Indonesia Memerlukan Perbaikan Sanitasi dan Air Minum

Sabtu, 24/08/2013

Sanitasi dan air minum merupakan hal yang saling berkaitan. Pasalnya, penyediaan layanan sanitasi sangat bergantung pada ketersediaan air layak, sementara untuk mendapatkan air minum aman diperlukan upaya penanganan sanitasi yang baik.

NERACA

Ya, peningkatan prioritisasi untuk penanganan keduanya perlu disetarakan dan disinergikan untuk menjawab tantangan pembangunan baik yang diagendakan dalam rencana pembangunan nasional maupun internasional.

Sejak awal dibentuk telah ada sejumlah program yang diusung Pokja AMPL Nasional guna meningkatkan kondisi sanitasi dan air minum. Di Kementerian Kesehatan contohnya, ada program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dicanangkan pada 2008 untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi masyarakat.

Melalui STBM ditargetkan pada 2015, sebanyak 20.000 desa di Indonesia bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan hingga akhir 2012 telah ada 11.165 desa di 33 provinsi yang bebas BABS. Untuk menjawab perubahan perilaku masyarakat ini, Pokja AMPL Nasional telah mensinergikan pencapaian perubahan perilaku dengan penyedian prasarana sanitasi, salah satunya melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), di mana sampai saat ini telah terbangun 584 fasilitas Sanimas pada sejumlah propinsi di Indonesia.

Pokja AMPL Nasional melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga telah mampu meningkatkan cakupan air minum dan sanitasi layak untuk masyarakat. Faktanya, sejak 2008-2012 Pamsimas telah berhasil meningkatkan cakupan air minum layak bagi 4,3 juta jiwa dan cakupan sanitasi layak bagi 3 juta jiwa di 5500 desa yang tersebar di Indonesia.

Selain itu, untuk mempercepat pembangunan sanitasi Pokja AMPL Nasional juga telah menginisiasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Di 2014 PPSP menargetkan 330 kabupaten/kota memiliki perencanaan dan strategi sanitasi bagi daerahnya dan hingga akhir 2012, telah ada 346 kabupaten/kota yang berkomitmen mendorong pembangunan sanitasi di daerahnya melalui penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Seperti disampaikan Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum pada KSAN 2011, dia menjelaskan, air minum dan sanitasi adalah satu tarikan nafas yang artinya penyediaan keduanya perlu seiring dan sejalan. Untuk itu diperlukan sinergi semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, maupun LSM.

Menyadari perlunya sinergi sanitasi dan air minum, saat ini Pokja AMPL Nasional juga tengah mengembangkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) sebagai manajemen resiko dari segala hal yang dapat menganggu pasokan air minum terutama melalui pengelolaan sanitasi. Tujuan utama RPAM adalah untuk menjamin terpenuhinya kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan air minum.

Pernyataan Joko diamini Ketua Pokja AMPL Nasional, Nugroho Tri Utomo, menurut dia sanitasi dan air minum merupakan satu paket tujuan untuk pengentasan kemiskinan, di mana sejak tahun 2000 Indonesia bersama 189 negara lainnya telah menyepakati komitmen global untuk mencapai 8 sasaran program Millenium Development Goals (MDGs).

“Berbagai upaya penting yang telah dilakukan pemerintah untuk pencapaian target air minum dan sanitasi antara lain melalui pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis kelembagaan. Oleh karena itulah, pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia masih harus ditingkatkan dengan melakukan percepatan, no business as usual dan sinergi para pihak,” pungkas Nugroho.

Persiapan Pokja AMPL

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional tengah bersiap menggelar Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) yang akan diselenggarakan pada 29-31 Oktober 2013 di Jakarta. Tahun ini merupakan penyelenggaraan KSAN yang keempat kalinya dan akan mengambil tema “Sanitasi dan Air Minum untuk Indonesia Lebih Sehat: Bangun Sanitasi, Jangkau Air Minum.”

KSAN pertama dimulai sebagai Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) I pada tahun 2007 dan menghasilkan Deklarasi Jakarta yang mengusung pentingnya pembangunan sanitasi untuk masyarakat. KSN II diselenggarakan pada tahun 2009, di mana Wakil Presiden Boediono meluncurkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). KSAN 2011, sebagai penyelenggaraan yang ketiga, menjadi momentum untuk mendorong investasi di sektor air minum dan sanitasi di Indonesia.

Tahun ini, Pokja AMPL Nasional kembali akan menyelenggarakan KSAN untuk mengadvokasi percepatan pembangunan sektor sanitasi dan air minum. Kegiatan ini diharapkan ikut mendorong upaya penyelesaian target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Millenium Develompent Goals (MDGs) 2015 serta akan menjadi forum penjaringan aspirasi untuk penyusunan RPJMN selanjutnya.

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) merupakan salah satu agenda nasional yang digagas oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) sekaligus momentum untuk memperluas komitmen untuk pembangunan air minum dan sanitasi.

Nugroho juga menjelaskan bahwa pelaksanaan KSAN merupakan ajang advokasi terbesar dan paling strategis tingkat nasional karena akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan tingkat pusat (pemerintah, legislatif, LSM, donor, swasta) dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta media.

“Tujuan KSAN adalah untuk memperluas komitmen untuk pembangunan air minum dan sanitasi yang layak di Indonesia dan yang terpenting lagi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang dia.