Menunggu Janji Hendar Tingkatkan Peran UMKM - Disumpah MA Jadi DGBI

NERACA

Jakarta - Hendar secara resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI) yang baru menggantikan Muliaman Darmansyah Hadad yang telah menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, di Jakarta, Jumat (2/8) pekan lalu. Pengambilan sumpah tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 89/P Tahun 2013 Tanggal 27 Juli 2013 tentang pengangkatan Hendar sebagai Deputi Gubernur BI.

Hendar terpilih menjadi Deputi Gubernur BI periode 2013-2018 melalui rapat internal Komisi XI DPR yang digelar pada 8 Juni 2013 lalu. Hendar, yang saat itu menjabat sebagai Asisten Gubernur BI, terpilih melalui voting (pemungutan suara) setelah tidak adanya kesepakatan antaranggota komisi XI. Dari 48 anggota Komisi XI yang memberikan suara, 24 suara memilih Hendar, 18 suara memilih Treesna W Suparyono, dan lima suara memilih Mulya Effendi Siregar, sementara itu satu suara tidak sah.

Bentuk departemen khusus

Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, Hendar berjanji akan mendorong sektor keuangan memberikan kredit ke sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 20%. Hal itu lantaran melihat suku bunga bank yang masih tinggi, yakni dikisaran 12%-13%. Sementara rata-rata suku bunga deposito perbankan berada di level 5%-6%. \"UMKM ini ke depannya akan menjadi fokus kami. Bagaimana meningkatkan perannya di sektor keuangan. Ini menjadi tanggung jawab kami,” ujar Hendar, kala itu.

Untuk mendorong rencana tersebut, dia melanjutkan, BI akan membuat satu departemen khusus yang membidangi sektor UMKM tersebut. \"Saya kira ini (UMKM) akan menjadi departemen sendiri di BI.Concern-nya sama, untuk meningkatkan peran UMKM. Kita konsentrasi untuk meningkatkan peran UMKM, Jika dilihat dari PDB memang kontribusinya saat ini kurang dari 40%, atau sekitar 38%,\" ungkapnya.

Hendar pun menambahkan, jika bank-bank nasional tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka BI siap untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis terhadap bank yang enggan menyalurkan kewajibannya tersebut. \"Kami sudah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan penyaluran kredit bank ke UMKM sebesar 20% tahun 2017. Tentunya, ada batas waktu penyesuaian, kami pada waktunya akan menegur bank yang tidak memenuhinya,\" terang dia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…

Asuransi Generali Buka Kantor Agen di Jambi

  NERACA Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meresmikan kantor keagenan baru di Kota Jambi dengan nama AG- Jambi All Star yang…