Indonesia Harus Belajar Investasi dari Malaysia - Birokrasi Bobrok dan Inefisien

NERACA

Jakarta - Berinvestasi di Indonesia memang menarik, lantaran daya tarik penduduk yang banyak dengan konsumsi domestiknya yang tinggi. Tak ayal, nilai investasi yang masuk ke Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun begitu, total investasi di Indonesia masih kalah ketimbang total investasi negeri serumpun, Malaysia.

Nilai investasi yang masuk ke Malaysia sepanjang tahun 2012 sebesar RM139,5 miliar atau setara Rp418,5 triliun. Jumlah investasi tersebut tumbuh sebesar 24,8% dari tahun 2011, yaitu senilai Rp335,4 triliun. Bandingkan dengan Indonesia yang pada tahun 2012 nilai investasinya “hanya” Rp323 triliun atau naik 30% dari tahun 2011.

“Lingkungan bisnis yang kondusif dan atraktif di Malaysia telah diakui oleh berbagai lembaga internasional,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Puspa Ghani Talattof di Jakarta, belum lama ini. Indonesia mempunyai total nilai investasi yang lebih kecil daripada Malaysia, padahal jumlah penduduk Indonesia delapan kali lebih banyak dari jumlah penduduk Malaysia dan luasan wilayahnya enam kali lebih luas dari Malaysia.

Potensi investasi di Indonesia masih besar hanya saja terbentur di beberapa masalah. Menurut Abra, paling tidak terdapat empat masalah yang harus segera diselesaikan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari Malaysia. Pertama, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien.

“Tata kelola pemerintahan yang tidak efisien telah menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan bahkan cenderung menghambat perkembangan bisnis di Indonesia,” kata dia. Berbagai macam pengurusan izin sangat sulit dan berbelit. Betapa bobroknya pengurusan izin usaha di Indonesia. Mulai dari hendak menginisiasi sebuah bisnis/memulai usaha, proses memperoleh kredit pinjaman, membayar pajak, menjalankan kontrak, hingga menutup usaha.

“Karenanya, wajar jika peringkat melakukan usaha atau doing business Indonesia hanya berada di posisi 128, kalah jauh dibanding negara- negara tetangga, seperti Singapura yang ada dalam posisi 4, Malaysia di posisi 12 Thailand di posisi 85, dan Vietnam di posisi 108,” jelas Abra. Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali kekalahan dari Malaysia.

Dilihat dari kemudahan dalam memulai usaha, Indonesia berada dalam posisi 166, padahal Malaysia sudah di posisi 54. Dilihat dari kemudahan dalam memperoleh kredit, Indonesia berada dalam posisi 129, sementara Malaysia adalah negara nomor satu termudah dalam memperoleh kredit. Bahkan untuk menutup usaha pun Indonesia masih rumit, terlihat dari posisinya pada urutan 148, sementara Malaysia berada pada urutan 49.

Dari korupsi sampai pro pebisnis lokal

Masalah kedua setelah birokrasi adalah korupsi. “Ekonomi Indonesia masih terkenal dengan ekonomi berbiaya tinggi. Berbagai macam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme masih berurat-akar di Indonesia. Beberapa kasus korupsi atau pemburu rente ekonomi terbongkar cukup banyak selama semester I 2013,” jelas Abra.

Masalah ketiga yang perlu diselesaikan Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur. Kualitas infrastruktur di Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 82 pada tahun lalu menjadi 92 pada tahun 2013. Infrastruktur yang banyak dikeluhkan oleh pengusaha adalah infrastruktur di sektor transportasi, antara lain adalah jalan, pelabuhan, dan transportasi udara.

“Contoh kasus, kontainer-kontainer atau truk-truk harus antre hingga puluhan jam hanya untuk menunggu giliran diangkut kapal Feri di pelabuhan Merak-Bangkaheuni. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan arus distribusi barang dan mahalnya ongkos transportasi,” kata Abra.

Terakhir, Indonesia perlu membenahi ketidakefisienan tenaga kerja. Ketidakefisienan ini, kata Abra, setidaknya disebabkan oleh rigiditas upah dan juga biaya- biaya yang tidak perlu. Banyaknya serikat buruh di Indonesia juga mengambil andil cukup signifikan dalam inefisiensi pasar tenaga kerja di Indonesia. Demonstrasi serikat buruh dalam menuntut kenaikan upah dan penghapusan sistem kontrak tak jarang berkembang menjadi tindakan anarkis.

Di luar empat hal yang perlu dibenahi untuk memperbaiki iklim investasi tersebut, Indonesia juga perlu untuk berpihak pada pelaku bisnis domestik seperti yang terjadi di Malaysia. Pemerintah Malaysia lebih pro dengan pelaku bisnis domestik ketimbang asing.

Salah satu bukti konkretnya adalah adanya aturan bahwa asing hanya mendapat jatah 10% dari keseluruhan investasi di sektor jasa di Malaysia. Padahal sektor jasa adalah sektor yang peranannya sangat penting terhadap perekonomian Malaysia karena berkontribusi sebesar 72% terhadap investasi swasta di tahun 2012. [iqbal]

Related posts