BI: Perbankan Indonesia Jangan Minder

Azas Resiprokal

Selasa, 13/08/2013

NERACA

Jakarta - Perbankan Indonesia tidak usah khawatir dan takut untuk bersaing dengan perbankan asing di luar negeri, lantaran memiliki kualitas dan kuantitas yang mumpuni. Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, meyakini kalau perbankan Indonesia memiliki daya saing yang baik, tata kelola perusahaan yang profesional, baik pelayanan maupun jaringan.

“Prinsip ‘ada gula ada semut’ berlaku jika pelaku usaha (investor) mengerti dan tahu kalau disitu memang ada peluang bisnis. Nah, kita sangat menyambut baik jika ada investor yang masuk untuk berinvestasi di perbankan disini. Dibanding negara kawasan, kita sangat membuka diri (terhadap investor asing),” kata Agus Marto di Jakarta, Senin (12/8).

Maka dari itu, BI menerapkan apa yang dinamakan azas resiprokal atau kesetaraan perlakuan, yang merupakan salah satu cara bank sentral untuk mendorong perkembangan industri perbankan di Indonesia, khususnya perbankan yang ingin berekspansi bisnis ke luar negeri. “Saya sadar kalau saat ini Indonesia sangat terbuka bagi investor asing untuk masuk dan ekspansi bisnis di sini. Tapi harus diingat, harus diimbangi juga dengan perlakuan bisnis yang sama bagi perbankan Indonesia untuk berinvestasi di luar (negeri),” jelasnya.

Dia pun berharap, jika ada perbankan Indonesia yang akan berekspansi ke luar negeri, seharusnya mendapat dukungan dari negara tujuan investasinya. “Kami selalu memprioritaskan itu untuk diperjuangkan,” tambah Agus Marto. Lebih lanjut dirinya menuturkan, BI akan melakukan pembicaraan dengan para mitra bank sentral di negara-negara yang menjadi tujuan ekspansi perbankan Indonesia, dengan tujuan untuk mempermudah niatan ekspansi.

“Niat ekspansi perbankan kita ke luar harus memperoleh sambutan yang baik di negara bersangkutan. Ini penting karena untuk investasi di lua kita perlu menjaga kesetaraan, selain melihat kesiapan perbankan kita berekspansi,” terangnya. Agus Marto mengatakan, persyaratan investor asing yang akan masuk ke industri perbankan nasional, diwajibkan membuka kesempatan bagi perbankan Indonesia untuk ekspansi di negara asal investor tersebut.

Namun demikian, apabila perbankan Indonesia belum siap ekspansi, kata Agus Marto, itu lain soal. “Kalau bank kita nggak siap, maka kami yakinkan bahwa tidak semua investor (asing) kami terima di Indonesia,” tegas dia. Selain itu, Agus Marto menuturkan, untuk perbankan Indonesia yang telah memiliki daya saing yang baik di luar negeri, otomatis harus memiliki sumberdaya keuangan yang baik dan sehat pula.

Oleh karena itu, sebagai bank sentral pihaknya juga mempertimbangkan untuk memberi kesempatan bagi perbankan Indonesia yang akan mengembangkan usaha misalnya di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang dan Korea. “Hal itu dimungkinkan karena jika berusaha, perbankan di Indonesia yakin bisa lakukan usaha di negara itu, kami menyambut baik, namun kami tidak mendorong itu merupakan pertimbangan dari bank secara pribadi,” imbuh dia.

Tidak hentikan akuisisi

Di tempat terpisah, Dewan Pengawas Etika Bisnis Perbankan Perbanas, Pradjoto, mengatakan gagalnya DBS mengakuisisi PT Bank Danamon Indonesia Tbk lebih disebabkan tidak tercapainya kesepakatan antara BI dengan MAS (Bank Sentral Singapura), terutama di dalam konteks azas resiprokal yang dituntut oleh Indonesia. "Perdebatan tentang resiprokal memang bukan soal yang mudah karena MAS berpendapat ada beberapa isu yang bersentuhan dengan ketentuan WTO," ujar Pradjoto kepada Neraca, Senin.

Dia juga menjelaskan, Indonesia yang sudah membuka pintu sejak krisis tahun 1998-1999 berada dalam posisi yang hendak juga mengembangkan perbankannya di kawasan regional. "Dan salah satu cara yang ditempuh adalah melalui azas resiprokal itu,” ungkapnya.

Kejadian gagalnya DBS, lanjut Pradjoto, tidak berarti perbankan dari Singapura dan Malaysia tertutup untuk melakukan akuisisi kembali. "Atau investasi perbankan oleh karena mereka tetap dapat melakukannya dalam batas threshold 40%," kata Pradjoto. Justru yang menjadi masalah pada perbankan Indonesia, yaitu sektor perbankan harus meningkatkan kapasitas kreditnya yang sekarang berada di sekitar 30% dari PDB.

"Jauh di bawah negara tetangga di ASEAN. Untuk ekspansi dibutuhkan modal tambahan yang besar dan saya ragu apakah modal domestik sanggup untuk menutupi kebutuhan itu," terangnya. Dia mengatakan kebijakan di masa depan wajib memperhitungkan hal itu agar pertumbuhan kredit di Indonesia dapat tumbuh tanpa memberi gangguan terhadap tingkat minimal CAR. "Dan itu hanya dapat dilakukan dengan pertambahan modal yang besar," tukas Pradjoto. [sylke]