NERACA

Cirebon - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan, menggelar acara sosialisasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Cirebon, bertempat di gebung NU Sumber,  Jumat (1/7) pekan lalu.

Terselenggaranya sosialisasi, berkat   kekerja sama dengan  Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat . Acara sosilisasi  yang  dibuka Wakil Bupati Cirebon, Ason Sukasa tersebut,  dihadir  Sekda Kab. Cirebon, Zaenal Rusyamsi, unsur SKPD, para camat serta aparat desa  se- Kab. Cirebon.

Wakil Bupati Ason Sukasa pada kesempatan itu mengatakan, pendapatan daerah Kabupaten Cirebon selama ini masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat 2010.  Total pendapatan daerah Kab. Cirebon mencapai Rp. 143 trilun  atau 10,21 % dari total APBD Kab.  Cirebon.

Menurut Wabup Ason, , berkaitan dengan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB kepada daerah, pada satu sisi diakui menguntungkan daerah.  Namun disisi lain merupakan suatu tantangan. Masalahnya lanjut Ason,  meski pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB kini sepenuhnya diterima daerah namun adanya perubahan NPOPTKP dari yang sebelumnya Rp. 14 juta,  kini minimal harus Rp. 60 juta.  Ini kata Ason, daerah akan kehilangan potensi PAD.

Pemkab  Cirebon tambah Wabup Ason, telah membuat regulasi turunan yaitu dari UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB),  Regulasi turunan tersebut berupa Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara Camat Dukupuntang, Sugeng Suharjo yang dihubungi Neraca secera terpisah berpendapat, pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dianggap tidak memberikan penambahan penerimaan PAD secara signifikan.