaman oleh operator SPBU. Jadi menghambat dalam distribusi angkutan barang," kata Andriansyah, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda di kantor BPH Migas.

Kesalahpahaman yang dimaksud Andri adalah, operator barang yang mengangkut hasil perkebunan dan pertambangan tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Padahal yang dilarang adalah khusus angkutan kehutanan dan pertambangan di sektor hulu bidang tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro bilang, Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 hanya melarang truk barang pengangkut hasil pertambangan, perkebunan, dan kehutanan."Kalau untuk truk angkut sektor hilir distribusi ke masyarakat, seperti dari pelabuhan tidak dilarang menggunakan BBM subsidi," tegas Edy.

Maka dari itu, Andri dan Edy mengimbau para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat segera menyalurkan kembali BBM subsidi ke angkutan barang yang ada.

Seperti diberitakan sebelumnya, dampak kesalahpahaman itu, angkutan barang di Pelabuhan tanjung Perak, Surabaya mogok kerja. Sehingga, suasana pelabuhan tampak sepi karena ngkutan barang peti kemas tidak jalan.