DPR Sarankan Kementerian PU Bangun Jalan di Pantura

Jumat, 02/08/2013

NERACA

Jakarta - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan Kementerian Pekerja Umum (Kementerian PU) untuk membangun jalan di ruas Jalur Pantai Utara (Pantura), khususnya dengan material cor beton atau tidak lagi dengan material aspal. Ruas Jalur Pantura yang setiap hari dilalui kendaraan ringan hingga kendaraan berat menyebabkan kerusakan jalan di kawasan itu tidak dapat dihindari.

"Sehingga mau tidak mau, jalan di kawasan di Jalur Pantura perlu dibangun dengan kualitas material yang sangat baik. Termasuk alternatifnya dengan cor beton. Jika jalan itu ditambal sulam saja dengan aspal, kondisi kerusakan jalan di kawasan itu akan terus terjadi. Sehingga proyek perbaikan jalan di kawasan itu akan terus berulang dan terkesan jalan yang diperbaiki hanya di situ-situ saja, di tempat sama,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said, Kamis (1/8).

Muhidin mengatakan untuk mengurangi beban di ruas Jalur Pantura, Komisi V DPR sudah memberikan dukungan dan persetujuan untuk percepatan proyek pembangunan rel ganda hingga tembus ke wilayah Jawa Timur. "Sehingga nantinya, angkutan yang dibongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok bisa langsung dibawa lewat angkutan kereta, lewat jalur ganda yang dibangun. Dengan demikian, beban mobilitas di ruas jalan darat ruas jalur Pantura dikurangi. Terutama untuk mobilitas pengangkutan barang-barang. Dan, biaya transpotasi kereta api tentu juga akan lebih murah lagi," paparnya.

Sedangkan anggota Komisi V DPR lainnya Saleh Husin mengatakan pihaknya sudah meninjau kondisi jalan pantura. Selain meninjau kesiapan jalur mudik terpanjang di Pulau Jawa tersebut, sekaligus melihat bobot dan perbaikan jalan, yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut berbau unsur korupsi. Menurutnya, anggota Komisi V dari Fraksi Partai Hanura Saleh Husin, pemeliharaan jalan memang harus ada setiap tahun agar terawat.

"Tetapi sejak awal kita selalu mengusulkan jalan Pantura dibuat jalan beton. Meskipun pembangunannya menelan biaya mahal, namun biaya pemeliharaannya kecil," katanya.

Terkait dugaan adanya penyelewengan dana dalam perbaikan, Saleh mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi. "Sehingga akan diketahui ada tidaknya kesalahan penyalahgunaan anggaran tersebut," lanjutnya.

Menurut dia, biaya pemeliharaan Jalur Pantura terbilang mahal. Namun dalam perbaikan, tetap harus dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Karena menurut Kementerian PU, beban jalan kendaraan sudah melampaui batas. “Untuk itu harus dilakukan investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui beban jalan,” imbuhnya.

Terkait kunjungan Komisi V DPR, Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama menyimpulkan bahwa masih ada beberapa ruas yang rusak khususnya di Brebes dan Tegal, keduanya di Provinsi Jawa Tengah.

"Kemudian kelebihan muatan truk yang sebagian besar di atas 30 ton menyebabkan jalan cepat rusak," ujarnya.

Lanjut Laurens, kondisi tersebut diperparah oleh kurangnya koordinasi antara Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan pemerintah daerah dalam kesiapan hari Raya. Kemudian, belum tersedia peralatan emergency/mobil derek di daerah yang jalannya rusak. Padahal, alat ini berguna untuk memudahkan bila ada kendaraan mogok, sehingga bisa langsung ditarik agar tidak terjadi kemacetan.

"Dan yang sangat disayangkan kurang cepatnya informasi saat terjadi kemacetan. Padahal, informasi cepat diperlukan untuk jalan alternatif dan pengalihan arus mudik," katanya.

Sebelumnya, dirinya mencurigai adanya penyelewengan dalam perbaikan Jalur Pantura. Pasalnya, setiap tahun anggaran perbaikan membengkak, tetapi hanya tambal sulam. [mohar]