Investor Bersikap Wait and See - PRESIDEN AKUI PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA

Jakarta – Pemerintah Indonesia menilai kondisi investor akan bersikap wait and see hingga akhir tahun ini setelah melihat angka pertumbuhan semester I-2013 yang cukup memprihatinkan di bawah 6%, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui perlambatan ekonomi sedang terjadi di Indonesia.

NERACA

Menteri Perindustrian MS Hidayat optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir 2013 nanti akan mencapai paling tidak 6% dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 6,3%.

\\\"Saya tetap optimis karena konsumsi kita tetap tinggi, sehingga produksi tetap bertambah, investasi belum ada yang dibatalkan, paling hanya di-delay,\\\" ujarnya usai acara buka puasa bersama dengan Presiden SBY, kalangan pengusaha dan pemred di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hidayat mengatakan, faktor investasi di dalam negeri akan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut akan meredam masuknya produk-produk luar negeri yang banyak masuk ke Indonesia. Rencana penanaman investasi di dalam negeri sendiri, tidak akan terjadi pembatalan karena pemerintah menyakinkan Indonesia merupakan tempat berinvestasi yang cocok untuk jangka panjang.

Walau Hidayat mengakui, saat ini telah ada beberapa investor yang melakukan penundaan rencana investasinya, hal tersebut diyakini tidak sampai pada pembatalan.

\\\"Investor menunggu situasi tetapi saya tetap mendorong mereka, yang harus kita waspadai hanya invasi produk. Mereka melihat situasi seperti melihat rupiah kita, terus inflasi yang tinggi, mereka mau melihat apakah daya beli tetap akan naik, tetapi tidak masalah itu,\\\" lanjutnya.

Selain itu, Hidayat juga optimis karena Badan Pusat Logistik (BPS) mencatat terjadinya pertumbuhan produksi industri manufaktur skala besar dan sedang serta industri manufaktur mikro dan kecil yang pada triwulan II-2013 meningkat dibanding triwulan I-2013.

\\\"BPS mencatat industri manufaktur masih 6,6%, memang pertumbuhan PDB diprediksi 5,9%, tetapi dunia usaha Indonesia dan pemerintah bertekad minimalnya 6%, karena kita mau menyangga tenaga kerja, kalau pertumbuhannya turun, kesempatan kerja jadi kurang,\\\" tandasnya.

Terima Kenyataan

Pada kesempatan yang sama saat berbuka puasa bersama di Kementerian Perindustrian Sabtu (3/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa kita menghadapi krisis ekonomi. \\\"Itu ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemelemahan rupiah, dan membengkaknya defisit,\\\" ujarnya.

Dalam situasi seperti ini yang harus dijaga adalah tingkat pengangguran. Jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena akan semakin memberatkan perekonomian nasional.

SBY kemudian meminta para pengusaha untuk menghindarkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam situasi krisis ekonomi dunia sekarang ini yang harus terus diupayakan adalah \\\"job security\\\" dan \\\"job creation\\\".

Menurut Presiden, ketika PHK terjadi, maka yang terganggu adalah pendapatan keluarga. Kalau pendapatan keluarga menurun, maka daya belinya menurun dan itu akan mempengaruhi penerimaan perusahaan. Apabila perusahaan pendapatannya terganggu, maka PHK lebih besar terpaksa dilakukan.

\\\"Oleh karena itu, marilah pemerintah dan dunia usaha bersama-sama berupaya untuk menghindarkan terjadinya PHK. Kita harus belajar dari pengalaman Eropa dan Timur Tengah,\\\" kata Kepala Negara. iwan/fba

BERITA TERKAIT

Integrasi Ekonomi Jadi Penantian Lama ASEAN

Oleh: Roy Rosa Bachtiar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diluncurkan pada 31 Desember 2015 sebagai tipe baru integrasi ekonomi…

Ekonomi Jangan Terganggu Politik

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo wanti-wanti dengan dimulainya tahun politik yaitu Pilkada di 2018 dan Pilpres di 2019. Jokowi…

Merefleksikan Semangat Natal untuk Indonesia Damai & Bermartabat

  Oleh: Faturahman Dewantara, Pemerhati Masalah Sosial, aktif di Lembaga Kajian Ketahanan Sipil   Seolah telah menjadi tradisi bahwa setiap…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI - BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien?

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…

Wapres: Laporan Kekayaan dan Pajak Cegah Korupsi

  NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan rutin melaporkan harta kekayaan dan pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…

RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN - OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…