NERACA 

Jakarta---Pelaku usaha mendesak Bank Indonesia (BI) menerbitkan cetak biru (blueprint) pengembangan industri perbankan nasional. Sehingga bisa mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam mendorong sektor riil guna menyelaraskan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). “BI sudah pernah memiliki Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sekarang kita juga mendorong adanya cetak biru industri keuangan nasional,” kata Ketua Umum BPP Hipmi Erwin Aksa di Jakarta,4/7

 Lebih jauh Erwin menilai sejumla poin penting di API dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional. Sehingga blueprint tersebut lebih bersahabat dengan sektor riil.”Banyak sekali aturan perbankan yang dibuat dalam konteks penyehatan saat krisis lalu. Padahal sekarang, industri ini sudah sehat-sehat semua dan tantangannya juga sudah beda,” tambahnya.

 Erwin mengaku kecewa. Karena hingga kini antara industri perbankan dan sector riil belum padu.  Akibatnya, belum bisa mendorong daya saing dalam pembangunan industri. “Padahal kondisi perbankan dewasa ini, siap dari sisi likuiditas dan tata kelola industri (best practice),” ungkapnya.

 Berdasarkan Data Hipmi Research Center, Maret 2011, nilai kredit bermasalah (non performing loan, NPL) perbankan sebesar 2,81% dan pinjaman yang tidak dicairkan (undisbursed loan) mencapai Rp 623,2 triliun. Sementara pertumbuhan kredit rata-rata hanya sebesar 22,8% per tahun.

 Hipmi menilai, baik perbankan maupun sektor riil harus bersinergi mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan. “Misalnya, kita perlu memastikan dari sisi pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, energi bagi industri nasional, dan lain sebagainya,” tambah Erwin.

 Yang jelas, lanjut keponakan mantan Wapres Jusuf Kalla ini menegaskan Hipmi mengusulkan agar blueprint perbankan itu diintegrasikan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Pasalnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk membangun enam koridor ekonomi sampai dengan 2014 mendatang mencapai Rp 3.348 triliun.

 Selain menggunakan dana investasi asing, APBN, perbankan nasional dapat berpartisipasi di dalamnya. Enam koridor yang akan dibangun itu yakni Sumatra dengan kebutuhan anggaran Rp546 triliun atau 16% dari total anggaran yang dibutuhkan, Jawa sebesar Rp1.079 triliun (32%) dan Kalimantan Rp704 triliun (21%). Kemudian koridor Sulawesi dan Maluku Utara Rp295 triliun (9%), Bali dan Nusa Tenggara Rp122 triliun (4%), serta Papua dan Maluku Rp602 triliun (18%).

 Hipmi menilai dengan integrasi ini perbankan dan pemerintah memiliki panduan bersama dalam mendorong daya saing industri nasional.”Dengan terintegrasi, pemerintah juga bisa memberi jaminan, sehingga perbankan tidak ragu-ragu terlibat dalam pembiayaan,”tandas Erwin. **cahyo