Pemerintah Dinilai Gelar Karpet Merah untuk Asing - Soal Lahan

NERACA Jakarta - Sejak era reformasi, Pemerintah dinilai telah menggelar karpet merah kepada modal asing untuk menguasai lahan dengan lebih luas. Hal tersebut, menurut Pengamat Ekonomi dari Indonesia fod Global Justice Salamudin Daeng, lebih diperparah dengan melahirnya UU dibidang penanaman modal, kehutanan, migas, dan minerba. \\\"Pemerintah sekarang ini telah mengeluarkan UU no.5 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), UU no.4 tahun 2010 tentang mineral dan batubara yang semua aturan tersebut semakin membuka peluang modal besar khususnya modal asing dalam menguasai tanah Indonesia,\\\" seperti yang dikutip dalam buku Mengakhiri Dominasi Modal Asing. Ia mengatakan, jika dimasa orde baru izin penguasaan lahan dalan bentuk Hak Guna Usaha (HGU) bagi modal asing hanya diizinkan dalam waktu 75 tahun, akan tetapi dimasa Pemerintah sekarang izin pengusaan lahan oleh modal asing berdasarkan UUPM diperbolehkan mencapai 95 tahun. \\\"Padahal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hanya diperbolehkan 35 tahun,\\\" jelasnya. Hasilnya, lanjut dia, lebih dari 175 juta hektar lahan di darah dan di laut Indonesia telah dialokasikan bagi kegiatan pertambangan mineral, batubara, perkebunan dan eksploitasi migas. \\\"Ini jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan luas daratan Indonesia yang hanya 195 juta hektar. Artinya 75% kegiatan yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam di semua sektor tersebut telah dikuasai asing,\\\" katanya. Bahkan, tidak jarang izin yang diberikan Pemrintah pusat berbenturan dengan izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Demikian juga izin yang dikeluarkan oleh Departemen Pemerintah yang berbenturan dengan Departemen lainnya. \\\"Lebih tragisnya, izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk tujuan eksploitasi sumber daya alam berada diatas lahan pertanian dan perkebunan petani seperti yang terjadi di Indonesia Timur,\\\" imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Peneliti Temukan Vaksin untuk Lawan Kanker Kulit

Ada harapan baru untuk pengobatan kanker kulit melanoma. Penelitian yang baru saja dipublikaskan di jurnal Proceedings of the National Academy…

BEI Ingatkan Soal Aturan Free Float Saham - Siapkan Sanksi Tegas

NERACA Jakarta - Meskipun meleset dari target, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengingatkan emiten untuk memenuhi kewajiban aturan…

YLKI: Putusan MA Soal Taksi Daring Langkah Mundur

NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kemendag Percepat Peralihan Minyak Goreng Curah ke Kemasan

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan mempercepat peralihan minyak goreng curah ke kemasan dengan memfasilitasi produsen atau pengemas minyak berbahan baku…

Niaga Online - Regulator Terus Dorong Usaha Mikro Terapkan Usaha E-Commerce

NERACA Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turut membangun dan menggerakkan…

RI-Ceko Incar Peningkatan Investasi dan Ekspor di Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Ceko tengah menjajaki peluang kerja sama ekonomi khususnya di sektor industri. Potensi kolaborasi kedua negara…