Dampak dari kebijakan pemerintah Arab Saudi menyetop pemberian visa itu adalah moratorium yang diberlakukan pemerintah Indonesia akan berjalan efektif. Itu artinya, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan membuat perjanjian dan menaati perjanjian yang telah disepakati bersama.

Meski demikian, kita menduga pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan berunding kembali mengenai perjanjian agar moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi dibuka. Pasalnya, kedua negara sama-sama kehilangan potensi devisa dan sumber daya manusia yang tidak kecil nilainya.

Memang beragam liku-liku perjalanan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Berita terakhir, Ruyati asal Bekasi yang dieksekusi pancung di Arab Saudi. Entah karena kasus tergolong pidana atau apa pun, setidaknya tragedi yang terus berulang itu menunjukkan bahwa negara gagal melindungi warganya.

Ini tentu sangat bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss, baru-baru ini, yang mendapat apresiasi peserta konferensi. Mereka memberi penghormatan khusus karena Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil meratifikasi UU Buruh Migran.

Dalam konteks seperti peristiwa terakhir, sebenarnya negara sangat dibutuhkan untuk hadir secara nyata, bukan sekadar retorika. Dalam ranah ini, negara diharapkan melakukan tindakan kritis dan mendasar, yang pada gilirannya dapat memecahkan masalah yang selalu berulang terjadi terkait dengan masalah TKI.

Perlu diingat bahwa TKI selama ini masih bercorak paradoksal. Di satu sisi, TKI dianggap sebagai pahlawan devisa. Di sisi lain, karut-marutnya masalah yang mereka hadapi seolah-olah menjadi angin lalu karena pemerintah lamban dalam meresponnya sehingga timbul dampak fatal.

Padahal kontribusi mereka luar biasa besarnya. Berdasarkan data Bank Dunia tahun lalu, pengiriman uang ke dan dari Indonesia mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp 63 triliun. Angka itu lebih tinggi dibanding data remitansi BI 2010 sebesar US$6,73 miliar atau sekitar Rp 61 triliun.

Sedangkan tahun 2011, pengiriman uang dari TKI selama kuartal I/2011 mencapai Rp 14 triliun. Rata-rata TKI mengirimkan uang sebesar Rp 4,5 triliun per bulan ke Indonesia. Dengan demikian, tak dapat disangkal bahwa peran TKI dalam mendukung perekonomian nasional sangat berarti, khususnya bagi kemajuan pembangunan daerah.

Sumbangan devisa dan kucuran aliran uang dari TKI di satu sisi merupakan kabar gembira dan sangat menguntungkan. Ini tak terlepas dari kesempatan bekerja di luar negeri sangat penting mengingat Indonesia mengalami tenaga kerja berlebih.

Keberadaan TKI sebenarnya merupakan cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi ketenagakerjaan di dalam negeri. Pemerintah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah melimpah. Dampaknya, efek pengangguran telah memaksa banyak orang bekerja di luar negeri dengan kapasitas alakadarnya dan berisiko tinggi.

Kita dapat menyimpulkan dilema TKI sebenarnya merupakan perwujudan perspektif gagalnya negara dalam menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Betapa tidak, sebuah kebijakan ekonomi pada hakikatnya bertujuan memenuhi peluang atau kesempatan kerja.