Inflasi Ancam Stabilitas Perekonomian Nasional

NERACA

Jakarta - Ancaman meningkatnya inflasi dalam tiga bulan ke depan, memicu beberapa kalangan mengungkapkan kekuatirannya terhadap sektor perekonomian nasional. Karena memasuki bulan Juli dan Agustus mendatang, laju inflasi diprediksi meningkat tajam, akibat naiknya harga pangan menyambut bulan Ramadhan, biaya pendidikan di tahun ajaran baru dan beberapa agenda kebijakan pemerintah dibidang migas.

Pada Juni lalu, laju inflasi tercatat 0,55%. Kenaikan tersebut akibat kontribusi dari kelompok bahan makanan sebesar 0,3%, makanan jadi dan minuman 0,08%, perumahan-air-listrik 0,07%, sandang 0,04%, beras sebesar 0,07%, ayam ras sebesar 0,07%, telur ayam 0,05%, dan kelompok makanan ikan sebesar 0,4%.

”Ancaman inflasi bukan sekadar lonjakan biasa,” tegas pengamat ekonomi LIPI Dr. Latief Adam kepada Neraca, Minggu (3/7). Menurut dia, jika pemerintah lambat mengantisipasi momentum nasional tersebut, inflasi dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional.

Inflasi memang cenderung meningkat dalam tiga bulan ke depan, terutama pada pertengahan bulan Juli. ”Masyarakat mulai dibebankan dengan pengeluaran seputar dimulainya tahun ajaran baru, lalu awal Agustus, kita sudah memasuki bulan Ramadhan, yang biasanya diikuti dengan meningkatkanya harga pangan, terutama beras dan daging,” ujarnya.

Selain itu, ada pula agenda kebijakan pemerintah disektor energi untuk menaikan harga gas serta kemelut pilihan untuk membatasi BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM. Ketiga momentum yang hampir bersamaan tersebut, menurut penilainnya, tentu saja dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional. Inflasi akan meroket dan sulit dikendalikan.

Dia pun memandang, bila pemerintah lambat mengantisipasi ketiga momentum ini. Latief mencontohkan dalam hal produksi beras. Berdasarkan data BPS tahun 2010, tingkat konsumsi beras nasional mencapai 35 juta ton per tahun, sedangkan produksi 38 juta ton per tahun. Artinya, terdapat surplus 3 juta ton per tahun. ”Surplus ini ’kan dapat mengantisipasi naiknya harga beras jelang Ramadhan di tahun berikutnya,” jelasnya.

Sektor Pendidikan

Ancaman inflasi pun terjadi disektor pendidikan. Saat memasuki tahun ajaran baru, kata Latief, pelbagai strata lembaga pendidikan akan menyerap dana segar masyarakat, melalui uang registrasi, buku, atau perlengkapan sekolah lainnya.”Momentum ini akan mendorong tingginya inflasi. Lalu pertanyaannya, apakah pemerintah sudah efektif menggunakan 20% anggaran pendidikan seperti yang diamanatkan UU?,” ujar Latief mempertanyakan.

Pertanyaan lain terkait rencana pemerintah untuk menaikan harga gas dan pilihan kebijakan untuk menaikan harga BBM non subsidi atau membatasi BBM bersubsidi. Menurut Latief, kebimbangan sikap pemerintah dalam menentukan kebijakan energi dibidang Migas, menjadi bagian melonjaknya inflasi dalam tiga bulan kedepan.

”Pemerintah harus tegas memutuskan, terkait melonjaknya harga minyak dunia hingga U$ 80 per barel. Meski sikap tidak populis itu akan berdampak secara politik. Jadi tidak perlu lagi pencitraan, yang akhirnya kita kehilangan momentum menyelamatkan perekonomian nasional,” ujarnya.

Ancaman tingginya inflasi akibat kenaikan harga juga diungkap Dekan FEUI Prof. Firmanzah Ph.D. Menurut dia, pemerintah harus secepatnya mengurangi derajat kenaikan harga. “Naikkan sisi supply (distribusi). Sisi demand (permintaan) tidak mungkin. Ini untuk menekan harga supaya tidak melonjak terlalu tinggi, utamanya sembako,” ujarnya kemarin.

Agar dapat menekan harga, menurut dia, pemerintah dapat membuka kran impor, namun tetap mengutamakan kepentingan petani, ”Pemerintah kan berdiri di dua kaki, petani dan konsumen, ” tegas dia.

Terkait inflasi ditengah masyarakat, Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Stamboel meminta pada pemeritah untuk memiliki strategi supply pengadaan produk, sehingga permintaan produk dimasyarakat dapat terpenuhi, ”Sebenarnya yang menjadi biang keladi dari kenaikan inflasi adalah pasar yang menahan produk,” ujarnya.

”Dampak inflasi adalah rakyat miskin, dan sekitar 70% penyumbang inflasi berasal dari daerah. Ini karena infrastruktur yang kurang baik, sehingga supply barang menjadi lambat,” ungkap Kemal, yang memandang perbaikan infrastruktur akan sangat mempengaruhi sistem distribusi diseluruh daerah.

ade/ iwan/ardi

BERITA TERKAIT

Ekonomi Digital Wujudkan Kemandirian Perekonomian Nasional

Oleh: Muhammad Razi Rahman Tahukah Anda istilah "Third Wave Economy" (Ekonomi Gelombang Ketiga)? Menurut futurolog AS, Alvin Toffler, dalam "Third…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Peran Pers dalam Mewujudkan Stabilitas di Tahun Politik

  Oleh : Stevanus Sulu, Mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Kupang Pers sebagai media komunikasi massa berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indef: Penciptaan Lapangan Kerja Era Jokowi-JK Paling Buruk

  NERACA Jakarta - Indonesia masih mengalami ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Salah satu caranya dalam mengatasi ketimpangan…

PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR - Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Kepercayaan Investor Bawa IHSG Capai Rekor Baru

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin awal pekan (19/2) kemarin, indeks harga saham gabungan…