NERACA

Jakarta - Lebaran telah usai. Kini waktunya bekerja kembali. Seperti sudah menjadi rahasia umum, pada hari pertama bekerja, masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang bolos bekerja. Mulai dari alasan cuti hingga tidak ada kabar. Menurut catatan Neraca, di beberapa daerah seperti Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tercatat dua persen PNS tidak masuk kerja. Kemudian di Poso, Sulawesi Tengah sebanyak 20% para abdi negara ini absen tanpa alasan yang jelas.

Bahkan, di lingkungan kementerian pun mengalami hal serupa. Adalah Kementerian BUMN yang masih terlihat kosong, seperti ruang pelayanan bagian keuangan, bagian perlengkapan dan rumah tangga, serta di ruang bidang usaha industri strategis dan manufakturing. Humas Kementerian BUMN, Teddy Poernama, mengaku masih banyaknya PNS yang tidak masuk lantaran mayoritas mengambil cuti ketimbang yang masuk.

“Sampai 60% yang tidak masuk. Namun untuk pelayanan dijamin masih bisa berjalan,\" kata Teddy di Jakarta, Senin (12/8). Namun hal itu dibantah langsung Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang secara tegas mengatakan pegawai Kementerian BUMN 100% hadir di hari pertama kerja pasca lebaran dan tak ada yang mangkir.

\"Semua (pegawai) masuk. Sekarang saya mau bersalaman dahulu dengan mereka agar cepat selesai dan kembali bekerja,\" tegas Dahlan. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, mengaku tak heran dan sudah menjadi kebiasaan menahun yang menggambarkan bahwa produktivitas PNS sangat memprihatinkan.

“Tiap lebaran, sejak H-7 sampai H+7 PNS masih belum produktif. Ini budaya yang tidak baik. Dahulu tidak ada cuti bersama justru PNS yang meliburkan diri. Sekarang sudah dilegalkan ada cuti bersama, masih saja meliburkan diri. Jadi sudah membudaya,” jelas Enny kepada Neraca, Senin. Padahal, gaji PNS selalu naik tiap tahun mengikuti inflasi. Jumlah PNS juga meningkat tiap tahun. Jadi sudah jelas membuat belanja pegawai naik cukup besar.

Pada tahun ini, belanja pegawai mempunyai porsi lebih dari seperlima belanja Pemerintah Pusat. Belanja pegawai sebesar Rp240,2 triliun, sementara total belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.193,3 triliun. Pemerintah Pusat mentransfer dana sebesar Rp529,4 triliun untuk daerah yang oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagian besar untuk belanja pegawai.

“Namun dana transfer daerah seakan-akan tidak efektif kalau melihat produktivitas PNS yang melempem. Bahkan pegawai daerah terlihat lebih tidak produktif ketimbang PNS Pemerintah Pusat. Bolos setelah lebaran lebih banyak di Pemerintah Daerah, padahal prosentase yang mudik di Pemerintah Daerah kan lebih kecil,” kata Enny.

Pemerintah, kata dia, perlu sekali untuk membuat sistem gaji sesuai produktivitas. Bukan dengan sistem kenaikan pangkat dengan periode tertentu seperti yang digunakan Pemerintah Pusat saat ini.

“Coba contohlah swasta. Ada KPI (Key Performance Indicator). Jadi jelas capaiannya seperti apa. Kalau kerjanya bagus, bisa cepat naik, dan kalau tidak bagus, tidak naik. Jadi sesuai kinerja.

Sementara kalau PNS di kita kan tidak ada KPI. Job descriction-nya kan umum. Tidak spesifik dan detail. Sehingga output dan outcome-nya menjadi kabur,” jelas Enny. Lebih lanjut Enny mengatakan, budaya yang buruk oleh PNS ini, ikut didorong oleh sanksi yang kurang tegas. Selain juga, pola rekrutmen PNS yang sejak awal sudah keliru dengan masih adanya pola KKN.

Di tempat terpisah, pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengaku sangat prihatin dengan kinerja PNS di tengah alokasi belanja pegawai yang terbilang naik terus,yang lebih parah lagi seakan - akan pemerintah tidak perduli dan tutup mata dengan keadaan yang terjadi pada saat ini.

\"Belanja PNS setiap tahunnya naik terus,namun kinerja mereka tidak pernah ada peningkatan,\"keluh Adrinof. Lebih jauh lagi Adrinof memgutarakan, kalau banyak pegawai negeri yang membolos setelah libur Lebaran. Sanksi pemotongan uang tunjangan kinerja, menurut dia, tidak membuat mereka jera.

\"Sulit menghapus budaya tidak disiplin di kalangan pegawai negeri. Salah satu solusi yang efektif adalah menggelar upacara pagi. Daftar hadirnya diganti apel pagi saja,\" terangnya. Adrinof juga menilai dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik maka hal ini dinilai kinerja mereka belum maksimal.

Yang menjadi membingungkan ukuran pelayanan publik yang dikerjakan PNS tidak jelas. Jika melihat masyarakat masih mengeluh mengenai pelayanan publik. Menurut Adrinof , pertumbuhan anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 yang sangat tinggi mencapai Rp28,9 triliun atau 13,6% harus diikuti peningkatan kualitas kinerja dan layanan publik. \"Harus ada peningkatan kinerja dan layanan yang benar-benar dirasakan rakyat. Kalau tidak, maka akan semakin meningkatkan apatisme atas capaian reformasi birokrasi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,\" tuturnya.

Adrinof juga menjelaskan birokrasi pemerintah yang sangat gemuk akibat konsep reformasi birokrasi yang tidak jelas membuat anggaran belanja pegawai negeri melonjak. Selama ini, reformasi birokrasi cenderung dimaknai pemberian remunerasi dan bukan peningkatan pelayanan kepada publik.

Punishment dan Insentif

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, mengatakan fenomena banyak PNS yang bolos menjadi bukti budaya atau etos kerja di lingkungan pemerintahan dapat dikalahkan oleh budaya relaksasi. Hal ini tidak bisa diukur dengan besaran intensif jika mau melihat perubahan positif.

“Tapi juga harus dilihat sejauhmana keseimbangan hukuman (punishment),” jelasnya. Harry melanjutkan pada dasarnya pembenahan ini tidak bisa dilangsungkan secara sekaligus, karena memang kebiasaan membolos pada hari pertama kerja setelah libur panjang boleh dibilang sudah mengakar. Namun dengan membuat target secara bertahap terkait ukuran punishment dan insensifnya maka perubahan dalam etos kerja para PNS dapat dikendalikan.

Menurut dia, sejauh ini pemerintah tidak membuat ukuran yang jelas untuk menetapkan pegawai yang seperti apa yang pantas mendapat hukuman dan pegawai yang mana yang layak mendapat intensif. “Jika pemerintah dapat membuat ukuran yang jelas untuk menakar pemberian hukuman atau intensif kepada para pegawainya, belum tentu pada nantinya dapat diimplementasikan dengan benar. Lantaran dalam organisasi kepemerintahan masih banyak yang saling berkerabat. Apalagi di daerah-daerah. Masih banyak PNS saling memiliki hubungan darah, yang satu pamannya, satunya lagi menantu, yang lainnya ponakan,” papar Harry.

Lebih jauh yang dimaksud Harry tentang ukuran, penekanannya bukan hanya sekadar pada absensi. Tapi juga mengenai ukuran target produktifitas. Dia melihat pemerintah belum pernah membuat ukuran target produktifitas kepada para pegawainya. Katanya, PNS itu datang ke kantor hanya sekadar piket. Jadi tidak jelas target yang dikejar oleh para pegawai itu.

Hal ini, lanjut Harry, juga perlu diperhatikan. Karena akan jadi omong kosong juga jika para PNS rajin ke kantor tapi tidak ada produktifitas yang dilakukan. “Pemerintah harus membuat ukuran yang jelas terlebih dahulu mengenai pemberian punishment dan insensif. Penekanannya bukan hanya pada persoalan absensi, tapi juga target produktifitas. Saya melihat Kemenkeu (Kementrian Keuangan) saja belum punya ukuran peringkat untuk para pegawainya. Namun saya melihat instansi seperti Bank Indonesia (BI) sudah punya ukuran baik meski belum berjalan maksimal,” jelasnya.

Menanggapi besaran pengeluaran negara untuk belanja pegawai dibandingkan dengan kinerja yang telah tercapai Harry menilai jelas masyarakat dirugikan. Karena biaya yang dikeluarkan bisa dibilang sangat besar sedangkan hasilnya justru PNS malah bolos bekerja. “Nah ini jadi pertanyaan, itu yang sidak-sidak betulan sidak untuk mendorong produktifitas kerja PNS atau justru cari popularitas? Itu perlu dipertanyakan juga tuh. Jangan sampai ada PNS yang dikorbankan hanya untuk popularitas pribadi,” tutup Harry. iwan/lulus/iqbal/ardi