Agustus, Inflasi Diprediksi Stabil

BI RATE SUPAYA TETAP BERTAHAN

Senin, 12/08/2013

Jakarta – Kalangan akademisi dan pengusaha menilai pemerintah harus percaya diri terhadap laju inflasi dan nilai tukar rupiah yang diprediksi mulai stabil pada Agustus ini. Karena itu, Bank Indonesia tidak perlu menaikkan lagi BI Rate karena tidak banyak manfaatnya bagi pengusaha, justru malah membebani cost of fund perbankan.

NERACA

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Juli mencapai 3,29% atau di atas ekspektasi sebelumnya yakni kisaran 2,3%-2,89%. Secara tahunan, laju inflasi telah mencapai 8,6%.

Seperti diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal II-2013 hanya naik 5,81% secara year on year (YOY), lebih rendah dari pencapaian di kuartal I-2013 sebesar 6,03%. Perlambatan tersebut disebabkan beragam faktor, baik menyangkut konsumsi domestik maupun investasi.

"Pelambatan perekonomian Indonesia ini karena berkurangnya konsumsi domestik, baik dari konsumsi swasta maupun investasi," ujar ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, penurunan sektor konsumsi domestik disebabkan oleh kebijakan Bank Indonesia yang baru saja merilis kenaikan suku bunga BI Rate sebesar 75 basis poin (bps) dalam dua bulan lalu menjadi 6,5%. Efeknya, bunga pinjaman juga naik. Hal ini berdampak ke sektor investasi. Kredit perbankan ke sektor investasi berkurang akibat naiknya bunga kredit.

Namun yang penting, menurut Guru Besar Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, untuk mengendalikan laju inflasi,pemerintah harus bisa mengendalikan harga pangan. Karena harga panganlah yang sangat mempengaruhi inflasi.

"Pemerintah harus bisa mengendalikan harga pangan yang ada,karena harga pangan ini yang paling pertama mengerek lajunya inflasi," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Lebih jauh lagi Erani mengungkapkan inflasi merupakan penyakit dari negara berkembang. Maka dari itu, wajar dikatakan apabila pemerintah Indonesia menempatkan inflasi sebagai salah satu target yang mesti diselesaikan. Hal ini dikarenakan dengan tingginya inflasi, daya beli masyarakat menjadi jatuh.

“Tanpa kita sadari, inflasi itu merampok pendapatan warga miskin,” katanya.

Dia mengatakan, untuk menjaga stabilitas harga pangan, maka impor menjadi salah satu jalan yang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan harga pangan yang berasal dari lokal biasanya lebih mahal ketimbang harga impor.

Adalah salah satu jalan keluar untuk mengendalikan inflasi adalah menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menambah ketersediaan. Erani juga menilai,pemerintah jangan lagi mengutak atik ingin menaikan suku bunga acuan, karena kebijakan menaikkan BI Rate tidak akan banyak berdampak bagi perekonomian.

"Sebetulnya, BI Rate itu tidak terlalu memiliki dampak yang berarti karena selama ini kebijakan itu tidak efektif menekan inflasi," ujar Erani.

Walau demikian, Erani mengakui kenaikan suku bunga acuan tersebut memang suatu langkah yang harus dilakukan oleh BI ketika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"BI Rate itu kan antisipasi supaya nanti ketika harga BBM benar-benar dinaikkan dan inflasi naik, tidak ada proses pengambilan uang yang berlebihan dari perbankan. Sinyalnya seperti itu kan sebenarnya," ujar Erani.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi tetap optimistis nilai tukar rupiah dan inflasi akan lebih stabil pada Agustus 2013. Dia berpendapat tidak perlu ada kuatir yang berlebihan meski ada gonjang-ganjing dari neraca pembayaran, pasalnya pemerintah dan dunia usaha akan terus menjaga iklim usaha, sehingga tidak perlu ada spekulasi.

“Kondisi ekonomi dalam negeri akan lebih stabil, baik dari nilai tukar rupiah maupun inflasi pada bulan Agustus ini. Kita (pengusaha dan pemerintah) sepakat menjaga iklim usaha tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, dengan dampak inflasi ini maka Sofjan melihatnya pesimistis dengan keadaan perekonomian ke depan. Bahkan, dia yakin pertumbuhan perekonomian hingga akhir tahun ini tidak akan mencapai 6%. "Jika Indonesia bisa mencapai 5,7% hingga 5,8% saja itu sudah bagus," ujarnya.

Menurut dia, saat ini yang harus dilakukan pemerintah ialah mengurangi impor produk yang bukan kebutuhan vital. Misalnya belanja mobil mewah impor dan pesawat yang transaksinya memberatkan neraca perdagangan. Mengurangi impor, lanjut dia, merupakan satu-satunya jalan. Sebab, saat ini harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti sawit sedang turun.

"Jika penghematan itu tidak dilakukan, Sofjan khawatir tahun depan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan yang lebih hebat," tuturnya.

Sementara untuk investasi, Sofjan sudah melihat adanya penurunan. Penurunan tersebut terlihat sejak awal tahun ketika Indonesia menetapkan upah maksimum kerja yang tinggi serta kenaikan tarif listrik dan harga BBM.

Bahkan ada beberapa perusahaan yang berniat melakukan eksodus ke Filipina dan Myanmar. "Indikasi penurunan investasi ini salah satunya penurunan impor barang modal," ungkapnya.

Penurunan barang modal, tambah Sofjan, bisa dijadikan indikasi terhadap realisasi investasi 6-9 bulan ke depan. Penurunan barang modal itu terlihat sejak kuartal pertama. Sehingga dia memprediksi pada kuartal II dan IV tahun ini bakal terlihat perlambatan investasi. "Jika penurunan impor barang modal terus berlanjut hingga kuartal IV nanti, Indonesia harus berhati-hati pada 2014," tandasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani menyatakan jika Indonesia terus mengalami defisit neraca perdagangan maka akan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. “Kalau neraca perdagangan terus-terusan defisit bisa menurunkan kepercayaan masyarakat, karena cadangan devisa Indonesia akan berkurang banyak,” ujarnya.

Nantinya akan berakibat pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan bisa merosot dan memicu pembalikan modal asing besar-besaran. "Hal ini juga dapat menghancurkan pasar modal dan perekonomian Indonesia," katanya.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi defisit perdagangan yang terus membengkak beberapa tahun terakhir. Pasalnya hal tersebut sangat penting untuk kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional, terhadap kinerja RI tidak ikut tergerus.

"Sebelum melebar ke mana-mana, Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah antisipatif, tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Dalam jangka panjang, harus ada upaya memperbaiki struktur ekonomi, dengan berfokus pada industri domestik," tambahnya.

Selain itu, defisit juga harus diatasi dengan memperbaiki struktur ekonomi dan merevisi kebijakan agar produk ekspor RI tidak tergantung lagi pada bahan-bahan impor, serta mempunyai nilai tambah tinggi. "Dalam jangka pendek, defisit ini harus diatasi dengan diversifikasi ekspor," ujarnya.

Pengamat ekonomi dari UGM Sri Adiningsih, target inflasi 7,3% akan terlampaui karena masih ada dampak dari kenaikan bbm subsidi dan lebaran. Dia memperkirakan inflasi akan menyentuh angka di atas 8%.

“Kenaikan harga BBM subsidi dan lebaran masih berdampak pada inflasi yang bisa mencapai di atas 8%, sehingga pemerintah perlu menjaganya agar inflasi tidak mencapai double digit”, ujarnya.

Sri menjelaskan bahwa banyak kenaikan harga dan tarif yang dapat mendorong inflasi untuk naik lagi. Seperti tarif listrik yang masih akan naik 2 kali lagi, tarif angkutan umum yang naik, rupiah melemah serta kenaikan harga di pasar.

“Pemerintah harus bekerja keras untuk menekan laju inflasi. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah menjamin ketersediaan barang agar tidak langka di pasar, pelemahan rupiah yang harus dijaga agar tidak terus merosot, mobilitas barang jangan tersendat”, jelas dia.

Sehingga, menurut dia jika hal-hal tersebut diterapkan akan memungkinkan untuk menekan laju inflasi lebih tinggi lagi. Selain itu diperlukan kerjasama yang baik agar permasalahan yang ada cepat terselesaikan. nurul/bari/mohar/iwan