Pemerintah Dinilai Gelar Karpet Merah untuk Asing - Soal Lahan

NERACA Jakarta - Sejak era reformasi, Pemerintah dinilai telah menggelar karpet merah kepada modal asing untuk menguasai lahan dengan lebih luas. Hal tersebut, menurut Pengamat Ekonomi dari Indonesia fod Global Justice Salamudin Daeng, lebih diperparah dengan melahirnya UU dibidang penanaman modal, kehutanan, migas, dan minerba. \\\"Pemerintah sekarang ini telah mengeluarkan UU no.5 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), UU no.4 tahun 2010 tentang mineral dan batubara yang semua aturan tersebut semakin membuka peluang modal besar khususnya modal asing dalam menguasai tanah Indonesia,\\\" seperti yang dikutip dalam buku Mengakhiri Dominasi Modal Asing. Ia mengatakan, jika dimasa orde baru izin penguasaan lahan dalan bentuk Hak Guna Usaha (HGU) bagi modal asing hanya diizinkan dalam waktu 75 tahun, akan tetapi dimasa Pemerintah sekarang izin pengusaan lahan oleh modal asing berdasarkan UUPM diperbolehkan mencapai 95 tahun. \\\"Padahal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hanya diperbolehkan 35 tahun,\\\" jelasnya. Hasilnya, lanjut dia, lebih dari 175 juta hektar lahan di darah dan di laut Indonesia telah dialokasikan bagi kegiatan pertambangan mineral, batubara, perkebunan dan eksploitasi migas. \\\"Ini jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan luas daratan Indonesia yang hanya 195 juta hektar. Artinya 75% kegiatan yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam di semua sektor tersebut telah dikuasai asing,\\\" katanya. Bahkan, tidak jarang izin yang diberikan Pemrintah pusat berbenturan dengan izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Demikian juga izin yang dikeluarkan oleh Departemen Pemerintah yang berbenturan dengan Departemen lainnya. \\\"Lebih tragisnya, izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk tujuan eksploitasi sumber daya alam berada diatas lahan pertanian dan perkebunan petani seperti yang terjadi di Indonesia Timur,\\\" imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Gelar Private Placement - J Resource Asia Bidik Dana Rp 534,49 Miliar

NERACA Jakarta – Danai eksplorasi untuk menggenjot produksi tambang emas lebih besar lagi, PT J Resource Asia Pasifik Tbk (PSAB)…

BPJS Terapkan Urun Biaya untuk Tindakan Medis Tertentu

NERACA Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Penerapan skema ini khusus…

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Proyeksi Kemenperin - Berorientasi Ekspor, Industri Perhiasan Dibidik Tumbuh 5 Persen

NERACA Jakarta – Industri perhiasan merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang peningkatan nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, Kementerian…

Niaga Bilateral - Indonesia-Amerika Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan…

Ada Kemajuan Dalam Pembahasan Penerapan GSP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan…