Minimalisir Masalah, OJK Berlakukan Risk Based Supervision

NERACA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera memberlakukan penguatan risk based supervision atau sistem pengawasan keuangan yang mengintegrasikan bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang bergerak pada bidang asuransi, pembiayaan dan dana pensiun di awal 2014. Dengan begitu segala kemungkinan risiko pada industri keuangan dapat diminimalisir. ”Pengelolaan risikonya pada bank dan IKNB harus kuat makanya nanti akan terintegrasi. Karena kita juga ngga tahu bagaimana situasi global kedepannya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad, kemarin.

Muliaman menyebut sementara ini sistem risk based supervision sedang dalam tahap persiapan. Masih ada beberapa rules of making rules yang harus dilalui. Sehingga OJK sendiri masih menerima dan menggodok masukan dari asosiasi-asosiasi. Karena untuk menerapkan sistem ini diperlukan konsep yang matang untuk mengkondisikan kualitas pengelolaan IKNB agar tidak kalah dengan kualitas pengelolaah bank.

“Kita ngebut ini. Jadi nanti begitu bank sudah masuk OJK di tahun 2014 maka sistem ini juga sudah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang sedang fokus bagaimana mengharmonisasi aturan. Karena bank itu sendiri kan banyak yang punya anak perusahaan seperti asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan. Maka ini juga perlu diperhatikan bagaiamana bentuk konglomerasinya,” jelas Muliaman.

Pada kesempatan yang sama Kepala Eksekutif Pengawasan IKBN OJK Firdaurs Djaelani menjelaskan bahwa sistem pengawasan berbasis risiko yang baru ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Sistem Pemeringkatan Risiko (SPR) dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SPBR).

SPR ini merupakan perangkat untuk mengukur tingkat risiko. Nantinya, pengawas akan melakukan penilaian atas profil risiko dengan menggunakan modul-modul penilaian risiko, yang akhirnya menghasilkan suatu nilai risiko bagi setiap perusahaan atau entitas. Dari situ, OJK dapat melihat perusahaan yang berisiko rendah, sedang, atau tinggi.

“Sedangkan, SPBR memberi kerangka kerja pengawasan, khususnya dalam menentukan strategi pengawasan. SPBR ini akan mengelompokkan perusahaan asuransi, pembiayaan, dan dana pensiun ke dalam beberapa tingkatan pengawasan. Tingkatan-tingkatan tersebut yakni normal, pengawasan intensif, penyehatan, dan restrukturisasi. Ini berarti semakin tinggi tingkat risiko, maka akan semakin kuat pengawasan OJK,” papar Firdaus.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor menilai sistem pengawasan yang mengintegrasikan bank dan IKBN itu memang akan mempermudah ketika ada suatu perusahaan yang kemudian banyak memiliki afiliasi. Sementara itu OJK memang sedang membutuhkan satu metode untuk melihat satu resiko bersama atas satu kelompok usaha finansial. Karena ada kekhawatiran jika satu usaha bermasalah kemudian dapat menyebabkan masalah bagi semua unit usaha kelompok itu.

“Kan beda-beda itu perimeter pengawasan dana pensiun, pembiayaan dan asuransi. Tapi kalau dengan sistem pengawasan yang menyeragamkan parameternya, maka sangat mudah untuk melihat resikonya secara bersamaan juga,” terang Julian.

Julian memberi contoh misalnya ada satu perusahaan yang memiliki 10 usaha. Kemudian akan dinilai bagaimana kesepuluhnya. Kalau dulu untuk menilai tiap-tiap usaha itu maka dilakukan satu per satu melalui 10 metode sesuai ketentuan masing-masing. Sedangkan dengan sistem ini, hanya akan mengelompokan semua unit usaha. Mana yang diawasi dalam tingkat ketat, mana yang sedang dan mana yang sehat. Jadi ini yang membuat dia terlihat lebih efektif dan lebih longgar.

Di samping kelebihannya menurut Julian tetap ada kendala yang perlu diperhatikan mengenai perencanaannya. Misalnya formulasi dalam konteks angka-angka dan ukuran bobot yang mungkin akan dipergunakan. Untuk kelemahan sistem itu sendiri ia mengaku belum bisa berkomentar. Karena memang penerapannya masih dalam koordinasi dengan asosiasi-asosiasi. “Yang paling penting membuat parameter ukuran bobotnya saja terlebih dahulu. Juga mempersiapkan jumlah dan kualitas tenaga dari OJK yang nanti bertugas menerapkan sistem ini,” tukasnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

Lewat LinkAja, BNI Syariah Incar Fee Based Naik 52%

    NERACA   Jakarta - PT. BNI Syariah mengincar pendapatan berbasis komisi dapat meningkat hingga 52 persen menjadi Rp115…

Investree Resmi Kantongi Izin OJK

    NERACA   Jakarta - PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai pionir marketplace lending di Indonesia resmi mengantongi Izin…

OJK cabut Izin Usaha BPRS Muamalat Yotefa

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Meski Terjadi Aksi 22 Mei, Transaksi Perbankan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai…

Libur Lebaran, BI Tutup Operasional 3-7 Juni

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk meniadakan seluruh kegiatan operasional pada 3-7 Juni 2019 atau…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…