NERACA

Jakarta - Pemerintah akan segera menyelesaikan carut-marut pembagian Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM). Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, berani berjanji pada 1 November 2013 mendatang 100% dana BLSM yang sudah dialokasikan dapat terserap. Dengan demikian tidak ada lagi masyarakat yang berhak menerima BLSM tidak mendapatkan.

“Sekarang (dana BLSM) yang sudah terbayarkan mencapai 93,1%. Sisanya atau pembagian tahap kedua akan dilaksanakan tanggal 1 November. Jadi, tahun 2014 sudah pasti selesai pembagian BLSM,” terang Agung, dalam acara open house di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, di Jakarta, pekan lalu. Lebih lanjut dirinya mengatakan, sejauh ini telah dikembalikan 270 ribu kartu BLSM yang salah sasaran.

Hal itu juga akan terus berlanjut dengan perkiraan bisa mencapai 500 ribu kartu yang dikembalikan. Dengan begitu tidak alokasi dana pada tahap kedua tidak perlu lagi mengambil dari APBN. Karena melalui kartu yang dikembalikan saja sudah dapat mencukupi sisanya. “Jadi kartu-kartu banyak yang dikembalikan. Kita tahu laporan itu melalui Musda (Musyawarah Daerah). Jadi tidak perlu khawatir laporan akhir sudah ada alokasinya dan tidak perlu lagi menambah APBN,” klaim dia.

Agung juga mengaku bila pembagian BLSM selama ini sudah tepat sasaran semua dengan kerja sama melalui mekanisme Musda. Pada akhir 2014 nanti, dia optimis 100% alokasi dana terserap. Meski begitu, Agung mengaku jumlah penerima BLSM ini belum maksimal. “BLSM tidak salah sasaran, karena melalui Musda, masyarakat yang miskin dapat teridentifikasi dengan jelas. Hanya memang (jumlah penerima) masih dibawah 50%,” jelasnya.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) baru terkucur Rp4,5 triliun pada tahap awal dari Rp9,3 triliun yang dianggarkan. Dana tahap awal ini akan disalurkan kepada 7,75 juta kepala keluarga atau setengah dari seluruh rumah tangga sasaran sebanyak 15,5 juta jiwa.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana menuturkan, dana tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Sosial kemudian diserahkan ke PT Pos Indonesia (Persero). \"Setengah dana alokasi sudah disalurkan ke PT Pos senilai Rp4,5 triliun dari Rp9,3 triliun yang dianggarkan,\" kata Armida, beberapa waktu lalu.

Pemerintah “Amatir”

Sementara mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier justru mengkritik pembagian dana BLSM. Di mata Fuad, BLSM hanya akal-akalan pemerintah yang berkuasa saat ini. Terlebih mendekati Pemilihan Umum 2014 untuk mendulang suara rakyat.

“Ini sebenarnya permainan politik uang yang dibungkus dengan cara menolong rakyat melalui pemberian bantuan dengan uang BBM”, ungkap dia. Fuad mengatakan, sangat aneh jika pemerintah menyuarakan untuk penghematan dengan menaikkan harga BBM. Pasalnya, utang luar negeri pun saat ini tercatat lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Karena itu, dia menilai, BLSM hanya akal-akalan pemerintah untuk mengambil simpati rakyat untuk keberlanjutan partai politik tertentu. Kenaikan harga BBM juga diakui Fuad memang menjadi hal biasa dan telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Namun, dengan kebijakannya yang saat ini masih diwacanakan menunjukkan “amatirnya” pemerintah dalam mengambil tindakan sehingga efek negatif yang ditimbulkannya menjadi lebih besar.

“Dari mulai dua harga dan waktunya yang diulur-ulur sehingga menyebabkan efek negatif yang seharusnya muncul hanya sekali, saat ini menjadi tiga kali,\" tandas Fuad. Kenaikan harga BBM saat ini sangat tidak tepat. Mengingat, dekatnya bulan puasa yang secara otomatis akan mengerek kenaikan harga-harga di pasar. Jadi, rakyat pun sebenarnya telah dirugikan.

“Karena pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM, harga-harga pun sudah telanjur naik, ditambah mendekati bulan puasa,” imbuh Fuad. Pemerintah, lanjut dia, seharusnya fokus pada penyerapan anggaran, bukan mewacanakan kebijakan yang tidak jelas dan menyuarakan bantuan kepada rakyat yang sebenarnya secara tidak langsung membebani rakyat itu sendiri. [lulus]