Perlu Blueprint Perbankan Pro Sektor Riil - Desakan Hipmi Terkait MP3I

NERACA

Jakarta---Pelaku usaha mendesak Bank Indonesia (BI) menerbitkan cetak biru (blueprint) pengembangan industri perbankan nasional. Sehingga bisa mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam mendorong sektor riil guna menyelaraskan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). “BI sudah pernah memiliki Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sekarang kita juga mendorong adanya cetak biru industri keuangan nasional,” kata Ketua Umum BPP Hipmi Erwin Aksa di Jakarta,4/7

Lebih jauh Erwin menilai sejumla poin penting di API dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional. Sehingga blueprint tersebut lebih bersahabat dengan sektor riil.”Banyak sekali aturan perbankan yang dibuat dalam konteks penyehatan saat krisis lalu. Padahal sekarang, industri ini sudah sehat-sehat semua dan tantangannya juga sudah beda,” tambahnya.

Erwin mengaku kecewa. Karena hingga kini antara industri perbankan dan sector riil belum padu. Akibatnya, belum bisa mendorong daya saing dalam pembangunan industri. “Padahal kondisi perbankan dewasa ini, siap dari sisi likuiditas dan tata kelola industri (best practice),” ungkapnya.

Berdasarkan Data Hipmi Research Center, Maret 2011, nilai kredit bermasalah (non performing loan, NPL) perbankan sebesar 2,81% dan pinjaman yang tidak dicairkan (undisbursed loan) mencapai Rp 623,2 triliun. Sementara pertumbuhan kredit rata-rata hanya sebesar 22,8% per tahun.

Hipmi menilai, baik perbankan maupun sektor riil harus bersinergi mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan. “Misalnya, kita perlu memastikan dari sisi pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, energi bagi industri nasional, dan lain sebagainya,” tambah Erwin.

Yang jelas, lanjut keponakan mantan Wapres Jusuf Kalla ini menegaskan Hipmi mengusulkan agar blueprint perbankan itu diintegrasikan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Pasalnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk membangun enam koridor ekonomi sampai dengan 2014 mendatang mencapai Rp 3.348 triliun.

Selain menggunakan dana investasi asing, APBN, perbankan nasional dapat berpartisipasi di dalamnya. Enam koridor yang akan dibangun itu yakni Sumatra dengan kebutuhan anggaran Rp546 triliun atau 16% dari total anggaran yang dibutuhkan, Jawa sebesar Rp1.079 triliun (32%) dan Kalimantan Rp704 triliun (21%). Kemudian koridor Sulawesi dan Maluku Utara Rp295 triliun (9%), Bali dan Nusa Tenggara Rp122 triliun (4%), serta Papua dan Maluku Rp602 triliun (18%).

Hipmi menilai dengan integrasi ini perbankan dan pemerintah memiliki panduan bersama dalam mendorong daya saing industri nasional.”Dengan terintegrasi, pemerintah juga bisa memberi jaminan, sehingga perbankan tidak ragu-ragu terlibat dalam pembiayaan,”tandas Erwin. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pengawasan Perbankan dan Harga Minyak

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis   Bagi negara net importir minyak seperti Indonesia, naiknya…

Saat Obligasi Pemerintah Mengancam Industri Perbankan

  Oleh: Djony Edward Langgam pengaturan bunga di industri keuangan belakangan sedikit tercoreng, terutama dengan gencarnya penerbitan Surat Utang Negara…

BEI Bakal Tambah Tiga Sektor Saham Baru - Perbanyak Perusahaan Go Public

NERACA Jakarta – Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan transaksi harian di pasar, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menambah tiga…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Strategi Kemitraan Upaya Efektif Bangun IKM Otomotif Mandiri

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan strategi kemitraan merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk membangun IKM…

Indonesianisme Summit 2017 - Menjadikan Industri Nasional Pemenang di Negeri Sendiri

NERACA Jakarta - Ketua Umum pengurus pusat IA-ITB Ridwan Djamaluddin mengatakan lemahnya penguasaan teknologi, penguasaan merek dan penguasaan pasar menyebabkan…

e-Smart IKM Berikan Kemudahan Pengembangan Usaha

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), Gati Wibawaningsih mengungkapkan pihaknya terus mendorong peningkatan produktivitas dan daya…