Menhut Didesak Batalkan “Pengecualian Tambahan” - Dinilai Langkahi Inpres Moratorium

NERACA

Jakarta---Kementrian Kehutanan didesak untuk membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011. Alasanya Menhut dinilai telah melakukan revisi terhadap Inpres Moratorium dengan cara menambah aturan baru. "Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011 harus dibatalkan demi hukum," kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi, di Jakarta (4/7)

Menurut Elfian, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011, telah menambah satu pengecualian baru dari empat pengecualian yang telah ditetapkan oleh Inpres Moratorium. Pengecualian tambahan itu memasukkan perubahan peruntukan kawasan hutan yang terkait dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dengan penambahan pengecualian ini, lanjut Elfian lagi, maka Peta Indikatif Moratorium semakin terancam, karena bakal terkena perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Oleh karena itu, kata Elfian, Greenomics mendesak Menteri Kehutanan membatalkan pengecualian tambahan tersebut. Karena hal itu tidak diatur dalam Inpres Moratorium. "Langkah Menhut menambah pengecualian baru itu mencederai Inpres Moratorium. Bagaimana mungkin sebuah Keputusan Menteri dapat menambah aturan yang tidak diatur di dalam sebuah Inpres," tegasnya.

Koreksi Staf Khusus Presiden Dipertanyakan

Lebih jauh kata aktifis lingkungan ini menambahkan pada 6 Juni 2011, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo telah mengoreksi pernyataan pihak LSM yang menyebutkan kawasan konservasi dan hutan lindung tidak perlu dimasukkan dalam Inpres Moratorium karena telah dilindungi oleh peraturan.

Koreksi Agus Purnomo adalah pihak LSM jangan sengaja melupakan Peraturan Pemerintah No. 10/2010 yang bisa merubah kawasan konservasi dan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi atau peruntukan lain. "Koreksi Agus Purnomo tersebut meyakinkan bahwa dengan adanya Inpres Moratorium, maka perubahan kawasan konservasi dan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi atau peruntukan lainnya, bisa dicegah," papar Elfian.

Namun faktanya, ungkap Elfian, sekarang Menhut membuat pengecualian baru, yakni diperbolehkannya perubahan peruntukan kawasan hutan yang terkait dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. “Artinya kawasan konservasi dan hutan lindung bisa dirubah peruntukannya dengan menggunakan instrumen Peraturan Pemerintah No. 10/2010, walaupun ada Inpres Moratorium. Lalu, apa makna koreksi Agus Purnomo tersebut kepada pihak LSM?," tanya Elfian.

Greenomics meminta Agus Purnomo untuk menjelaskan kembali ke publik soal koreksinya tersebut dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011."Perlu dijelaskan, di mana letak koreksi tersebut terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011. Apakah koreksi tersebut telah dianggap gugur dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011?," tanya Elfian. **cahyo

BERITA TERKAIT

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

Rizal Ramli Dorong PNM Dapat Tambahan Modal Rp5 Triliun

Rizal Ramli Dorong PNM Dapat Tambahan Modal Rp5 Triliun NERACA Jakarta - Ekonom senior DR Rizal Ramli mendorong PT Permodalan…

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Industri Kecil dan Menengah - Pemerintah Pacu Daya Saing IKM Lewat Platform Digital E-Smart

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar memanfaatkan platform digital e-Smart…

Akuakultur - KKP Realisasikan Asuransi Untuk Pembudidaya Ikan Kecil

NERACA Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merealisasikan program Asuransi Perikanan bagi pembudidaya ikan kecil. Program tersebut merupakan kerjasama antara…

Proyeksi Kebutuhan Gula Industri 3,6 Juta Ton di 2018

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto memperkirakan konsumsi gula mentah untuk kebutuhan industri mencapai 3,6 juta…