Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Tantangan Buat Daerah

NERACA

Cirebon - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan, menggelar acara sosialisasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Cirebon, bertempat di gebung NU Sumber, Jumat (1/7) pekan lalu.

Terselenggaranya sosialisasi, berkat kekerja sama dengan Direktorat Pajak Kantor WilayahJawa Barat. Acara sosilisasi yang dibuka Wakil Bupati Cirebon, AsonSukasa tersebut, dihadir Sekda Kab. Cirebon, Zaenal Rusyamsi, unsur SKPD, para camat serta aparat desa se- Kab. Cirebon.

Wakil Bupati Ason Sukasa pada kesempatan itu mengatakan, pendapatan daerah Kabupaten Cirebon selama ini masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat 2010. Total pendapatan daerah Kab. Cirebon mencapai Rp. 143 trilun atau 10,21 % dari total APBD Kab. Cirebon.

Menurut Wabup Ason, , berkaitan dengan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB kepada daerah, pada satu sisi diakui menguntungkan daerah. Namun disisi lain merupakan suatu tantangan. Masalahnya lanjut Ason, meski pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB kini sepenuhnya diterima daerah namun adanya perubahan NPOPTKP dari yang sebelumnya Rp. 14 juta, kini minimal harus Rp. 60 juta. Ini kata Ason, daerah akan kehilangan potensi PAD.

Pemkab Cirebon tambah Wabup Ason, telah membuat regulasi turunan yaitu dari UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB), Regulasi turunan tersebut berupa Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara Camat Dukupuntang, Sugeng Suharjo yang dihubungi Neraca secera terpisah berpendapat, pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dianggap tidak memberikan penambahan penerimaan PAD secara signifikan.

BERITA TERKAIT

Sektor Teknologi dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis     Korporasi Alibaba segera akan mengganti para akuntannya…

AdhiKarya dan PPD Integrasikan Sistem Transportasi - Kawasan LRT City

      NERACA   Jakarta - PT AdhiKarya (Persero) Tbk, melalui Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel menawarkan…

Dianggap Rugikan Pihak Ketiga yang Bukan Debitur dalam Eksekusi - Dirut BRI dan Kurator Dipolisikan

Dianggap Rugikan Pihak Ketiga yang Bukan Debitur dalam Eksekusi Dirut BRI dan Kurator Dipolisikan NERACA Jakarta - Direktur Utama Bank…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KABUPATEN TANGERANG - PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi

KABUPATEN TANGERANG PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja…

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017 NERACA Bandung - Sekda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan menjelang akhir…