Muluskan Kasus, Pengacara Diminta Tidak Lakukan Suap

Jakarta - Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Universitas Trisakti (Usakti), Yenti Garnasih berharap agar dalam menjalankan profesinya sebagai pengacara tidak melakukan penyuapan baik kepada kepolisian, hakim maupun jaksa. \"Pengacara jangan menyuap,\" ujarnya kepada Neraca, Selasa (06/08)

Yenti menjelaskan hal ini dikarenakan apabila pengacara menyuap aparat penegak hukum untuk memuluskan kasus yang ditanganinya, sudah pasti akan meruntuhkan integritas aparat penegak hukum.

Dicontohkannya yakni seperti kasus anak buah pengacara kondang Hota Sitompul, Mario Carnelio Bernardo yang berupaya melakukan penyuapan kepada staf Mahkamah Agung, Djodi Supratman sebesar Rp 80 juta.

\"Intergitas hakim atau jaksa akan tumbang,\" tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat saja dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena keduanya ibarat kakak beradik. Apalagi Undang-Undang Perampasan Aset (asset recovery) dinilai sangat perlu.

Yenti juga menyayangkan, dalam putusan perkara korupsi kerap kali pengadilan memberi hukuman tidak maksimal. Padahal perkara itu sangat merugikan negara, sehingga hal itu tidak membuat efek jera.

\"Sanksi yang tegas, kenapa tidak bisa maksimal? Orang sudah tidak malu lagi. Ini harus menjadi perhatian media. Kejaksaan sudah menindak Adrian Waworuntu, Malinda Dee, ini kasus-kasus yang tergolong besar, kita ini harus bersinergi,\" pungkas Yanti.

Kemudian dirinya mengatakan dengan pengacara tidak melakukan penyuapan maka hal ini merupakan langkah bersama berantas korupsi. Untuk itu, dia menghimbau kepada pengacara untuk tidak menyuap hakim, jaksa, atau aparat hukum lainnya karena bisa menggoyahkan independensi aparat.

\"Pengacara jangan menyuap, karena integritas hakim atau jaksa akan tumbang,\" imbaunya.

Sekedar informasi, praktek penyuapan merupakan kanker ganas di rahim demokrasi. Dengan beragam modus dan manifestasinya, suap sebagai salah satu bentuk korupsi kini telah menjadi penyakit paling mematikan. Tiada hari tanpa suap. Tiada instansi negara yang bebas suap. Negeri ini sungguh telah menjadi sarang hidup para penyuap.

Dalam balutan sistem suap-menyuap ini, para pengacara, birokrat, politikus, dan pejabat negara cenderung mengompromikan berbagai penanganan perkara dan putusan hukum demi keuntungan pribadi, kelompok, dan golongan. Di negeri ini, suap yang diotaki para politikus, birokrat, aktor parlemen, dan pejabat negara beroperasi riuh seperti di pasar gelap, tempat di mana kekuasaan secara ilegal dan ditukar dengan uang. Impor daging, pangan, dan kebutuhan pokok rakyat pun tidak lepas dari suap.

Dengan imunitas yang dimiliki, para hamba hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) telah menjadi para penyuap terganas. Demokrasi yang diisi para penyuap lebih peduli pada kenikmatan sesaat. Mereka tidak hanya gemar berbohong, menebar citra, dan memutar balik fakta, namun juga hobi memanipulasi data dan angka.

BERITA TERKAIT

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata NERACA Cibinong, Bogor - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

Ternyata, LCGC Tidak Cocok Memakai BBM Jenis Ini

Ternyata, LCGC Tidak Cocok Memakai BBM Jenis Ini NERACA Jakarta - Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat kelas menengah dimanjakan kehadiran…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk…

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…