Kemenag Salurkan Rp3,1 Triliun Dana Haji ke Bank Syariah

NERACA

Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan bahwa dana haji yang dikuasai pemerintah sebesar Rp56 triliun hingga Juni 2013. Rinciannya, Rp31 triliun dana haji tersebut ditempatkan di sukuk atau surat berharga syariah. Sementara 12,5% dari Rp25 triliun, yaitu Rp3,125 triliun, akan dialokasikan di perbankan syariah, sedangkan sisanya sebesar Rp21,875 triliun tetap disimpan di perbankan konvensional.

“Alokasi ini akan kita lakukan secara bertahap, karena kita baru percaya bank syariah berkategori Buku 3 masih sedikit. Kita juga akan membuat regulasinya, di mana dana haji yang ada di perbankan konvensional akan dimigrasikan seluruhnya ke perbankan syariah,” kata Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu, di Jakarta, Selasa (30/7).

Ke depan, lanjut dia, dana yang disimpan di perbankan syariah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggito mengatakan, pihaknya telah membuat regulasi untuk rekening Kemenag yang akan disertai dengan qq nama jamaah haji, yang menurut dia, hal ini sebagai salah satu bukti penjaminan.

“Ada saja pertanyaan dari nasabah, apakah dananya aman atau tidak. Terus ada juga pertanyaan, kenapa uang haji tidak terdaftar atas nama pribadi tapi glondongan. Di sini banyak jamaah yang ragu dan takut,” ucap Anggito.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif LPS, Mirza Adityaswara mengatakan, beberapa persyaratan yang ditetapkan LPS agar bank syariah mendapat izin untuk menyimpan dana calon jamaah haji. Pertama, menerima surat keterangan penjaminan dana calon jamaah dari LPS.

Kedua, mengadministrasikan rekening atas nama Menteri Agama cq Dirjen PHU qq Calon Jamaah Haji. Terakhir, memiliki data pendukung berupa daftar pada calon jamaah haji berikut jumlah dana setoran masing-masing. “Mengklarifikasikan calon jamaah haji sebagai beneficial owner sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku,” imbuh Mirza.

Dari beberapa syarat itulah, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akhirnya mendapat izin dari LPS untuk mengelola dana haji tersebut. \"Saya berharap agar BSM tetap dapat memelihara kepercayaan masyarakat khususnya para calon jamaah haji,\" ungkapnya.

Anak usaha PT Bank Mandiri Tbk ini diberi surat penjaminan sebagai kelengkapan untuk menerima dana haji dari Kemenag. Terdapat dua surat yang diserahkan oleh LPS ke BSM, yakni konfirmasi bank peserta LPS dan LPS menyatakan BSM memenuhi penjaminan LPS dan disesuaikan dengan peraturan Kemenag.

Dia pun menegaskan, surat keterangan dari LPS merupakan salah satu syarat bagi bank syariah untuk mendapat mandat menyimpan dana calon jamaah haji. Penyerahan surat keterangan tersebut juga akan mendorong 26 bank penerima setoran BPIH lainnya untuk memenuhi persyaratan yang sama.

Mirza berharap BSM akan mampu mengelola dana haji yang diberikan oleh Kemenag. Dia menjelaskan jika suatu saat BSM bermasalah maka sesuai UU akan verifikasi. “Namun saya percaya BSM akan mengelola dengan baik, sehingga akan sehat dan tidak berurusan dengan verifikasi,” tutur Mirza.

Di sisi lain, Direktur Utama BSM Yuslam Fauzi menilai, dari Rp31 triliun dana haji yang dialokasikan ke sukuk, kemudian Rp3,125 triliun ditempatkan di perbankan syariah, merupakan peluang besar yang tentunya tidak akan disia-siakan oleh perseroan. \"Kami ingin dominan dalam memegang dana haji karena kami senang disebut Bank Haji. Kami akan terus promosi menghimpun setoran haji,\" kata Yuslam, optimis.

Per Juni 2013, jumlah jamaah haji reguler yang mendaftar lewat BSM mencapai 653.869 (market share 28,15%). Sementara jamaah haji khusus yang mendaftar lewat BSM pada periode yang sama mencapai 60.752 orang (market share 33,91%).

Adapun total dana setoran awal haji yang dijamin LPS sekitar Rp7 triliun. BSM merupakan bank penerima setoran dengan pangsa pasar terbesar. Bersyukur bahwa akhirnya LPS memberi Surat Penjaminan Dana Setoran Haji. [sylke]

Related posts