Pemerintah Dinilai Gelar Karpet Merah untuk Asing - Soal Lahan

NERACA Jakarta - Sejak era reformasi, Pemerintah dinilai telah menggelar karpet merah kepada modal asing untuk menguasai lahan dengan lebih luas. Hal tersebut, menurut Pengamat Ekonomi dari Indonesia fod Global Justice Salamudin Daeng, lebih diperparah dengan melahirnya UU dibidang penanaman modal, kehutanan, migas, dan minerba. \\\"Pemerintah sekarang ini telah mengeluarkan UU no.5 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), UU no.4 tahun 2010 tentang mineral dan batubara yang semua aturan tersebut semakin membuka peluang modal besar khususnya modal asing dalam menguasai tanah Indonesia,\\\" seperti yang dikutip dalam buku Mengakhiri Dominasi Modal Asing. Ia mengatakan, jika dimasa orde baru izin penguasaan lahan dalan bentuk Hak Guna Usaha (HGU) bagi modal asing hanya diizinkan dalam waktu 75 tahun, akan tetapi dimasa Pemerintah sekarang izin pengusaan lahan oleh modal asing berdasarkan UUPM diperbolehkan mencapai 95 tahun. \\\"Padahal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hanya diperbolehkan 35 tahun,\\\" jelasnya. Hasilnya, lanjut dia, lebih dari 175 juta hektar lahan di darah dan di laut Indonesia telah dialokasikan bagi kegiatan pertambangan mineral, batubara, perkebunan dan eksploitasi migas. \\\"Ini jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan luas daratan Indonesia yang hanya 195 juta hektar. Artinya 75% kegiatan yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam di semua sektor tersebut telah dikuasai asing,\\\" katanya. Bahkan, tidak jarang izin yang diberikan Pemrintah pusat berbenturan dengan izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Demikian juga izin yang dikeluarkan oleh Departemen Pemerintah yang berbenturan dengan Departemen lainnya. \\\"Lebih tragisnya, izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk tujuan eksploitasi sumber daya alam berada diatas lahan pertanian dan perkebunan petani seperti yang terjadi di Indonesia Timur,\\\" imbuhnya.

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Empat Langkah Strategis untuk Industri Keramik Nasional

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri keramik nasional. Sebab, merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya…

Kebijakan Publik - Perlu Perbaikan Data Pangan untuk Kurangi Kesemrawutan Impor

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor. Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dunia Usaha - Tekan Volume Impor, Kemenperin Pacu Penumbuhan Industri Gula

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu tumbuhnya industri gula untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap…

BPS Sebut Ekspor Industri Turun Bukan Deindustrialisasi

NERACA Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto menyampaikan bahwa terjadinya penurunan ekspor industri pengolahan pada Februari 2019 bukan…

Ekspor Rokok dan Cerutu Naik Hingga US$931,6 Juta

NERACA Jakarta – Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor manufaktur yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa,…