Ketidakpuasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa belum lama ini lantaran terjadi lonjakan harga komoditas pangan dan daging patut kita prihatin. Meski saat ini harga daging mulai menurun setelah kran impor dibuka, hal ini belum merupakan perbaikan yang fundamental di tataran birokrasi. Wajar jika teguran keras perlu disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, mengingat kinerja mereka belum memuaskan di mata publik.

Seperti pengalaman di tahun-tahun lalu, menjelang puasa dan lebaran selalu diwarnai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Bahkan, tidak jarang melonjak tajam hingga mencapai antara 30% lebih. Ini seperti ritual tahunan yang terus menerus di tengah proses reformasi birokrasi yang sudah berjalan 15 tahun terakhir ini.

Kita tentu melihat pihak paling bertanggung jawab dalam lonjakan harga daging dan komoditas pangan adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Seharusnya dua kementerian itu dapat mengatasi lonjakan harga komoditas tersebut dengan cepat. Namun, kelambanan bertindak cepat dalam membaca situasi, dua kementerian itu akhirnya gagal mengeksekusi rencana impor daging yang sudah diingatkan sejak 3 bulan lalu, akibatnya harga daging sempat di atas Rp 100 ribu per kg di pasaran.

Jelas, ini menggambarkan kebobrokan kinerja birokrasi pemerintahan di negeri ini yang tak kunjung selesai. Apa makna reformasi birokrasi selama ini, kecuali hanya membahas soal remunerasi saja, sementara mental birokrat tetap tidak berubah sejak reformasi birokrasi didengungkan?

Kita lihat fakta sebagai berikut: pemerintah sejak tiga bulan lalu telah memutuskan untuk memberikan kewenangan penuh kepada Bulog untuk melakukan stabilisasi harga daging di pasaran. Bulog diberikan kewenangan untuk mengimpor tiga ribu ton daging dalam rangka operasi pasar.

Namun kenyataannya, peraturan menteri sebagai pendukung realisasi impor tidak kunjung terbit dari Kemendag dan Kementan tentang besaran impor daging yang harus dilakukan, sehingga membuat Bulog belum juga dapat merealisasikan impor daging tepat waktu.

Reformasi birokrasi memang telah digulirkan sejak 15 tahun lalu, sama sekali belum memperlihatkan perubahan yang signifikan. Padahal perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan publik begitu mendesak untuk segera direalisasikan. Harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang lebih berorientasi pada pelayanan publik ternyata hanya sebatas wacana saja di negeri ini.

Kita mengakui masalah birokrasi pemerintahan selalu memiliki sisi negatif bagi kehidupan perekonomian suatu negara. Birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit akan membuat kalangan investor berpikir dua kali untuk melakukan investasi di negara bersangkutan. Jika investor wait and see melakukan investasi, maka dapat dipastikan pertumbuhan perekonomian negara akan terganggu.

Apalagi sekarang terjadi degradasi peringkat daya saing Indonesia. Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) mengenai daya saing global tahun 2012-2013, posisi Indonesia menurun empat peringkat menjadi urutan ke-50. Posisi ini jauh berada di bawah Singapura di peringkat kedua, Malaysia di peringkat 25, dan Thailand di peringkat 38. Sebab itu, perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas iklim investasi dan daya saing secara signifikan melalui reformasi birokrasi dan mempercepat proses perizinan.

Kini sudah saatnya masalah perizinan yang berbelit-belit perlu komitmen dari segenap jajaran kementerian/lembaga negara. Artinya, perlu langkah konkret menertibkan prosedur perizinan hingga pada hal yang memang harus diatur pemerintah. Kemudian, untuk mengurangi peran birokrat tatap muka dalam prosedur perizinan, penggunaan teknologi maju misalnya via internet dan batas waktu penyelesaian perizinan harus transparan diketahui oleh publik. Dan pungutan liar (Pungli) yang membebani biaya produksi harus dihilangkan. Semoga!