Investor Bersikap Wait and See - PRESIDEN AKUI PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA

Jakarta – Pemerintah Indonesia menilai kondisi investor akan bersikap wait and see hingga akhir tahun ini setelah melihat angka pertumbuhan semester I-2013 yang cukup memprihatinkan di bawah 6%, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui perlambatan ekonomi sedang terjadi di Indonesia.

NERACA

Menteri Perindustrian MS Hidayat optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir 2013 nanti akan mencapai paling tidak 6% dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 6,3%.

\\\"Saya tetap optimis karena konsumsi kita tetap tinggi, sehingga produksi tetap bertambah, investasi belum ada yang dibatalkan, paling hanya di-delay,\\\" ujarnya usai acara buka puasa bersama dengan Presiden SBY, kalangan pengusaha dan pemred di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hidayat mengatakan, faktor investasi di dalam negeri akan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut akan meredam masuknya produk-produk luar negeri yang banyak masuk ke Indonesia. Rencana penanaman investasi di dalam negeri sendiri, tidak akan terjadi pembatalan karena pemerintah menyakinkan Indonesia merupakan tempat berinvestasi yang cocok untuk jangka panjang.

Walau Hidayat mengakui, saat ini telah ada beberapa investor yang melakukan penundaan rencana investasinya, hal tersebut diyakini tidak sampai pada pembatalan.

\\\"Investor menunggu situasi tetapi saya tetap mendorong mereka, yang harus kita waspadai hanya invasi produk. Mereka melihat situasi seperti melihat rupiah kita, terus inflasi yang tinggi, mereka mau melihat apakah daya beli tetap akan naik, tetapi tidak masalah itu,\\\" lanjutnya.

Selain itu, Hidayat juga optimis karena Badan Pusat Logistik (BPS) mencatat terjadinya pertumbuhan produksi industri manufaktur skala besar dan sedang serta industri manufaktur mikro dan kecil yang pada triwulan II-2013 meningkat dibanding triwulan I-2013.

\\\"BPS mencatat industri manufaktur masih 6,6%, memang pertumbuhan PDB diprediksi 5,9%, tetapi dunia usaha Indonesia dan pemerintah bertekad minimalnya 6%, karena kita mau menyangga tenaga kerja, kalau pertumbuhannya turun, kesempatan kerja jadi kurang,\\\" tandasnya.

Terima Kenyataan

Pada kesempatan yang sama saat berbuka puasa bersama di Kementerian Perindustrian Sabtu (3/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa kita menghadapi krisis ekonomi. \\\"Itu ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemelemahan rupiah, dan membengkaknya defisit,\\\" ujarnya.

Dalam situasi seperti ini yang harus dijaga adalah tingkat pengangguran. Jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena akan semakin memberatkan perekonomian nasional.

SBY kemudian meminta para pengusaha untuk menghindarkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam situasi krisis ekonomi dunia sekarang ini yang harus terus diupayakan adalah \\\"job security\\\" dan \\\"job creation\\\".

Menurut Presiden, ketika PHK terjadi, maka yang terganggu adalah pendapatan keluarga. Kalau pendapatan keluarga menurun, maka daya belinya menurun dan itu akan mempengaruhi penerimaan perusahaan. Apabila perusahaan pendapatannya terganggu, maka PHK lebih besar terpaksa dilakukan.

\\\"Oleh karena itu, marilah pemerintah dan dunia usaha bersama-sama berupaya untuk menghindarkan terjadinya PHK. Kita harus belajar dari pengalaman Eropa dan Timur Tengah,\\\" kata Kepala Negara. iwan/fba

BERITA TERKAIT

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan NERACA Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan kepastian hukum merupakan kunci pembangunan demokrasi dan ekonomi…

PRESIDEN HADIRI RAKERNAS APPSI

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo…

SMF Sebut Minat Investor Cukup Tinggi - Obligasi Kelebihan Permintaan

NERACA Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menilai minat investor untuk berivestasi pada surat utang (obligasi) cukup tinggi seiring…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…