Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Tantangan Buat Daerah

NERACA

Cirebon - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan, menggelar acara sosialisasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Cirebon, bertempat di gebung NU Sumber, Jumat (1/7) pekan lalu.

Terselenggaranya sosialisasi, berkat kekerja sama dengan Direktorat Pajak Kantor WilayahJawa Barat. Acara sosilisasi yang dibuka Wakil Bupati Cirebon, AsonSukasa tersebut, dihadir Sekda Kab. Cirebon, Zaenal Rusyamsi, unsur SKPD, para camat serta aparat desa se- Kab. Cirebon.

Wakil Bupati Ason Sukasa pada kesempatan itu mengatakan, pendapatan daerah Kabupaten Cirebon selama ini masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat 2010. Total pendapatan daerah Kab. Cirebon mencapai Rp. 143 trilun atau 10,21 % dari total APBD Kab. Cirebon.

Menurut Wabup Ason, , berkaitan dengan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB kepada daerah, pada satu sisi diakui menguntungkan daerah. Namun disisi lain merupakan suatu tantangan. Masalahnya lanjut Ason, meski pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB kini sepenuhnya diterima daerah namun adanya perubahan NPOPTKP dari yang sebelumnya Rp. 14 juta, kini minimal harus Rp. 60 juta. Ini kata Ason, daerah akan kehilangan potensi PAD.

Pemkab Cirebon tambah Wabup Ason, telah membuat regulasi turunan yaitu dari UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB), Regulasi turunan tersebut berupa Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara Camat Dukupuntang, Sugeng Suharjo yang dihubungi Neraca secera terpisah berpendapat, pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dianggap tidak memberikan penambahan penerimaan PAD secara signifikan.

BERITA TERKAIT

IMF Soroti Reformasi Struktural dan Kesenjangan

NERACA Jakarta-Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, tiga prioritas utama yang harus dilakukan untuk memperkuat pemulihan ekonomi global yang saat ini…

Antara APIP dan Opini WTP

Oleh: Panji Pradana Putra, Inspektorat Jenderal Kemenkeu *) Pertama kali dalam 12 tahun, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk Laporan Keuangan…

Menkes Ingatkan Apotek dan Apoteker Hanya Jual Obat dengan Resep Dokter

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan apoteker hanya menjual obat dengan resep dokter guna mencegah penyebaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat.…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemkot Palembang Minimalkan Kawasan Kumuh

Pemkot Palembang Minimalkan Kawasan Kumuh NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan terus berupaya meminimalkan jumlah kawasan kumuh…

Arief Harapkan Kerjasama Tangerang-DKI Semakin Efektif

Arief Harapkan Kerjasama Tangerang-DKI Semakin Efektif NERACA Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah berharap agar kerjasama dengan Pemprov…

Riset Genetika dan Pendampingan Difabel - FK Unswagati Tingkatkan Kualitas Calon Dokter

Riset Genetika dan Pendampingan Difabel FK Unswagati Tingkatkan Kualitas Calon Dokter NERACA Cirebon - Tidak banyak kampus di negeri ini…