OJK-BI Segera MoU Minggu Depan - Pengalihan Kewenangan

NERACA

Jakarta- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan pihaknya dengan Bank Indonesia (BI) akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengalihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga keuangan.\"BI dan OJK berencana akan menandatangani MoU pengalihan kewenangan pengawasan. Rencananya akan dilaksanakan minggu depan karena banyak hal yang harus disepakati antara BI dan OJK,\" katanya di Jakarta, Senin (12/8).


Menurut dia, dalam nota kesepahaman itu, tidak hanya aspek pengalihan fungsi pengawasan yang akan disepakati, namun juga kerja sama antara kedua pihak dalam menjalankan fungsi di lingkup ekonomi makro dan mikro.\"Karena OJK awasi sektor mikro dan BI makro. Tetapi ini detail-nya belum benar-benar dibahas. Yang kemarin kami sudah sepakati secara teknis nanti tinggal ditandatangani antara saya dan Pak Agus Martowardojo (Gubernur BI),\" ujarnya.


Dia mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu bertujuan mencegah terhambatnya kinerja OJK dan BI dengan pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara jelas.Selain itu, dia meyakini dengan adanya kesepakatan antara OJK dan BI, akses terhadap sumber data menjadi lebih mudah dengan kedua pihak saling berbagi data, dukungan teknologi informasi, dan kerja sama sumberdaya manusia (SDM).


\"Jadi, hal-hal teknis seperti itu yang akan lebih kami bahas dan sepakati di dalam MoU nanti,\" ungkapnya.Pada kesempatan itu, Muliaman juga menyampaikan bahwa mulai 1 Januari 2014, OJK tidak hanya hadir di Jakarta, tetapi juga harus hadir di daerah-daerah di seluruh Indonesia.


\"Itu juga yang akan kami bahas sebab kami mungkin masih menggunakan fasilitas BI yang ada di daerah-daerah. Mudah-mudahan hubungan kerja sama itu segera terjalin dan berjalan baik,\" katanya.Terkait dengan tantangan dalam mengawasi industri perbankan, Ketua OJK itu mengatakan pihaknya akan berusaha membangun industri keuangan yang lebih sehat dan \"resilient\" dalam menghadapi krisis serta lebih kontributif bagi masyarakat.


\"Artinya, peranan industri keuangan di dalam pembangunan ekonomi nasional harus didorong. Yang tidak kalah penting adalah kemudahan akses keuangan bagi masyarakat,\" ujar Muliaman. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Pasca Pilpres Bisa Segera Tumbuh, Asal…

Investasi Pasca Pilpres Bisa Segera Tumbuh, Asal… NERACA Jakarta - Sejumlah pengamat meyakini pilpres 2019 sangat membawa pengaruh pada kondisi…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

OJK Komitmen Dukung Pembiayaan Berkelanjutan

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk menjalankan program pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk mendorong kinerja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…