Sejak Oktober 2012 sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mencoba, melakukan validasi adanya dugaan keterlibatan “klan Cikeas” pada proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).  KPK juga mencari tahu siapa orang dekat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sesuai pengakuan mantan Direktur Marketing  PT. Anak Negeri, Mindo Rosalina Manullang yang diduga terlibat  dalam proyek Hambalang.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  KPK (11/10/2012)  atas nama Mindo Rosalina Manullang tersangka kasus suap  wisma atlit SEA Games, Jakabaring, Palembang  menyebutkan, “Bagian Rumah Tangga Cikeas” menitipkan pengusaha untuk menangani proyek di Kemenpora. Sejauh ini belum ada bantahan dari Cikeas.

Berikut kutipan BAP itu:

Sehubungan dengan keinginan Muhammad Nazaruddin untuk mengambil alih proyek-proyek dari Kementerian Olah Raga dari Paul Nelwan, saya sempat menyampaikan kepada Paul Nelwan bahwa Muhammad Nazaruddin berniat mengambil beberapa proyek pengadaan di Kementrian Olahraga dan untuk itu Muhammad Nazaruddin siap mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Paul Nelwan.

Saat itu Paul Nelwan menjawab “Nggak bisa begitu, terus kalau mau ikut dalam kegiatan coba nanti kita lihat siapa tahu masih ada proyek-proyek peralatan”. Jawaban ini saya sampaikan kepada Muhammad Nazaruddin dan Muhammad Nazaruddin hanya menjawab, “ya sudah”. Kemudian Muhammad Nazaruddin memerintahkan saya lagi untuk menemui Wafid Muharram.

Beberapa hari kemudian saya bertemu dengan Wafid Muharram menanyakan apakah masih ada proyek yang dapat dikerjakan, dan saat itu Wafid Muharram menyarankan agar saya menanyakan kepada Angelina Sondakh, karena Wafid Muharram menceritakan bahwa ada juga pengusaha yang ingin mengerjakan proyek di Kemenpora yang direkomendasikan oleh Angelina Sondakh dan ada juga pengusaha yang direkomendasikan oleh Bagian Rumah Tangga Cikeas yang namanya saya lupa.

Atas hal tersebut saya melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin memang ada pengusaha yang direkomendasikan oleh Bagian Rumah Tangga Cikeas. Dan saat itu Muhammad Nazaruddin mengatakan nanti akan saya cek orang tersebut.

Beberapa hari kemudian, saya menemui Angelina Sondakh membahas proyek di Kemendiknas dan pada saat pertemuan akan selesai saya menyampaikan pesan Wafid Muharram apakah Angelina Sondakh merekomendasikan kepada Wafid Muharram seorang pengusaha untuk mengerjakan proyek di Kemenpora dan saat itu Angelina Sondakh mengatakan tidak ada. Kemudian saya juga menyampaikan kepada Angelina Sondakh kalau kemarin menyampaikan bakwa ada pengusaha yang direkomendasikan oleh Bagian Rumah Tangga Cikeas dan saya bertanya kepada Angelina Sondakh dan saat itu Angelina Sondakh mengatakan tidak kenal (TribunNews.com/14/10/12).

BAP ini dibuat saat penyidikan kasus korupsi untuk tersangka Angelina Sondakh. Rosa juga telah dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  (Tipikor) untuk Angelina. Sementara Wafid juga diperiksa oleh KPK untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang.

Awal Juli 2013 lalu penyidik KPK memeriksa Sylvia Sholehah yang akrap dipanggil ibu Pur, isteri Komisaris Besar Polisi (Purn) Purnomo D Rahardjo, rekan seangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika masih menjadi taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) angkatan 1973.

Profil Purnomo D Rahardjo  (laporan majalah Tempo edisi 15-21/7/2013)  sehari-hari berperan sebagai “kepala urusan rumah tangga” keluarga SBY. Bersama isterinya ia mengatur berbagai keperluan sehari-hari keluarga Cikeas. Dari urusan dapur sampai mengatur taman. Namun dalam perkembangan selanjutnya Sylvia juga terlihat berada dalam rombongan Ibu Negara, Ani Yudhoyono menghadiri berbagai kegiatan.  Misalnya saat peringatan Hari Olahraga Nasional di gedung Tennis Indoor, Senayan, 9 September 2010.

Karena kedekatannya dengan Ibu Negara itu, banyak pejabat maupun pengusaha termasuk makelar proyek berusaha mendekati Silvia. Menjadi tidak terkontrol ketika intensitas lobi para pejabat maupun pengusaha makin luas keinginannya. Sehingga sulit dibedakan mana yang “makelaran” dan mana yang bukan.

Ketika Mohammad Nazaruddin waktu itu masih menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat maupun statusnya sebagai Anggota DPR, menagih Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, karena merasa berjasa mengamankan anggaran proyek Hambalang di Badan Anggaran  DPR, mendapat  jawaban dari Wafid, “proyek Hambalang sudah diminta oleh utusan Cikeas bernama Ibu Pur”, katanya. Pernyataan ini memperkuat BAP tersebut.

Namun belum jelas Ibu Pur bekerja untuk klan Cikeas itu atas nama siapa?  Pertanyaan yang sulit dicari jawabnya, tetapi tidak sulit mengindentifikasinya.  Adalah perusahaan yang memenangi “tender-tenderan” proyek  ini. Ibu Pur pun tidak bekerja sendirian masih ada sejumlah nama yang diutus kesana kemari antara lain  Arif  Gundul dan Widodo Wisnu Sayoko yang juga sudah diperiksa KPK.

Fakta lain dari persidangan ketika Yulianis, bekas sekretaris Nazaruddin menyebutkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menerima US$ 200 ribu dari proyek Hambalang. Meskipun tudingan Yulianis itu dibantah dan Ibas melaporkan Yulianis ke polisi, tetap saja tidak bisa mengisolasi klan Cikeas dari perangkap  mafia proyek Hambalang.

Publik sudah tidak sabar menunggu persidangan para tersangka skandal Hambalang  (Dedy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng, Anas Urbaningrum,  Tubagus Mohammad Noor dll) di gelar. Dengan harapan para saksi dan terdakwa memberi keterangan apa adanya.  Termasuk ihwal kedekatan mafia Hambalang dengan klan Cikeas. Lantas bagaimana dengan skandal lainnya yang juga menyeret  klan Cikeas, seperti mega skandal Bank Century.

Jelas, terbongkarnya skandal ini makin menyulitkan posisi SBY maupun Partai Demokrat untuk mengulang  suksesi 2004 dan 2009, justru ketika SBY tidak bisa dipilih lagi menjadi presiden dalam pemilu 2014, terkait  ketentuan pembatasan masa  jabatan presiden  dua periode. Meskipun SBY masih menguasai Partai Demokrat  sebagai Ketua Umum bersama Ibas (anaknya) Sekretaris Jenderal.

Keterlibatan klan Cikeas dalam skandal ini mengkonfirmasi, korupsi memang domain-nya  kekuasaan, orang yang berkuasa dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun ketika kekuasaan itu jatuh, bagaikan tsunami melanda klan mereka. Bukan hanya hujatan dan tudingan miring yang menyakitkan . Meskipun tidak seburuk nasib klan mantan Presiden Soeharto (1966-1998) atau mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos (1965-1986). (pedomannews.com)