"Produk dan Nama Bank Syariah Harus Praktis"

Jika Ingin Berkembang

Senin, 12/08/2013

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Darmin Nasution, mengatakan perbankan syariah di Indonesia jika dilihat dari perkembangannya memang baik. Namun jika dilihat dari potensinya semestinya bisa lebih baik lagi. Dia juga menjelaskan, untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah ini, banyak hal yang harus dibenahi.

"Menurut saya mereka perlu membuat produk yang lebih praktis dan mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat melihat itu sebagai barang asing karena namanya yang kurang familiar, kan bisa dibuat produk dengan nama yang familiar," ujar Darmin di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, dia mengatakan bahwa dibutuhkan cara untuk membuat bank syariah "tidak eksklusif" . "Maksudnya agar bank syariah tidak hanya untuk orang muslim saja, yaitu dengan alternatif yang dikerjakan tidak hanya teknisnya saja, harus didukung dengan upaya yang kuat untuk memberi penjelasan ke masyarakat," tutur mantan Gubernur BI itu.

Lebih lanjut dia menjelaskan terkait dana haji yang disalurkan ke bank syariah merupakan hal yang positif. "Ya, dana haji itu pengumpulannya pasti dan memang akan membantu bank syariah, karena pendanaan ini berbeda dengan pengumpulan dana dari masyarakat," imbuh dia.

Memang, kalangan industri perbankan syariah saat ini gencar memburu dana murah ataucurrent and savings account(CASA). Pasalnya, selama ini CASA masih didominasi oleh bank konvensional lantaran telah menguasai sistem dan teknologi perbankan.Des, beragam cara pun dilakukan. Mulai dari pengalihan dana haji yang rencananya tahun ini Rp20 triliun, wakaf yang berpotensi Rp20 triliun per tahun, zakat serta dana bergulir perusahaan BUMN sebesar Rp40 triliun per tahun.

Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar tak menampik bila perbankan syariah Indonesia masih belum berkembang dan kalah jauh dari Malaysia. Dia menilai, yang menjadi masalah terletak di konseptual. “Kita bermasalah di rumusan-rumusan tentang pemahaman syariah. Artinya, Indonesia sangat kurang ahli keuangan syariah. Sampai saat ini yang ahli hanya para ulama, dan menyebabkan terjadinya "one man show"saja. Jadi aturannya kaku,” ungkapnya, belum lama ini.

Lebih lanjut Nazaruddin mengungkapkan, perbankan syariah Malaysia maju lantaran memiliki banyak ahli keuangan syariah. Padahal, kata dia, dari segi aturan seperti fiqih, Negeri Jiran itu jauh lebih ketat. Akan tetapi, justru dari sisi ekonomi syariah mereka jauh lebihfriendlyaturannya. “Itu karena banyak ahli (keuangan syariah). Jadi tidak ada"one man show",” terangnya.

Selain konseptual, dari sisi aturan telah diperkuat. Menurut Nazaruddin, setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No.30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), otomatis dana haji harus dilimpahkan ke perbankan syariah. Meski begitu, dia mengaku tidak mudah untuk melakukannya dalam waktu dekat.

“Setelah UU No.21/2008 ada, lalu diperkuat dengan PMA No.30/2013, sudah seharusnya dana haji ini dialihkan ke perbankan syariah. Tapi memang harus bertahap. Karena kalau ditarik semuanya itu nanti ada persoalan teknis. Intinya, masih dalam proses. Tunggu waktu saja,” imbuh Nazruddin.

Ubah kebijakan

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi syariah Arif Muftie menilai, ada beberapa cara yang harus dilakukan perbankan syariah untuk menggaet dana murah. “Kitakansudah lengkap perangkat hukumnya. Nah, hukum itu alat rekayasa, gunakan untuk menekan lembaga mengumpulkan dana agar disimpan ke bank syariah,” kata dia, kemarin.

Arif menambahkan, selain itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan harus mengubah kebijakan yang mengatakan bahwa seluruh dana BUMN wajib masuk bank BUMN. “Itu salah. Harusnya ditambah juga supaya dimasukkan ke bank syariah. Memang ada bank syariah BUMN, meskipun mereka terafiliasi?” ungkapnya, menegaskan.

Kemudian, Arif mengakui kalau kantor cabang bank syariah belum ada yang mencapai pelosok daerah. Oleh karena itu, bank syariah didorong untuk mengakuisisi lembaga keuangan mikro (LKM) atau baitul maal wat tamwil (BMT). Hal ini akan mempermudah bank syariah menggaet dana murah dari masyarakat lebih banyak, sekaligus mendukung langkah dalam menerapkan konsepbranchless banking.

“Bank syariah bisa manfaatkanbranchless bankingmelalui BMT-BMT ini. Jadinya terafiliasi,kan, mereka juga banyak menyalurkan dananya ke sektor UKM. Anggota BMT ini variasi, mulai dari 1.000-10.000 orang. Apalagi konsepbranchless bankingada tahapannya. Ke depan, BMT ini bisa mewakili bank dalam mengumpulkan dana murah. Jadi mereka tidak usah buka kantor cabang. Ini sudah diterapkan di negara-negara Afrika dan Pakistan,” tambah Arif.

Sebagai catatan, porsi dana murah di perbankan syariah tercatat menurun. Pada Mei 2012, dana murah perbankan syariah memiliki porsi 41,19% dengan jumlah Rp47,46 triliun. Sedangkan pada periode yang sama tahun ini, porsi dana murah perbankan syariah justru melorot menjadi 38,5% namun jumlahnya meningkat sebesar Rp63,09 triliun.

Hal berbeda juga terlihat dari dana pihak ketiga (DPK). Pada Mei tahun ini, DPK perbankan syariah mencapai Rp163,8 triliun atau tumbuh 42,23% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah Rp115,2 triliun. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 4,9% dari total pangsa perbankan. Ke depan, diharapkan pangsa pasar bank syariah mampu mencapai angka 5%, di mana target ini telah dicanangkan sejak 2008 lalu.

Pada tahun itu, dana murah di bank konvensional telah memegang porsi mayoritas, yaitu 53%. Kemudian di akhir tahun lalu, porsi tersebut menjadi 57%. Cara lainnya untuk mendapatkan serta meningkatkan dana murah adalah perbankan syariah harus berupaya maksimal menjadi bank transaksional. Hal ini dilakukan dengan memberi layanan anjungan tunai mandiri (ATM) yang memiliki banyak fitur canggih, SMS banking, atau internet banking. [sylke]