Pelaksanaan Ujian Nasional (UN )dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi sorotan banyak pihak karena masih ditemui beberapa kelemahan dalam penyelenggaraannya. Kelemahan yang ada menjadi polemik, bahkan sebagian pihak yang kontra UN menuntut itu ditiarakan dengan berbagai argumennya.

Sebagaimana diketahui, UN yang digunakan pemerintah sebagai standar kompetensi minimal yang harus dimiliki para pelajar merupakan momok menakutkan bagi siswa berikut orangtua murid dan tak terkecuali guru-guru. Pasalnya nilai UN hingga kini masih menjadi sebagai salah satu penentu kelulusan.

Selama ini penentuan batas kelulusan ujian nasional ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan itu ditentukan sama untuk setiap mata pelajaran. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tidaklah sama. Hal itu tidak menjadi pertimbangan para pengambil keputusan pendidikan.

Belum tentu dalam satu jenjang pendidikan tertentu, tiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain menentukan tidak setinggi itu. Keadaan ini menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya.

Bisa dibayangkan bila nilai tak memenuhi, seorang siswa terancam kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Bayangan yang suram ini pun membuat mereka stres berat sebelum “bertempur”, bahkan ada yang sampai mengalami depresi. Belum lagi keadaan ini makin diperparah dengan pelaksanaan ujian nasional yang kacau belakangan ini.

Banyaknya ketimpangan yang terjadi perihal penyelenggaranUN di tahun ini patut dipertanyakan efektivitasnya terhadap pendidikan di Indonesia. Ya, apakah UN masih relevan dilaksanakan tahun depan?

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah akan memutuskan masih digunakannya Ujian Nasional atau tidak sebagai penentu kelulusan siswa SMA serta jenjang di bawahnya pada September mendatang dalam konferensi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

\\\"Penentuan masih lanjut sistem evaluasi UN atau tidak setelah Mendikbud Mohammad Nuh menggelar konferensi pada September 2013, yang telah dijadwalkan,\\\" kata Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Surya Dharma belum lama ini.

Menyinggung evalusi untuk pelaksanaan kurikulum baru, dia menyampaikan, evaluasi kurikulum baru berdasarkan portofolio anak, tapi pelaksaan UN masih ada. Oleh karena itu, tambah dia, apakah nanti kepastian evaluasi UN berlanjut atau evaluasi sekolah, makanya tunggu keputusan tersebut.

\\\"Kita tunggulah apa hasilnya nanti, karena pada September mendatang akan bertemu yang pro dan kontra untuk berdialog terhadap pelaksanaan UN,\\\" ujar dia.