OJK-BI Segera MoU Minggu Depan - Pengalihan Kewenangan

NERACA

Jakarta- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan pihaknya dengan Bank Indonesia (BI) akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengalihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga keuangan.\"BI dan OJK berencana akan menandatangani MoU pengalihan kewenangan pengawasan. Rencananya akan dilaksanakan minggu depan karena banyak hal yang harus disepakati antara BI dan OJK,\" katanya di Jakarta, Senin (12/8).


Menurut dia, dalam nota kesepahaman itu, tidak hanya aspek pengalihan fungsi pengawasan yang akan disepakati, namun juga kerja sama antara kedua pihak dalam menjalankan fungsi di lingkup ekonomi makro dan mikro.\"Karena OJK awasi sektor mikro dan BI makro. Tetapi ini detail-nya belum benar-benar dibahas. Yang kemarin kami sudah sepakati secara teknis nanti tinggal ditandatangani antara saya dan Pak Agus Martowardojo (Gubernur BI),\" ujarnya.


Dia mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu bertujuan mencegah terhambatnya kinerja OJK dan BI dengan pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara jelas.Selain itu, dia meyakini dengan adanya kesepakatan antara OJK dan BI, akses terhadap sumber data menjadi lebih mudah dengan kedua pihak saling berbagi data, dukungan teknologi informasi, dan kerja sama sumberdaya manusia (SDM).


\"Jadi, hal-hal teknis seperti itu yang akan lebih kami bahas dan sepakati di dalam MoU nanti,\" ungkapnya.Pada kesempatan itu, Muliaman juga menyampaikan bahwa mulai 1 Januari 2014, OJK tidak hanya hadir di Jakarta, tetapi juga harus hadir di daerah-daerah di seluruh Indonesia.


\"Itu juga yang akan kami bahas sebab kami mungkin masih menggunakan fasilitas BI yang ada di daerah-daerah. Mudah-mudahan hubungan kerja sama itu segera terjalin dan berjalan baik,\" katanya.Terkait dengan tantangan dalam mengawasi industri perbankan, Ketua OJK itu mengatakan pihaknya akan berusaha membangun industri keuangan yang lebih sehat dan \"resilient\" dalam menghadapi krisis serta lebih kontributif bagi masyarakat.


\"Artinya, peranan industri keuangan di dalam pembangunan ekonomi nasional harus didorong. Yang tidak kalah penting adalah kemudahan akses keuangan bagi masyarakat,\" ujar Muliaman. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kemenkes: Tender Obat HIV Dimulai Bulan Depan

Kementerian Kesehatan mengatakan tender obat-obatan antiretroviral (ARV) bagi pasien HIV akan dimulai kembali pada bulan depan. Cadangan obat pun disebut…

E-Bookbuilding Rampung Tengah Tahun - Peran BEI Masih Menunggu Arahan OJK

NERACA Jakarta – Mendorong percepatan modernisasi pelayanan pasar modal di era digital saat ini, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Pasca Inhil Jadi Kluster Kelapa di Indonesia

  NERACA   Indragiri Hilir - Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…