BKKBN Dorong Pemerintah Peduli Lansia

Gandeng Organisasi Internasional

Kamis, 01/08/2013

NERACA

Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal mengatakan, Indonesia berada di peringkat empat dunia untuk jumlah penduduk lanjut usia (lansia) terbanyak di dunia setelah China, India dan Jepang. Berdasarkan data sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia lansia mencapai 18,04 juta jiwa atau sekitar 7,6% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237,6 juta jiwa.

Namun sayang, kesejahteraan penduduk usia lanjut ini kurang mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga banyak para lansia yang di masa tuanya hidup terlunta tak terurus. Oleh karena itu, BKKBN bekerjasama dengan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) dan Yayasan Emong Lansia yang bertujuan merancang kebijakan kependudukan agar menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

“Oleh karena itu, sejak dini, pemerintah perlu merancang desain kebijakan kependudukan yang bersifat population-responsive yang menjawab kondisi kependudukan pada saat ini, menjadikan penduduk sebagai fokus dan dasar utama pembangunan,” ujar Fasli Jalal di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut dia mengatakan, kebijakan bersifat population-influencing perlu dirumuskan dalam menghadapi tantangan dan sebagai upaya antisipasi menghadapi kondisi penuaan penduduk di masa yang akan datang. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, partisipasi social dan keamanan sosial penduduk berusia lanjut.

Pada tahap ini, data yang akurat dan terbaru akan menjadi landasannya. Namun, BKKBN menyayangkan sikap empat instansi pemerintah yang belum ada koordinasi untuk kesejahteraan lansia yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Deputi Bidang Keluarga Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Sudibyo Alimoeso, mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah tugas Kemenkokesra yang bertanggung jawab untuk mengkordinasi hal tersebut sehingga jadi efektif program ini.

“Untuk keempat kementerian tersebut sudah mengajukan anggarannya masing-masing. Tetapi pelaksanaannya masih bersifat sendiri-sendiri. Seperti Kementerian Kesehatan, di mana mereka memiliki program kesehatan untuk lansia. Lalu Kementerian Sosial terdapat panti jompo. Padahal masalah lansia itu bukan saja dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi lansia itu harus menjadi program keroyokan,” jelasnya.

Kemudian dari segi ekonomi, lanjut Sudibyo, harus ada pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti NTT di mana banyak sekali usia produktifnya lebih memilih menjadi TKI sehingga daerahnya miskin terus. Yang menjadi permasalahan, karena tidak ada lapangan pekerjaan di sana. Sehingga untuk menyelesaikan program lansia janganlah dijadikan proyek semata. Dengan demikian, ketika proyek selesai maka program tersebut di buang atau ditiadakan pada periode mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan UNFPA untuk Indonesia, Jose Feraris mengatakan, bila dipersiapkan secara matang dan terarah, penuaan penduduk dapat menjadi hal yang positif. Negara-negara yang dapat beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan potensi dari penuaan penduduk pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan jangka panjang karena penduduk lansia dapat berkontribusi dan tetap produktif lebih lama.

”Pada akhirnya, negara yang berhasil mengantisipasi penuaan penduduk dan mendorong usia aktif akan berada pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara yang tidak berhasil mencapai hal tersebut,” ungkap Jose. [retno]