NERACA

Jakarta - Kondisi infrastruktur di Indonesia terbilang sangat memprihatinkan. Dari hasil survei World Economic Forum (WEF) terhadap 144 negara, peringkat daya saing Indonesia dalam aspek infrastruktur melorot dua peringkat dari posisi ke-76 (2011/2012) menjadi peringkat ke-78 (2012/2013). Bandingkan dengan Malaysia yang kokoh berada di posisi ke 32 (2012/2013).

“Keprihatinan terhadap kondisi infrastruktur bukanlah sesuatu yang berlebihan, apalagi bila mengaitkan infrastruktur dengan daya saing suatu bangsa. Sekadar gambaran infrastruktur nasional yang kondisinya kian mencemaskan, sebuah studi menyebutkan, Indonesia baru memiliki jalan raya sepanjang 476 ribu kilometer atau 26% dari luas daratan, dan baru 56,9% di antaranya yang telah diaspal. Bandingkan dengan Malaysia yang memiliki jalan raya sepanjang 144 ribu kilometer atau 44% dari luas daratan, dan 80,4% telah diaspal,” jelas ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov lewat surat elektroniknya kepada Neraca, Senin (12/8).

Menurut Abra, masih buruknya infrastruktur di Indonesia erat hubungannya dengan ketidakseriusan pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran belanja negara untuk infrastruktur yang tidak pernah optimal.

“Selama ini, bujet infrastruktur di dalam APBN tidak pernah mencapai porsi idealnya, yakni minimal 5% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Pada APBN 2013, anggaran infrastruktur hanya dialokasikan sebesar Rp188,4 triliun atau 2,43% terhadap PDB. Rasio belanja infrastruktur terhadap PDB tersebut sangat timpang sekali bila dibandingkan dengan Malaysia yakni 4,4%,” Abra menjelaskan.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang dikucurkan untuk subsidi energi (BBM dan listrik), anggaran infrastruktur sangat jauh sekali tertinggal. Minimnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur diperparah lagi dengan rendahnya kualitas penyerapan anggaran di bidang infrastruktur dan juga tindakan korupsi pada sejumlah proyek infrastruktur.

Menurut Abra, salah satu langkah konkrit yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur yakni dengan menggeser anggaran subsidi BBM untuk belanja infrastruktur. Setidaknya, rasio belanja infrastruktur terhadap PDB ditambah 1%, yaitu sebesar Rp77 triliun. Dengan begitu, anggaran infrastruktur menjadi 3,43% dari PDB atau sebesar Rp266 triliun.

“Menurut ADB (Asian Development Bank), setiap peningkatan anggaran infrastruktur sebesar 1% dari PDB dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25%. Jika pemerintah yakin dan berani mengambil kebijakan tersebut, maka selain dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing guna menghadapi Asean Economic Community 2015 nanti,” pungkas Abra. [iqbal]