Perilaku Korup Sudah Akut

Ketika seseorang diberi kepercayaan untuk memimpin suatu kementerian/lembaga (K/L) yang prestius, logikanya seharusnya menjunjung tinggi amanat publik berbasis keadilan, kerakyatan, dan menjaga akuntabilitas. Tetapi kenyataannya, malah untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan partai yang dikiblatinya. Kepentingan inilah yang membuatnya rela dan berani mengadopsi politik hegemoni (penguasa dan penjajah) dan memarjinalkan amanat jabatannya.

Kemudian ketika ada keuntungan yang diperhitungkan bisa membesarkan pundi-pundi kekayaannya, mereka secepatnya mencari celah dan strategi jitu yang bisa digunakan untuk melumpuhkan kebenaran dan kejujuran. Ajaran mulia agama dan norma masyarakat dikorbankan, hanya demi menangguk keuntungan ekonomi eksklusif berbasis kolusif.

Sebagian besar elit politik kita, misalnya, telah menjadi elemen strategis bangsa yang tidak sepi dari stigmatisasi sebagai “pemain akrobat” yang lihai dan piawai, meski sudah berpuluh-puluh orang di antaranya masuk bui akibat kriminalisasi yang dilakukannya. Mereka tetap menolak berbuat berbuat bersih, karena dengan “akrobat” dapat membuka celah keuntungan terbuka lebar dan liberal.

Salah satu akar masalah utama yang membuat terperangkap atau mudah tergoda dalam abuse of power, adalah ketidaksiapannya secara mentalitas menerima amanat yang dipercayakan kepadanya. Mentalitasnya tidak siap jadi pengabdi yang jujur, sebaliknya lebih senang menasbihkan kebohongan. Praktik politik bermodus pendustaan publik, seperti korupsi atau suap-menyuap dijadikannya sebagai opsi logis yang dianutnya menggeser model politik berbasis kesucian nurani.

Kalau gaya berpolitik cerdas moral dan bernurani yang dipraksiskannya, sudah pasti “uang haram” tidak mampir ke kantungnya. Namun, jika tetap memaksa dan terus berusaha mencari-cari celah untuk bisa memperoleh atau menerima dana ilegal, berarti dalam dirinya kehilangan nurani kerakyatan. Politisi yang punya nurani kerakyatan tidak akan berani mempolitisasi anggaran yang bukan menjadi haknya.

Kita jadi teringat banyak politisi di negeri ini yang tidak bernurani, akhirnya anggaran yang sejatinya menjadi hak masyarakat, digunakan sebagai objek “jarahannya”. Ulah politisi yang “menjarah” dana publik itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak masyarakat.

Budayawan Mochtar Mubis (Alm) dalam bukunya “Manusia Indonesia” pernah mengingatkan, salah satu penyakit mentalitas yang sangat parah dimiliki oleh manusia Indonesia adalah mental hipokrit atau tabiat kemunafikan yang dipertahankan dan bahkan diagungkan dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbudaya, maupun berpolitik.

Mereka tidak hanya menghalalkan penipuan dan pendustaan publik, tetapi juga pintar menggunakan rumus “simbiosis mutualisme”. Terbukti KPK sudah menetapkan ratusan tersangka korupsi terhadap mantan dan anggota DPR karena terlibat praktik suap-menyuap. Bahkan, pada tahun 2012, jumlah anggota DPR yang menjadi tersangka bertambah menjadi 68 orang. Di antara mereka ada yang sudah divonis bersalah dan ada juga yang kini dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor. Ini bukti perilaku korup sudah semakin akut di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Produk Bumdes Tabanan Sudah Mendunia, Bisa Dipesan Secara Online

Produk Bumdes Tabanan Sudah Mendunia, Bisa Dipesan Secara Online NERACA Tabanan - Pemasaran hasil Bumdes di Tabanan yang bekerjasama dengan…

Mentan Banggakan RI Sudah Mampu Ekspor Bawang

NERACA Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dahulu Indonesia merupakan negara pengimpor bawang merah, namun saat ini sudah…

Sudah Bayar Pajak, Mengapa Wajib Lapor SPT Tahunan?

Oleh: Sri Lestari Pujiastuti, Kepala Seksi KPP Pratama Jakarta Kalideres *) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Kaji Kembali Pemilu Serentak

Bila menyimak tahun 2014 pemilu legislatif dilakukan tiga bulan lebih awal dari pemilu presiden, berbeda dengan pemilu legislatif dan presiden…

Optimalisasi Utang Negara

Meski banyak pihak merisaukan masalah utang negara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati di setiap kesempatan mengklaim bahwa pengelolaan utang Indonesia saat…

Profesionalisme Lembaga Survei

Di banyak negara yang menganut demokrasi termasuk Indonesia, keberadaan survei politik telah menjadi kebutuhan. Untuk menentukan bakal calon presiden, partai-partai…